PADEK.JAWAPOS.COM – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ekonomi rakyat melalui penciptaan ekosistem usaha yang lebih mudah, aman, dan berdaya saing bagi pelaku UMKM.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta. Kegiatan ini menyediakan layanan terpadu mulai dari legalitas usaha, sertifikasi, pelindungan produk dan usaha, hingga akses pembiayaan. Festival tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 yang diperingati setiap 10 Juni.
"Kami ingin kegiatan seperti ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pendampingan yang mendukung setiap proses tumbuh kembang UMKM Indonesia," kata Maman.
Menurut Maman, Kementerian UMKM saat ini menjalankan tiga langkah strategis untuk mempercepat transformasi usaha mikro. Ketiga program itu meliputi pendataan dan layanan terintegrasi melalui aplikasi SAPA UMKM, pelatihan wirausaha baru melalui Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) Produktif, serta pendampingan pengembangan usaha melalui lembaga inkubator.
Ia mengatakan, ketiga program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.
"Hari ini sekitar 1.700 UMKM memperoleh berbagai layanan dan manfaat. Kami berharap festival ini dapat terus diselenggarakan di berbagai daerah sebagai bentuk pelayanan yang benar-benar dirasakan pelaku UMKM, bukan sekadar kegiatan seremonial," ujarnya.
Dalam festival tersebut, Kementerian UMKM memfasilitasi penyerahan akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara massal kepada 350 pelaku UMKM melalui tujuh lembaga penyalur, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, BTN, Bank Jakarta, dan PT Pegadaian.
Selain itu, sepuluh pelaku UMKM menerima berbagai bentuk fasilitasi, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, Sertifikat Merek, Sertifikat SNI Bina UMK, Sertifikat Perseroan Perorangan, Sertifikat SP-PIRT dan SLHS, izin edar BPOM, bantuan modal pengembangan usaha, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Kementerian UMKM juga memberikan penghargaan kepada 17 lembaga inkubator berpredikat Grade A yang dinilai berhasil mendampingi UMKM meningkatkan kualitas produk, kapasitas usaha, dan akses pasar. Penerima penghargaan tersebut antara lain LPA2I IPB, Inkubator Bisnis Universitas Indonesia, Cimahi Technopark, DKST ITB, dan IBISMA UII.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi berbagai program Kementerian UMKM yang mendukung perluasan akses pembiayaan, pengembangan kapasitas usaha, dan peningkatan daya saing UMKM.
Ia juga mengapresiasi pelatihan pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) bagi pelaku UMKM. Menurutnya, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan produktivitas, memahami kebutuhan pasar, dan memperluas peluang usaha.
"Semoga Kementerian UMKM bersama para lembaga inkubator terus memperkuat proses inkubasi usaha sehingga semakin banyak generasi muda terdorong menjadi wirausaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Airlangga.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai festival tersebut menjadi pusat layanan terpadu yang memudahkan pelaku UMKM memperoleh berbagai fasilitas pendukung usaha, mulai dari perizinan, sertifikasi, pembiayaan, asuransi usaha, hingga pelindungan hukum melalui sedikitnya 39 stan dari kementerian, lembaga, dan mitra strategis.
"Acara ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi simbol komitmen negara untuk hadir di tengah pelaku UMKM yang setiap hari bekerja keras menghidupi keluarga sekaligus menggerakkan roda perekonomian bangsa," ujarnya.
Rahayu mengatakan DPR RI mendorong Kementerian UMKM terus memperkuat kebijakan yang mempermudah perizinan, memperluas akses pembiayaan, mempercepat sertifikasi, memberikan kepastian hukum, serta membangun ekosistem usaha yang melibatkan perbankan, perguruan tinggi, komunitas, platform digital, dan masyarakat.
"Saya memandang kemudahan dan pelindungan harus berjalan beriringan. Kemudahan berarti negara memberikan ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk berusaha, sedangkan pelindungan berarti negara memastikan para pelaku UMKM tidak menghadapi berbagai tantangan sendirian," katanya.(*)
Editor : Heri Sugiarto