Selain itu, rapat yang juga melibatkan jajaran Mustasyar dan para kiai sepuh itu menyepakati pelaksanaan Muktamar ke-35 NU bakal dipercepat dari rencana awal pada akhir Desember 2026.
Lantas, kapan dan di mana pelaksanaannya? Sejauh ini, internal PBNU belum memutuskan. Namun, direncanakan lokasi muktamar yang sedianya dilaksanakan di Surabaya bakal dipindah. Kemungkinannya bergeser ke Ponpes Lirboyo. Sedangkan untuk jadwalnya tetap tahun 2026, namun lebih cepat.
Selama ini, pelaksanaan muktamar memang tidak ada bulan bakunya. Contohnya Muktamar ke-34 yang dilaksanakan di Lampung pada akhir Desember 2021. Beda dengan Muktamar NU ke-33 yang diselenggarakan awal Agustus 2015 di Jombang, atau Muktamar NU ke-32 di Makassar yang digelar pada Maret 2010.
Katib Aam PBNU Mohammad Nuh mengatakan pertemuan di Lirboyo adalah forum silaturahmi sekaligus konsultasi Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU dengan para kiai sepuh, termasuk jajaran Mustasyar PBNU. ”Poin penting dari pertemuan itu adalah mempercepat penyelenggaraan Muktamar NU ke-35,” katanya.
Dia mengatakan bahwa seluruh jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU menyambut baik keputusan tersebut. ”Ini merupakan ikhtiar menjaga ketertiban organisasi demi keutuhan jamiyah NU,’’ kata mantan Mendikbud itu.
Namun, M Nuh belum memastikan tanggal dan tempat pelaksanaannya. Sebab, hasil pertemuan di Lirboyo itu akan dibahas secara internal PBNU sesuai AD/ART organisasi.
Pelaksanaan Muktamar yang dipercepat itu dibahas bersama antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bersama jajarannya masing-masing. ”Langkah-langkah teknis akan dipersiapkan PBNU agar pelaksanaan muktamar dapat berlangsung tertib, sah, dan bermartabat,’’ kata mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu.
Dalam kesempatan itu, Nuh juga menyampaikan bahwa jajaran Syuriyah PBNU dengan kebesaran hati sudah memaafkan Gus Yahya, sapaan KH Yahya Cholil Staquf. Khususnya terkait dengan keputusan Gus Yahya mengundang Peter Berkowitz sebagai narasumber forum Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU, yang berujung sorotan gara-gara Berkowitz adalah tokoh pro Israel.
Sikap petinggi Syuriyah PBNU itu disampaikan setelah Gus Yahya secara resmi menyampaikan permintaan maaf. Langkah itu dinilai sebagai budaya di NU yang mengedepankan tabayun, akhlak, serta penyelesaian masalah secara arif.
Sebelum pertemuan di Lirboyo, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyampaikan klarifikasi atau tabayun secara virtual. Salah satu yang diluruskan adalah tudingan bahwa pencopotan Gus Yahya sebagai Ketum PBNU dilakukan secara pribadi atas namanya.
Kiai Miftachul Akhyar mengatakan telah mempelajari pandangan yang berkembang di publik terkait pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketum PBNU. Dia mengatakan perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam organisasi sebesar NU. ”Namun perbedaan itu perlu ditempatkan secara jernih dan adil,” katanya.
Dia menganggap terdapat kekeliruan dalam membingkai bahwa keputusan pemberhentian Gus Yahya itu adalah keputusan pribadinya, melainkan sebuah proses kelembagaan yang bergerak melalui tahapan dan forum resmi, sesuai dengan AD/ART Peraturan Perkumpulan NU yang berlaku.
Netralitas Panitia
Di bagian lain, perkembangan dinamika di internal NU memunculkan respons positif dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU).
Inisiator GKB-NU Hery Haryanto Azumi menyampaikan forum konsultasi di Lirboyo itu sebagai langkah yang patut diapresiasi. ”Karena menandakan NU sebagai organisasi menempatkan ulama rujukan dan payung dalam menyelesaikan berbagai persoalan,” tuturnya kemarin (26/12).
Dia juga menyambut baik keputusan menggelar muktamar secepatnya supaya konflik dualisme kepemimpinan tidak berlarut-larut. Hanya saja, dia mengingatkan agar kepanitiaan muktamar harus bersifat netral dan diputuskan oleh Mustasyar PBNU.
Untuk itu, jajaran kepanitiaan muktamar mendatang jangan diserahkan kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik karena berpotensi memicu persoalan baru dan membuat hasil muktamar tidak solid. ”Oleh karena itu, Mustasyar seharusnya yang menjadi penentu dalam penyusunan kepanitiaan muktamar,” tandasnya.
Secara khusus,dia menyampaikan harapan GKB-NU kepada kepengurusan PBNU ke depannya. Yaitu harus ada penyesuaian dan penataan organisasi dari sisi gerakan, politik, ekonomi, dan sosial budaya supaya NU berperan lebih maksimal untuk jamiyahnya.
GKB-NU juga mengusulkan adanya transisi organisasi secara gradual dan damai. Baginya, ilmu keagamaan klasik adalah jangkar untuk menangkap ilmu-ilmu baru sehingga secara keilmuan NU tetap berkesinambungan.
Kemudian soal hubungan NU dengan pemerintah, GKB-NU menilai pemerintah tetap membutuhkan keberadaan NU. ”Doktrin NU selalu taat kepada ulil amri (pemerintah) yang adil adalah modal besar bagi Indonesia untuk jadi negara maju,” katanya. (*)
Editor : Eri Mardinal