PADEK.JAWAPOS.COM-Di bidang pemerintahan apalagi politik, nama Yassierli memang tak begitu dikenal. Karena memang, dia seorang ilmuwan. Pakar ergonomi industry dan Guru Besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung.
Namun beberapa hari terkahir namanya mencuat, setelah diumumkan dan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih. Terutama di Sumatera Barat.
Tentu wajar dia menjadi pembicara dan pemberitaan di media-media lokal Sumbar. Sebab, lelaki kelahiran 22 April 1976 ini putra daerah asli. Kampung dan tanah kelahirannya di Balaigadang, Lubukminturun, Kecamatan Kototangah, Padang.
Sebelum merantau ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan pendidikan ke ITB dia menuntaskan sekolah di SMA Negeri 1 Padang pada 1993.
Kemudian mentutaskan S1 dan S2 pada tahun 1997 dan 2000. Selanjutnya mendapat menyelasiakan S3 di Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, Amerika Serikat pada tahun 2005.
Meski mencapai puncak akademis di tanah Rantau, Yassierli tak pernah lupa dengan tanah kelahirannya. Setidaknya dengan almameternya, SMA Negeri 1 Padang.
Wakil Humas SMA Negeri 1 Padang Eka Sofia mengatakan, Yassierli rutin memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang kurang mampu tetapi berprestasi.
“Setiap tahun, angkatan 1993 memberikan beasiswa kepada 10 siswa yang berprestasi dan kurang mampu. Tahun ini juga, mereka memberikan bantuan untuk masjid sekolah berupa karpet. Ini menunjukkan bahwa kepedulian beliau terhadap pendidikan tidak pernah pudar,” ujarnya kepada Padang Ekspres, beberapa hari lalu.
Menurut Eka, selama di SMA itu Yassierli dikenal sebagai siswa yang rajin dan berdedikasi.
“Dari sisi akademis, beliau memang siswa yang berprestasi. Namun, yang membuat kami bangga adalah sikapnya yang rendah hati dan peduli pada sesama,” tambahnya.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa isu-isu ketenagakerjaan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia.
Dalam pertemuan dengan awak media, Selasa (22/10) di Jakarta, dia menyatakan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk media, untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan.
“Kita harus serius. Kita harus mencari solusi yang optimal karena kita memiliki banyak stakeholder. Tujuan besar kita adalah bagaimana visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dapat kita dukung sepenuhnya menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa media juga berperan penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan yang ada.
“Saya yakin teman-teman media adalah stakeholder kami. Mari kita bersama-sama bekerja, bersama-sama menjawab tantangan ini, karena kerja sama adalah suatu kemestian,” tambahnya.
Benahi Kesempatan Kerja
Terpisah, pakar ketenagakerjaan Khairani Lubis mengatakan, Yassierli harus dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dunia ketenagakerjaan di Indonesia.
Persoalan utama yang perlu dibenahi adalah menyangkut kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran saat ini sangat tinggi.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengelola ketenagakerjaan terutama menyangkut upah, alih daya, fleksibilitas kerja, penggunaan TKA, PHK yang secara normative terjadi perubahan yang sangat mendasar dengan berlakunya UU Cipta Kerja.
“Berdasarkan UU Ketenagakerjaan materinya di atas sudah mulai tertata dengan baik dan relatif bisa memenuhi rasa keadilan bagi pekerja. Keculai masalah outsourcing dan PKWT. Tetapi dengan lahirnya UU Cipta Kerja hak-hak normatif dikebiri bahkan menimbulkan persoalan baru dalam hubungan kerja,” tuturnya kepada Padang Ekspres kemarin.
Misalnya, mudahnya melakukan PHK tanpa diawali dengan prosedur yang sebelumnya diatur. Yakni harus mendapat penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sekarang tidak diperlukan lagi ketika akan melaksanakan PHK.
“Artinya kehadiran negara mulai dikurangi. Belum lagi hak pesangon yang berkurang jumlahnya. Kemudian penggunaan TKA yang dipermudah dengan digantinya izin tertulis dengan Rencana Penggunaan tenaga Kerja Asing (RTPTKA) dan diperluasnya pekerjaan yang boleh dilakukan oleh TKA yang berpengaruh pada kesempatan kerja yang semakin sempit untuk tenaga kerja,” ucap akademisi dari Fakultas Humum Unand ini.
Dia pun mengingatkan, meski berasal dari Sumbar tidak perlu membeda-bedakan setiap daerah yang ada di Indonesia. Karena sebagai mentri ia dituntut untuk profesional.
“Tidak bisa menonjolkan sifat kedaerahan. Tetapi sebagai putra daerah tentu mempunyai tanggung jawab moril juga. Bagaimana memajukan daerahnya melalui penguatan-penguatan, baik SDM atau anak-anak muda dan angkatan kerja maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar bersinerji untuk memajukan daerah,” tuturnya.
Di bawah kepemimpinan Yassierlie, Khairani mengharapkan Kemnaker dapat lebih baik ke depannya dalam menangani persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
“Harapannya adalah terdapat peningkatan kesempatan kerja atau perluasan lapangan kerja, meningkatkan hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dengan pekerja atau buruh, peningkatan perlindungan untuk kesejahteraan dan keselamatan dan kesehatan kerja,” tukasnya. (cr1/yud)
Editor : Novitri Selvia