PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah pusat resmi menambah satu daerah lagi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu Kabupaten Limapuluh Kota. Sebelumnya, program ini hanya dialokasikan untuk dua daerah, yakni Kabupaten Solok dan Dharmasraya.
Kepastian tersebut diperoleh setelah pertemuan antara Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, bersama Bupati Limapuluh Kota dan Bupati Solok dengan jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Strategis Kementerian PUPR, di Jakarta, Selasa (12/11) lalu.
“Dari hasil koordinasi yang kita lakukan, Sumatera Barat mendapat tambahan satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah Solok dan Dharmasraya, kini juga di Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujar Vasko di Jakarta, Rabu (12/11).
Vasko menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian teknis menjadi kunci percepatan pelaksanaan program nasional di tingkat daerah.
Ia menyebut, kehadiran kepala daerah dalam proses koordinasi bukan sekadar formalitas, tetapi langkah konkret untuk memperjuangkan percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat kita menyiapkan dukungan dan lahan, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota, Safni, menyampaikan bahwa penetapan daerahnya sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat akan membuka akses pendidikan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Program ini sangat berarti bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera di Lima Puluh Kota. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan bisa segera dimulai,” ujarnya.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang masuk kategori desil 1–2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah ini dirancang dengan konsep berasrama penuh, mencakup jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung oleh negara.
Setiap unit pembangunan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, yang mencakup sarana belajar, asrama, serta fasilitas penunjang lainnya. (wni)
Editor : Novitri Selvia