PADEK.JAWAPOS.COM— Akses masyarakat Sumatera Barat terhadap layanan keuangan sudah menjangkau 95,37 persen, melampaui capaian nasional sebesar 93,61 persen. Namun, tingginya angka inklusi tersebut belum menghilangkan persoalan pinjaman online dan penipuan yang masih menjadi ancaman bagi konsumen jasa keuangan.
Kondisi itu menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat. Perluasan akses perbankan, pembiayaan, asuransi, dan layanan digital harus berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, hak, kewajiban, serta risiko produk keuangan.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra menyampaikan hal tersebut dalam puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Sumatera Barat 2026 di Basko Grand Mall, Padang, Minggu (1/11/2026).
Menurut Roni, capaian inklusi keuangan yang tinggi merupakan perkembangan positif. Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan masyarakat tidak sekadar menggunakan layanan keuangan formal, tetapi juga mampu mengambil keputusan secara tepat.
“Tugas kita belum selesai. Tantangannya sekarang adalah memastikan masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memahami hak dan risiko dalam menggunakan layanan keuangan,” ujar Roni.
Akses Keuangan Tinggi, Literasi Harus Mengimbangi
Roni mengatakan, OJK masih menerima pengaduan masyarakat terkait persoalan layanan keuangan, termasuk pinjaman online. Hal tersebut menunjukkan edukasi dan kewaspadaan konsumen terhadap berbagai risiko transaksi keuangan masih perlu diperkuat.
Masyarakat, katanya, harus memahami hak dan kewajiban sebelum menggunakan produk keuangan. Begitu pula dengan risiko yang melekat pada setiap layanan, baik tabungan, kredit, asuransi maupun transaksi digital.
OJK juga mendorong perluasan akses keuangan hingga masyarakat di pelosok daerah. Ketersediaan layanan formal diharapkan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
Roni menegaskan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
Penguatan inklusi keuangan diharapkan turut meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mempercepat perkembangan ekonomi digital, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Pemerintah Dorong Layanan Keuangan Menjangkau Nagari
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi yang hadir mewakili gubernur menekankan bahwa pemerataan akses keuangan tidak boleh berhenti di kawasan perkotaan.
Masyarakat perdesaan, pulau terluar, hingga daerah terpencil juga harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan perbankan dan pembiayaan.
“Harapannya, transaksi tidak hanya dinikmati masyarakat yang berada di kota saja. Akses tersebut juga harus sampai ke perdesaan, bahkan termasuk pulau terluar dan daerah terpencil,” kata Arry.
Dia menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan inklusi keuangan di Sumatera Barat.
Pertama, memperluas akses pembiayaan ke sektor produktif, terutama UMKM. Kehadiran lembaga keuangan di berbagai wilayah diharapkan mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Kedua, memperkuat literasi dan edukasi keuangan, terutama mengenai manfaat menabung, perlindungan asuransi, serta kewaspadaan terhadap transaksi dan pinjaman ilegal.
Ketiga, mempercepat digitalisasi transaksi keuangan agar masyarakat semakin mudah memanfaatkan layanan keuangan sesuai kebutuhan.
Arry juga menyebut indeks keuangan Sumatera Barat berada pada angka 2,32 atau di atas rata-rata nasional. Meski demikian, pemerataan pemanfaatan layanan keuangan hingga tingkat nagari masih menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan.
Dia menggambarkan perubahan kebiasaan masyarakat seiring perkembangan transaksi digital.
“Hari ini orang masih khawatir tidak bawa dompet. Kalau saya lebih khawatir tidak bawa HP,” ujarnya.
Menurut Arry, perkembangan tersebut memperlihatkan pentingnya mempercepat digitalisasi transaksi sekaligus memperluas pemanfaatannya hingga tingkat nagari dan komunitas.
Edukasi Keuangan Dikemas Melalui Pertunjukan Komedi
Puncak BIK Sumatera Barat 2026 yang mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera” juga menghadirkan pendekatan edukasi melalui hiburan.
Salah satunya pertunjukan drama komedi oleh tim Garundang yang diperankan Rio, Mak Ipin, dan Godok Angek.
Pertunjukan tersebut mengangkat cerita aktivitas jual beli barang dan persoalan keuangan. Kisah Mak Ipin yang mengalami masalah keuangan akibat penipuan dikemas dalam suasana komedi untuk mengingatkan penonton agar lebih berhati-hati saat bertransaksi.
Selain pertunjukan tersebut, kegiatan juga diisi kompetisi tari, pengundian hadiah (doorprize), serta berbagai aktivitas lainnya.
Puncak BIK 2026 diselenggarakan OJK bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sumatera Barat. Kegiatan ini turut dihadiri Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi, perwakilan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah lembaga jasa keuangan, termasuk Bank Nagari, BRI, dan Bank Mandiri.
Melalui momentum ini, OJK berharap perluasan akses keuangan tidak hanya meningkatkan jumlah masyarakat pengguna layanan formal, tetapi juga membentuk konsumen yang cerdas, waspada, dan mampu memanfaatkan produk keuangan secara aman serta produktif. (mg6)
Editor : Hendra Efison