Oleh: Shofwan Karim (Pengamat, Penulis Esai, dan Dosen Pascasarjana UM Sumbar)
PADEK.JAWAPOS.COM-Perdamaian di Timur Tengah selalu berjalan dengan langkah merangkak, seakan kaki sejarah tersandung oleh batu dendam yang tak kunjung lapuk. Sejak perang pecah pada 28 Februari 2026, diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran mencoba menyalakan lilin di tengah badai.
Namun, lilin itu kerap padam oleh tiupan tragedi. Pada awal Juli, prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, membuat perundingan jeda. Sejarah seakan menunggu, menahan napas, sebelum babak baru dimulai.
Di Gaza, denyut lain bergetar. Hamas, setelah 18 tahun berkuasa sejak kudeta 2007, akhirnya menyerahkan otoritas sipil kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).
Langkah ini bukan sekadar teknis birokrasi, melainkan simbol pergeseran dari pemerintahan ideologis menuju tata kelola teknokrat. Seperti sungai yang dialihkan alirannya, Gaza kini dititipkan kepada para profesional yang diharapkan mampu mengelola luka perang dengan rasionalitas dan keahlian.
Gaza: Dari Ideologi ke Teknokrasi
Pada 6 Juli 2026, Hamas resmi membubarkan Komite Darurat dan menyerahkan pemerintahan sipil kepada NCAG. Ismail Al Thawabta mengonfirmasi pengunduran diri Mohammed Al Farra, sekaligus menutup babak panjang Hamas sebagai penguasa de facto Gaza.
NCAG yang beranggotakan 15 teknokrat dipimpin oleh Ali Shaath, mantan Wakil Menteri Otoritas Palestina. Mereka bukan pejuang bersenjata, melainkan ekonom, dokter, pengacara, dan profesional sipil.
Nama-nama seperti Bashir Rayyes, pakar ekonomi lulusan Imperial College London; Dr. Aed Mahmoud Yaghi, dokter urologi yang memimpin pemulihan fasilitas kesehatan; Hanaa Hanna Nicola Tarazi, pengacara yang menangani perlindungan sosial; serta Omar Shamali, ahli telekomunikasi, menunjukkan wajah baru Gaza.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
