PADEK.JAWAPOS.COM-BUTUH waktu sembilan hari bagi pemerintah untuk akhirnya menyebut Amerika Serikat (AS) dan Israel sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam eskalasi di Timur Tengah.
Meski begitu, pemerintah tetap tidak mengecam tindakan kedua negara tersebut yang menyerang Iran dan akhirnya menjadi pemicu perang.
Melalui Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu), dalam pernyataan resminya kemarin (9/3), pemerintah meminta AS–Israel menghentikan serangan.
Pernyataan itu dirilis Kemenlu setelah menerima laporan dari berbagai perwakilan Indonesia di kawasan Timur Tengah mengenai situasi keamanan yang semakin mengkhawatirkan.
“Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran,” tulis Kemenlu melalui akun X kemarin.
Dalam pernyataan pertama pada 1 Maret lalu, Kemenlu sama sekali tidak menyebut AS dan Israel sebagai agresor yang memicu perang. Juga tidak ada kutukan, hanya “keprihatinan mendalam”.
Seruan kemarin juga disampaikan kepada pemerintah Iran. Iran diminta untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania.
“Pemerintah Indonesia kembali menyampaikan keprihatinan mendalam, serious concern, atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan serta dampaknya di Timur Tengah,” ujar Kemenlu.
Seruan kepada Iran ini berpotensi memicu polemik. Sebab, Iran jelas berada dalam posisi membela diri setelah diserang terlebih dahulu.
Pemerintah juga terus memantau dari dekat kondisi warga negara Indonesia (WNI), termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang tengah berada di Timur Tengah. Opsi evakuasi pun telah dibuka bagi mereka.
“Oh ya, PMI di Timur Tengah terus dipantau. Bahkan presiden turun tangan sendiri kemarin menginventarisasi berapa warga negara kita di Timur Tengah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar saat ditemui seusai penutupan Festival Jejak Jajanan Nusantara di GBK Jakarta, Minggu malam (8/3).
Pihaknya melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran juga sudah berkoordinasi dengan Kemenlu dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memonitor dan mencari informasi PMI di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. (mia/ttg/jpg)
Editor : Novitri Selvia