PADEK.JAWAPOS.COM-Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan satu tahun. Selama rentang waktu tersebut, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus bertambah.
Dari hanya 190 menjadi 19.188. Namun, program ini diharapkan tidak hanya mengejar kuantitas, tapi juga kualitas.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kemarin menyatakan, penerima MBG hingga akhir tahun sudah mencapai 55,1 juta orang.
“Program ini sebagai pondasi yang cukup kuat untuk pembentukan SDM berkualitas di masa depan,” katanya.
Dia mengingatkan bahwa peserta MBG terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak sekolah dengan batasan usia maksimal 18 tahun.
Pada tahun ini, lanjut Dadan, target penerima MBG adalah mereka yang masuk kategori 1.000 hari kehidupan. Yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ini terkait dengan upaya penurunan tengkes (stunting).
“Untuk itu, pada libur Lebaran, kami akan tetap jalan karena targetnya ibu hamil dan ibu menyusui,” ucapnya. Dia berharap pada akhir 2026 angka tengkes dapat ditekan secara drastis.
Dadan mengakui masih banyak kekurangan dalam program ini. Namun, dia mengungkapkan akan terus ada perbaikan. Salah satunya dengan sertifikasi dan akreditasi terkait keamanan pangan.
“Kita akan kelompokkan SPPG berbasis kualitas layanan yang akan mempengaruhi pelayanan,” ungkapnya. Dengan usaha itu, makanan yang diproduksi SPPG dipastikan aman.
Dadan mengungkapkan, kasus keracunan MBG semakin turun. Misalnya, pada Oktober ada 85 kejadian, turun menjadi 40 kejadian pada bulan berikutnya.
Lalu, pada Desember ada 12 kejadian keracunan. Presiden Prabowo Subianto, menurut Dadan, mengintruksikan agar tidak ada lagi kasus keracunan.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus Oktavianus menyampaikan, ada irisan antara tengkes dan MBG. Namun, menurut dia, pemerintah bertujuan untuk mengejar pelayanan.
Artinya mendahulukan pembangunan SPPG. Kemenkes sendiri sedang menyusun treatmen untuk anak Indonesia terkait penanggulangan tengkes.
Angkanya sekitar 18 persen anak yang masuk kriteria tengkes. “Dampak MBG langsung harus dihitung. Tidak boleh asal-asalan,” katanya.
Dia juga menyebutkan, peran utama Kemenkes dalam pelaksanaan program MBG adalah pengawasan, khususnya terhadap standar keamanan pangan di SPPG. “Jadi kami punya tugas pengawasan,” ujarnya.
Pengawasan dilakukan melalui kerja sama program MBG dengan dinas kesehatan di daerah. Mereka bertugas memastikan seluruh proses pengolahan makanan telah memenuhi standar kesehatan.
Salah satu instrumen utama pengawasan tersebut adalah sertifikasi laik higienis dan layak konsumsi bagi dapur SPPG. “Maka keluarlah sertifikat untuk layak dimakan dan higienis,” ucap Benjamin.
Hingga saat ini, sebanyak 4.535 SPPG telah dinyatakan lulus sertifikasi. Artinya, seluruh proses mulai dari kebersihan dapur, pengolahan makanan, hingga pemeriksaan laboratorium telah melalui tahapan evaluasi menyeluruh oleh Kemenkes.
Dia menegaskan, tidak semua dapur dapat langsung memperoleh sertifikat. Dapur yang belum memenuhi standar diwajibkan melakukan perbaikan terlebih dahulu demi menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Melalui pengawasan tersebut, Kemenkes memastikan 55,1 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil, mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. (lyn/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia