Dua kabupaten tersebut paling terparah terkena dampak bencana gempa. Ratusan rumah mengalami kerusakan dan ribuan jiwa harus diungsikan di dua daerah tersebut. Sekkab Pasaman Maraondak kepada Padang Ekspres kemarin sore (28/2) menyebut, saat ini jumlah warga Pasaman yang meninggal berjumlah 6 orang.
Sementara 5 orang lainnya masih belum ditemukan. Dari enam korban itu, lima meninggal karena tertimpa reruntuhan. Sedangkan seorang lainnya hanyut dihantam galodo. ”Korban meninggal terakhir ditemukan Sabtu 26 Februari, saat ini kita masih melakukan pencarian untuk lima korban yang hilang,” ujarnya.
Diperkirakan lima korban yang belum ditemukan itu diterjang galodo usai kejadian gempa. Informasinya, saat itu mereka sedang berkerja di ladang. Posisi ladang itu melengkung yang menjadi lokasi yang dilewati galodo tersebut.
Ia menambahkan, saat ini Pemkab Pasaman telah mendirikan lima titik posko pengungsian. Data sementara, pengungsi yang tercatat 4.407 jiwa atau berjumlah 1.047 KK. Saat ini masih ada kampung yang belum terdata, yakni Ladang Rimbo, Guguang.
Jika terdata keseluruhan berkemungkinan pengungsi mencapai 5.000 jiwa. Untuk korban luka berat 5 orang dan luka ringan 36 orang. Luka berat dirujuk ke RSUD Jambak, Simpangampek, dan luka ringan diobati di Puskesmas Ladangpanjang, Kecamatan Tigonagari.
Hingga hari keempat pascagempa, suasana di Malampah masih memcekam, akibat masih sering terjadi gempa susulan. Selain itu, warga yang bertahan dan mendirikan tenda di depan rumahnya juga ketakutan akan terjadinya banjir bandang susulan.
Validasi Data dan Penyaluran Bantuan
Di Pasaman, berbagai upaya telah terus dilakukan pemerintah setempat didukung Pemprov Sumbar, Kepolisian dan TNI, serta bantuan dari kabupaten kota se-Sumbar. Pendataan korban dan kerusakan, serta pendistribusian bantuan dan logistik, menjadi fokus utama sembari menyiapkan infrastruktur pendukung di lokasi-lokasi pengungsian.
Maraondak menambahkan, secepatnya data korban bencana sudah rampung dan masuk ke posko induk. Ia menambahkan, tenda pengungsian masih sangat dibutuhkan warga. Laporan dari Kepala Dinas Sosial Pasaman, sudah ada 1.500 tenda berbagai model dan ukuran dari Kementerian Sosial yang disalurkan berikut kasur, busa, serta selimutnya.
Sementara itu, Bupati Pasaman Benny Utama mengatakan, masa tanggap darurat dinyatakan 14 hari pascabencana. Saat rapat gabungan, Benny menginstruksikan pembuatan MCK darurat di lokasi-lokasi pengungsian.
”Bangun MCK di lokasi pengungsian. Jumlahnya sesuaikan dengan kebutuhan para pengungsi di tiap lokasi, hitung berapa perempuan dan berapa laki-laki,” jelasnya.
Seluruh OPD Pemkab Pasaman juga diminta fokus dulu dipemulihan pascabencana Malampah, karena merupakan kerja besar yang harus ditangani terpadu dan serius, termasuk terus mengoptimalkan pencarian warga yang hilang oleh tim gabungan di Malampah.
Kepada Kadis Kesehatan, Bupati minta agar didirikan posko kesehatan di seluruh lokasi pengungsian dan melakukan pengecekan kesehatan para pengungsi setiap hari. Sementara Dinas Pendidikan diminta meliburkan anak-anak bersekolah di Nagari Malampah, minimal selama masa tangap darurat 14 hari dan dapat diperpanjang jika keadaan belum memungkinkan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, diinstruksikan melakukan trauma healing bagi anak-anak di daerah terdampak bencana gempa. Kepada BPBD, Benny meminta segera memfinalkan data jumlah kerusakan akibat gempa, rumah yang hancur dan rusak, serta fasliitas umum dan infrastruktur lainnya yang terdampak bencana.
Untuk Kominfo Pasaman juga diminta pro-aktif mempublikasikan tahapan dan proses penanganan pascagempa, sekaligus bisa meminimalisir isu dan hoaks yang banyak bermunculan di media sosial, terkait masibah gempa yang dialami masyarakat Pasaman.
Tentang pembangunan kembali rumah warga yang hancur dan rehab yang rusak, dijelaskan bahwa sesuai hasil rapat dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, wakil gubernur Sumbar, Danrem dan Kapolda, untuk rusak berat dan hancur ditangani BNPB, sedangkan rusak sedang provinsi, dan rusak ringan tanggung jawab Pemkab Pasaman.
