JAKARTA, PADEK.JAWAPOS.COM – Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Kuartal I 2026 perlu dikaji ulang karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini.
Diskusi terbuka yang digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (23/5), menyoroti adanya dugaan inkonsistensi dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi sejak 2012 di luar masa pandemi Covid-19.
Kajian ekonom Ikhsan dan Teuku Riefky menemukan sektor listrik justru mengalami kontraksi minus 0,99 persen ketika sektor manufaktur tumbuh 5,04 persen. Kondisi itu dianggap janggal karena industri manufaktur sangat bergantung pada konsumsi listrik.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menegaskan akurasi data menjadi faktor utama menjaga kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.
Baca Juga: BPJS Gratis di Padang Sudah Dinikmati 53.264 Warga, Kuota Tersisa 26.556
“Investor membutuhkan kepastian, termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Ketika trust hilang, risiko krisis ekonomi akan semakin besar,” ujar Wijayanto.
Pertumbuhan Dinilai Belum Cerminkan Kondisi Nyata
Dalam diskusi tersebut, sejumlah ekonom menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diikuti perbaikan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Penurunan kelas menengah, lemahnya daya beli, dan stagnasi produktivitas dinilai masih menjadi persoalan utama.
Teuku Riefky mengatakan angka pertumbuhan ekonomi tidak boleh dimaknai secara berlebihan tanpa melihat kualitas pertumbuhannya.
“Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen perlu disikapi hati-hati karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia belum benar-benar pulih,” katanya.
Baca Juga: Real Madrid vs Bilbao 4-2: Perpisahan Haru Carvajal & Alaba di La Liga
Ia memperkirakan apabila data yang dianggap tidak sinkron tersebut disesuaikan, maka pertumbuhan ekonomi riil Indonesia kemungkinan berada di kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen.
Selain itu, Kaprodi Studi Ekonomi FEB UI, Vid Adrison, mengingatkan risiko tekanan fiskal pada semester kedua 2026 akibat tingginya belanja negara di awal tahun.
“Front-loading belanja memberi ilusi kesehatan fiskal. Yang perlu diwaspadai justru tekanan APBN pada Q2 hingga Q4,” ujarnya.
Pelemahan Rupiah dan Ancaman Perdagangan Global
Peneliti CSIS, Dwiwulan, menilai pelemahan Rupiah saat ini mencerminkan menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Menurutnya, ketergantungan terhadap arus modal asing membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap tekanan global.
“Pelemahan Rupiah bukan sekadar volatilitas teknikal, tetapi sinyal lemahnya kepercayaan pasar,” jelasnya.
Baca Juga: Harry Kane Hattrick, Bayern Munich Juara DFB-Pokal 2026 Usai Bekuk Stuttgart 3-0
Diskusi juga menyoroti Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika Serikat yang diteken pada Februari 2026. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, menilai perjanjian tersebut berpotensi membebani Indonesia secara ekonomi.
“Biaya menolak ART lebih murah daripada menerima ART karena ada potensi subordinasi kebijakan ekonomi Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Ketua Prodi Studi Ekonomi FEB IPB, Prof Sahara, menyebut ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,41 persen dan memperburuk neraca perdagangan.
“Ini bukan sekadar soal tarif, tetapi juga menyangkut kontrol rantai pasok pangan dan energi nasional,” ujarnya.
Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disuarakan Aliansi Ekonom Indonesia sejak 2025 sebagai bentuk kritik terhadap tata kelola ekonomi dan arah kebijakan nasional.(*)
Editor : Hendra Efison