Bidar Alam: Jejak Sunyi Sang Penyelamat Republik dari Lembah Solok Selatan
Arditono Padek• Senin, 10 November 2025 | 11:47 WIB
Photo
PADEK.JAWAPOS.COM-Situs sejarah Bidar Alam yang terlupakan oleh Pemerintah Indonesia, ibu kota tengah hutan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari rumah Jama', Percetakan Uang, dan melalui Radio Auri Syafaruddin Perwiranegara sampaikan pesan ke dunia bahwa Indonesia masih ada.
Di balik lekuk pegunungan dan aliran sungai jernih di Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, tersimpan kisah heroik yang nyaris terlupakan yakni perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) mempertahankan eksistensi bangsa saat Indonesia nyaris kehilangan napas kemerdekaannya.
“Tanpa pergerakan PDRI di Bidar Alam, mungkin hari ini kita tak akan mengenal Indonesia yang merdeka,” tutur Hapison, tokoh sejarah PDRI Bidar Alam, saat ditemui di kampung kelahirannya, Minggu (9/11/2025).
Ia berbicara dengan nada penuh haru, seolah kembali menelusuri jejak sejarah tahun 1949 yang membara.
Ketika Republik hampir padam. Semua bermula pada 19 Desember 1948. Belanda melancarkan agresi militer ke Yogyakarta menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Republik pun berada di ujung tanduk.
Namun, dari Bukittinggi, Syafruddin Prawiranegara menerima pesan penting dari Bung Karno: ambil alih pemerintahan, selamatkan Indonesia! Maka dimulailah perjalanan penuh bahaya itu.
Dari Bukittinggi, Syafruddin bersama rombongan kecil bergerak menuju Koto Tinggi, Payakumbuh, Teluk Kuantan, hingga Pulau Punjung di Dharmasraya. Tekanan militer Belanda membuat mereka terus berpindah, sampai akhirnya menuju Bidar Alam, Solok Selatan.
Disana mereka menetap di sebuah daerah terpencil yang kala itu sulit dijangkau musuh. “Di Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari Solsel mereka sempat singgah, tapi karena logistik terbatas, akhirnya PDRI memilih Bidar Alam yang lebih aman,” jelas Hapison.
Bidar Alam, Ibu Kota Republik di Tengah Hutan. Yang membawa PDRI ke Bidar Alam, kata Hapison, adalah ayah kandungnya.
Di sinilah, selama tiga setengah bulan, Republik Indonesia berdenyut kembali. Bidar Alam bukan sekadar tempat persembunyian, melainkan pusat pemerintahan darurat.
Di rumah sederhana milik Jama’, Syafruddin memimpin kabinet darurat. Di sana pula berdiri Bank PDRI, tempat dicetaknya uang yang menjadi simbol berjalannya ekonomi bangsa di tengah perang.
Bahkan, Radio AURI Bidar Alam menjadi corong dunia. Melalui gelombang udara, Syafruddin menyiarkan kabar yang mengguncang penjuru bumi: “Indonesia masih ada!” . Pesan yang membakar semangat rakyat di seluruh nusantara.
Tak hanya memimpin pemerintahan, Syafruddin juga hidup membaur bersama rakyat. Di Lapangan Upacara PDRI, ia kerap melatih anak-anak muda Bidar Alam bermain sepak bola. Mengajari mereka bermain sepak bola yang baik dan benar.
Syafrudin juga membangun Masjid Nurul Falah, tempat warga beribadah sekaligus bertukar kabar perjuangan. Yang kini, Masjid tersebut di rubah namanya oleh masyarakat Bidar Alam menjadi Masjid Syafrudin Prawiranegara.
Kini, di tanah yang dulu menjadi benteng republik itu, masih berdiri Tugu PDRI, saksi bisu perjuangan 39 pejuang yang menolak menyerah pada penjajahan.
Warisan sejarah ini butuh perhatian pemerintah. Meski Bidar Alam pernah menjadi ibu kota Indonesia dalam masa darurat, perhatian pemerintah terhadap situs-situs bersejarah di sana masih minim. Rumah Jama’, Radio AURI, hingga percetakan uang PDRI kini mulai rapuh dimakan waktu.
“Sebagai putra daerah, saya berharap pemerintah pusat memberi perhatian. Sudah sepatutnya Bidar Alam dijadikan museum sejarah nasional agar generasi muda tahu dari mana kemerdekaan ini dipertahankan,” harap Hapison.
Baginya, Bidar Alam bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah simbol keteguhan, bukti bahwa republik ini pernah diselamatkan dari sebuah lembah sunyi di pelosok Sumatera Barat.
“Kalau bukan karena PDRI, mungkin kita tidak akan mengenal Merah Putih seperti hari ini,” pungkasnya. (ARDITONO, Solok Selatan)