PADEK.JAWAPOS.COM - Mengantisipasi ancaman inflasi di tengah konflik global, Pemerintah Kabupaten Agam bakal memperketat pengendalian harga pangan. Langkah ini difokuskan pada pengamanan stok dan kelancaran distribusi, guna menahan lonjakan harga kebutuhan pokok yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diikuti secara daring, Senin (27/4), Bupati Agam, Benni Warlis, menegaskan bahwa tekanan harga bahan pokok menjadi isu paling krusial saat ini. Fluktuasi harga beras, minyak goreng, hingga daging dinilai berpotensi memicu gejolak ekonomi jika tidak diantisipasi sejak dini.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Thomsi Tohir, menyoroti pentingnya intervensi cepat dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah diminta tidak sekadar memantau, tetapi aktif mengendalikan, mulai dari distribusi hingga ketersediaan stok di lapangan.
Agam membaca sinyal itu dengan jelas. Benni menyebut, kunci pengendalian inflasi ada pada ketersediaan barang dan kelancaran distribusi. Tanpa itu, intervensi harga hanya akan bersifat sementara.
“Stok harus aman. Distribusi tidak boleh tersendat. Kalau ini terganggu, harga pasti ikut naik,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya penguatan koordinasi dengan instansi teknis, termasuk sektor perdagangan, pertanian, hingga pelaku usaha. Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas pasar.
Di sisi lain, pemerintah pusat turut mendorong agenda strategis lain seperti program 3 juta rumah dan percepatan sertifikasi produk halal. Namun bagi daerah, tantangan paling mendesak tetap pada pengendalian harga kebutuhan pokok yang berdampak langsung ke masyarakat.
Dengan tren Indeks Perkembangan Harga (IPH) nasional yang terus berfluktuasi di berbagai daerah, Agam dituntut tidak lengah. Langkah antisipatif dinilai lebih penting dibanding respons reaktif saat harga sudah terlanjur melonjak. (ptr)
Editor : Adriyanto Syafril