PADEK.JAWAPOS.COM – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya memperkuat transformasi tata kelola UMKM nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing pelaku UMKM.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah menghadirkan SAPA UMKM, platform ekosistem layanan UMKM terpadu nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu akun dan satu platform.
Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertema Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
"SAPA UMKM merupakan platform ekosistem layanan UMKM terpadu nasional yang mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu akun dan satu platform," ujar Loto.
Menurut Loto, SAPA UMKM menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk memetakan potensi komoditas unggulan, memantau pelaksanaan program pembinaan, serta mengevaluasi perkembangan UMKM secara berkala berbasis data.
"Dengan terbukanya akses data ini, pemerintah daerah dapat memonitor perkembangan pelaku usaha di wilayahnya secara real time," katanya.
Ia menjelaskan, data yang terintegrasi akan membantu pemerintah daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain itu, integrasi data juga diharapkan mampu meminimalkan tumpang tindih program sehingga pembinaan UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi lebih efektif.
"Hal ini juga meminimalisir terjadinya tumpang tindih layanan, sehingga fokus pembinaan UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi jauh lebih kuat," ujar Loto.
Penyaluran KUR Capai Rp152,8 Triliun
Dalam kesempatan tersebut, Loto juga memaparkan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.
Berdasarkan data per 5 Juli 2026, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp152,8 triliun atau sekitar 52,4 persen dari total plafon yang tersedia. Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada 2,4 juta debitur.
"Berdasarkan data per 5 Juli 2026, secara kualitas penyaluran KUR menunjukkan tren yang semakin baik. Realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp152,8 triliun atau sekitar 52,4 persen dari total plafon, yang didistribusikan kepada 2,4 juta debitur," kata Loto.
Peran Pemerintah Daerah Masih Perlu Diperkuat
Meski penyaluran KUR menunjukkan perkembangan positif, Loto menilai peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan tersebut masih perlu ditingkatkan.
Ia menjelaskan, regulasi KUR telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan calon penerima melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Namun hingga 24 Juni 2026, baru 21 dari 38 provinsi yang aktif mengunggah data calon debitur.
Dari 13.057 debitur yang diusulkan pemerintah daerah, sebanyak 4.053 debitur telah melakukan akad KUR, dengan tingkat keberhasilan sekitar 31 persen.
"Kami sangat berharap adanya peran yang lebih aktif dari seluruh pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan dan pengusulan UMKM yang layak memperoleh pembiayaan," ujar Loto.
Menurutnya, penguatan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Karena membangun UMKM yang tangguh membutuhkan ekosistem yang kuat dan terintegrasi, serta kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas," tutup Loto.(*)
Editor : Heri Sugiarto