PADEK.JAWAPOS.COM-Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah membuat sejumlah provinsi mulai mengevaluasi ulang program pembangunan pada tahun depan.
Pos anggaran yang tidak urgen diefisiensi. Sementara, program prioritas dipastikan tetap berjalan. Pemotongan dana TKD Pemprov Sumbar sebesar Rp 533 Miliar.
Angka tersebut cukup terbilang besar. PLT Kepala Bappeda Sumbar Yudha Prima mengatakan, dengan adanya pemotongan TKD ini pemprov akan mengevaluasi mana program yang benar-benar menjadi prioritas.
“Dalam pemilihan program prioritasnya nanti, pertama kita melihat yang wajib mengikat. Seperti operasional kantor gaji dan sebagainya, kemudian pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemukiman, sosial dan lainnya,” terangnya kepada Padang Ekspres kemarin (9/10).
Ia menyampaikan dari TKD yang dipotong tersebut pemprov juga harus mensejalankan antara program pemprov dengan program prioritas nasional.
“Dari kondisi ini kita memastikan ada evaluasi. Namun program yang kita evaluasi itu bukan karena salah atau tidak. Namun karena kita mencari program yang benar-benar prioritas di tengah keterbatasan anggaran,” ucapnya.
Untuk program yang akan di evaluasi Yudha menjelaskan, masih belum ditentukan. Karena, seperti yang diketahui, putusan pemotongan TKD ini terjadi pascapengajuan RAPBD Provinsi Sumbar.
“Setelah kita mengajukan RAPBD barulah keluar informasi terkait pemotongan TKD. Tentu mekanismenya akan kita lakukan pembahasan bersama DPRD Provinsi Sumbar terkait mana saja yang akan menjadi priortas kita dan kita anggarkan untuk tahun 2026,” ungkapnya.
Ia menyebut, dalam waktu dekat akan ada pembahasan antara Komisi dan SKPD di mana setelah itu barulah dilakukan pembahasan bersama dengan banggar.
“Karena barang ini kita sudah kasihkan ke DPRD dan tentu kita tidak bisa memutuskan ini secara sepihak. Untuk itu bersama dengan DPRD kita lihat mana yang akan menjadi prioritas,” tuturnya.
Provinsi lain yang juga merasakan pemangkasan TKD itu adalah Jawa Tengah (Jateng). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng Harso Susilo mengatakan, kabupaten/kota rata-rata kehilangan dana transfer antara Rp 180 miliar - Rp 200 miliar.
Menurutnya, penguranhan TKD sangat berpengaruh pada daerah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.
“Itu sangat berarti, apalagi untuk kabupaten yang masih banyak tantangan sosial ekonominya,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Total pengurangan TKD untuk Provinsi Jateng, kata Harso, mencapai Rp 1,4 triliun hingga Rp 1,5 triliun atau sekitar 24 persen dari total alokasi sebelumnya.
“TKD itu sangat berarti bagi mereka, baik yang bentuknya kota atau kabupaten kecil. Apalagi (daerah) masih menghadapi kendala kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, itu masih perlu effort lebih besar lagi,” terangnya.
Evaluasi Pembangunan Fisik
Pemotongan TKD membuat beberapa rencana pembangunan fisik harus dievaluasi ulang. Namun, Pemprov Jateng memastikan, program pemeliharaan rutin tetap berjalan.
“Efisiensi sudah kita jalankan sejak awal 2025. Pemeliharaan jalan, irigasi, dan infrastruktur dasar tetap jadi prioritas. Jangan sampai masyarakat terganggu,” tegasnya.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengakui, pengurangan alokasi TKD berpengaruh pada program pembangunan infrastruktur. Namun, dia memastikan program lain tetap berjalan sesuai rencana.
“Cukup berpengaruh pada pelaksanaan program yang bersifat infrastruktur, karena pemerintah pusat melakukan revisi anggaran, termasuk TKD terkait belanja infrastruktur,” ujarnya saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR di Gedung Gradhika Bhakti Praja.
Meski TKD disunat, Luthfi menegaskan akselerasi program tetap dilakukan, terutama yang didanai dari APBD. “Program dari APBD tetap jalan. Kami pastikan pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat tidak berhenti,” paparnya.
Alternatif Pembiayaan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, pembangunan Jakarta akan tetap berjalan meski dana transfer dipangkas Rp 15 triliun pada 2026.
Sebagai alternatif, Pramono sudah mengantongi persetujuan secara lisan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk obligasi Jakarta dan Jakarta Collaboration Fund.
Baca Juga: Kelulusan Perdana Ponpes Al-Mughny, Yota Balad Dorong Gerakan Satu Rumah Satu Hafiz
“Paper (persetujuan, Red) itu sedang diurus. Selama ini, APBD Jakarta kan rata-rata Rp 90-an triliun. Dengan pemotongan itu, tentunya kami harus mencari cara untuk bisa meningkatkan pendapatan,’’ jelasnya di Balai Kota.
Ketika 18 gubernur menggeruduk Kemenkeu, Pramono memilih untuk menerima keputusan pemotongan dana transfer tersebut. Sebab, kebijakan itu bukan hanya keputusan Kemenkeu, melainkan juga DPR.
“Ini kan sudah diputuskan di dalam UU APBN, disahkan DPR. Sebenarnya, tidak ada ruang untuk beragumen. Hanya memang, ada perubahan yang tentunya itu tergantung diskresi dari Kemenkeu,’’ jelasnya.
Meski begitu, Pramono tidak menyalahkan siapapun atas hal-hal yang berkaitan dengan pemangkasan dana transfer. Baik pemerintah pusat maupun gubernur yang mendatangi Kemenkeu tersebut.
Namun, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mencari alternatif pembiayaan. Selain dari Jakarta Collaboration Fund dan Obligasi Daerah itu, Pramono juga ingin mengoptimalkan dana kompenisasi koefisien lantai bangunan (KLB), Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi (SP3L), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Terkait sektor yang terdampak karena pemangkasan itu, Pramono tidak memerinci detailnya. Dia hanya menyebutkan bahwa bantuan KJP Plus maupun KJMU tidak akan terdampak.
Sementara, untuk perekrutan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan ASN akan dimoratorium.
“Ya, kalau kami lihat, tentunya ruang fiskal kita akan semakin berkurang. Mohon maaf, kalau ruang fiskal nggak ada, pasti nggak bisa buka untuk PJLP baru. Itu kondisi yang harus ditanggung,’’ jelasnya.
Siapkan Strategi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta daerah menyiapkan strategi menghadapi pemotongan TKD. Caranya menata ulang prioritas belanja.
Pemda, kata dia, perlu memangkas belanja birokrasi yang tidak efektif, seperti rapat berulang, perjalan dinas, serta acara seremonial yang banyak menyedot anggaran.
“Seperti saat pandemi Covid-19, kegiatan seremonial dapat dikurangi drastis. Fokus pada anggaran yang jadi barangnya. Jangan sampai anggaran jadi bancakan,” ucapnya.
Selain efisiensi, Tito meminta daerah berinovasi fiskal dengan memaksimalkan potensi pajak daerah tanpa membenani warga.
Dia mencontohkan pajak hotel serta parkir yang kerap bocor dan belum masuk kas daerah. “Buat sistem agar pajak tidak bocor,” ujarnya. (yud/kap/rya/jpc/aph/jpg)
Editor : Novitri Selvia