Direktur Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Pusat, Yusrizal menambahkan bahwa selama proses penanganan pascagempa agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena kunjungan pihak luar cukup banyak, menurut dia, jangan sampai Covid-19 menyebar di lokasi-lokasi pengungsian dan memunculkan kalaster baru.
Akses Malampah Terputus
Sementara itu, empat unit jembatan hancur akibat gempa dan banjir bandang di Nagari Malampah, Kecamatan Tigonagari. Empat unit jembatan itu yakni jembatan Batang Kalimanang dengan panjang bentangan 32 meter.
Jembatan itu terletak di Kampuang Aur, Jorong Bukit Lintang, Nagari Malampah. Kondisi jembatan itu hancur terbawa material longsoran lumpur banjir bandang. ”Ditaksir kerugian sekitar Rp 2,6 miliar, ” kata Kapolres Pasaman Fahmi Reza saat meninjau lokasi, kemarin (28/2).
Selanjutnya, jembatan Batang Tapa Gadang sepanjang 12 meter di Jorong Kampung Tabek Malampah. Kondisinya juga hancur terbawa material longsoran lumpur banjir bandang. Kemudian Jembatan Batang Aia Cangkuak sepanjang 6 meter di Kampuang Durian Parau, Jorong Kampung Tabek, Nagari Malampah. Jembatan ini hancur terbawa material longsoran lumpur banjir bandang. Kemungkinan kerugian Rp 450 juta.
Jembatan Durian Rampak sepanjang 6 meter di Jorong Bungotanjuang, Nagari Malampah kondisinya juga rusak parah. Akibat rusaknya 4 unit jembatan di daerah Malampah itu, menyebabkan akses transportasi warga di beberapa kampung terputus.
Sementara itu, Ana, 50, warga Binjai, Tigonagari yang rumahnya roboh karena gempa mengatakan, sangat menbutuhkan bantuan perbaikan rumahnya. Rumahnya sudah rata dengan tanah dan tidak bisa ditempati lagi. ”Rumah sudah rata dengan tanah, di mana kami akan tinggal lagi,” ujarnya.
Dikunjungi Menteri
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono turut meninjau sejumlah bangunan yang rusak akibat gempa di Kajai Kecamatan Talamau, Kabupaten, Pasbar, Sumbar, Senin (28/2). Menteri bersama rombongan datang ke Pasbar menggunakan helikopter yang mendarat di Bandara Pusako Anak Nagari Kapa.
Ia meninjau Batang Nango Kajai melihat kondisi sungai dan material kayu yang menumpuk di sungai didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Pasbar Hamsuardi. Selain itu, juga melihat reruntuhan Masjid Raya Kajai. Menteri PUPR meminta agar Pemkab Pasbar melakukan pendataan kerusakan akibat gempa secepat mungkin.
”Untuk rusak berat akan dibantu dari dana PUPR, rusak sedang dibantu oleh pemerintah provinsi,” ujarnya. Menurut dia, pihaknya masih menunggu keputusan gubernur Sumbar tentang hasil tanggap darurat bencana gempa.
Sementara itu, Bupati Pasbar Hamsuardi mengatakan, pihaknya terus melakukan pendataan dampak kerusakan akibat gempa yang terjadi. Pihaknya juga telah menggerakkan tim pendataan ke bawah untuk melakukan validasi dan verifikasi kerusakan akibat gempa.
Unand Kirim Ahli
Unand mengirimkan Tim Tanggap Bencana lokasi gempa Pasbar. Tim yang dikomandoi Pusat Studi Bencana (PSB) berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, serta Pemkab Pasbar ditugaskan untuk melakukan penangganan pascagempa di lapangan.
”Keberangkatan ini bentuk kontribusi dan kepedulian Unand terhadap korban bencana gempa di Pasbar,” Rektor Unand Prof Dr Yuliandri SH MH sewaktu melepas tim.
Dr Eng Ir Febrin Anas Ismail MT selaku ketua pengarah Tim Tanggap Bencana menyatakan, kedatangan tim ke lokasi langkah awal untuk tindakan lebih lanjut dalam proses tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan bekerja sama dengan BNPB. Kegiatan diarahkan untuk membantu masyarakat lokal dalam penyelamatan korban, pemberian bantuan darurat, pendataan bangunan, serta infrastruktur lainnya.
Ketua Tim Pusat Studi Bencana (PSB) Unand Prof Dr Eng Fauzan ST MSc menambahkan, tim akan melakukan quick assessment melibat mahasiswa Teknik Sipil berbagai universitas di Sumbar. Antara lain, mahasiswa Unand, UBH, UNP, ITP dan Unidha.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 1-10 Maret mendatang. Diharapkan tindakan ini menjadi dasar untuk pemberian subsidi bagi perbaikan rumah masyarakat dan perbaikan infrastruktur.
”Tim akan melakukan quick assessment di lokasi bencana. Hal ini diperlukan untuk pendataan awal, sehingga mempermudah pemeriksaan kelayakan huni bangunan secara cepat,” imbuhnya. (wni) Editor : Novitri Selvia