Nevi menyebut, kebijakan restrukturisasi BUMN harus dilaksanakan dengan perencanaan matang, mempertimbangkan dampak pada pelayanan publik dan perekonomian nasional.
Peta Jalan Restrukturisasi BUMN Harus Jelas dan Transparan
Menurut Nevi, setiap langkah penataan BUMN perlu dilandasi roadmap komprehensif yang mengutamakan transparansi dalam setiap tahap, tahapan yang terukur, dan indikator kinerja (KPI) yang jelas.
“Roadmap restrukturisasi harus transparan, bertahap, dan berbasis pada kebutuhan negara dan pelayanan publik,” ujar Nevi Zuairina.
Hal ini bertujuan agar proses restrukturisasi dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami publik, sekaligus mencegah kebingungan di internal BUMN maupun instansi terkait.
Indikator Kinerja Utama untuk Efisiensi dan Kinerja BUMN
Nevi menekankan pentingnya indikator kinerja utama (KPI) yang kuat di setiap fase penataan BUMN.
Menurutnya, hal ini akan memastikan tujuan efisiensi dan peningkatan kinerja dapat tercapai secara nyata serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Mitigasi Risiko dan Perlindungan Sosial
Selain itu, legislator PKS ini menyoroti perlunya strategi mitigasi risiko dan pemulihan sosial-ekonomi bagi pekerja serta masyarakat yang terdampak perubahan struktur BUMN.
"Saya berharap pemerintah segera memformulasikan rencana yang jelas sehingga proses pembenahan BUMN dapat berjalan efektif dan menghasilkan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara," harap Nevi Zuairina.(*)
Editor : Heri Sugiarto