PADEK.JAWAPOS.COM-Rencana penghematan energi melalui skema work from home (WFH) dan sekolah daring memantik beragam respons.
Khusus untuk WFH, kalangan pengusaha meminta pemerintah melakukan kajian yang lebih dalam. Sebab, tidak semua sektor usaha bisa menjalankan kebijakan tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, sejumlah sektor riil yang bergantung pada aktivitas operasional di lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja.
Tujuannya agar proses produksi dan distribusi berjalan optimal. Ini berlaku untuk sektor manufaktur, logistik, dan perdagangan.
Menurut dia, skema WFH bisa diterapkan pada sektor-sektor yang lebih fleksibel. “Misalnya sektor teknologi informasi hingga profesi kreatif,” ujar Shinta.
Shinta menilai, pengaturan pola kerja idealnya diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta karakteristik bisnis yang dijalankan.
Dia mengatakan, dunia usaha memandang penting adanya kajian mendalam serta dialog bersama pelaku usaha.
Hal ini dinilai krusial agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan efisiensi, khususnya dalam penghematan energi, tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi.
“Pada prinsipnya, dunia usaha memahami bahwa dinamika pasar energi global saat ini memang dapat berdampak pada peningkatan biaya energi dan logistik dalam negeri, sehingga berbagai kebijakan maupun langkah efisiensi yang dipertimbangkan pemerintah tentu perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
WFH Sehari Sepekan tak Cukup
Rencana WFH satu hari dalam sepekan dinilai belum cukup untuk mendorong efisiensi energi nasional. Apalagi jika tanpa dibarengi pembenahan sistem transportasi publik dan perubahan pola mobilitas.
Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, WFH memang dapat menekan konsumsi BBM dari perjalanan harian pekerja. Namun, kontribusinya relatif kecil jika tidak disertai reformasi struktural.
“WFH satu hari per pekan bisa membantu, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kebijakan penghematan energi nasional,” ujar Achmad kemarin (24/3).
Menurut dia, persoalan utama konsumsi energi di Indonesia bukan sekadar mobilitas pekerja kantor, melainkan ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi, minimnya kualitas transportasi publik, serta tata kota yang belum efisien.
Dia mengibaratkan kebijakan WFH seperti menampung air dari atap bocor tanpa memperbaiki sumber kebocoran. Selama sistem transportasi belum berbenah, penghematan energi akan tetap terbatas.
“WFH seharusnya dipandang sebagai langkah pendukung, bukan pusat kebijakan,” tegas Achmad.
Selain itu, penghematan energi dari berkurangnya perjalanan juga tidak sepenuhnya hilang, melainkan bergeser ke konsumsi rumah tangga seperti listrik, pendingin ruangan, dan perangkat digital.
“Yang terjadi bukan penghapusan konsumsi energi, melainkan pergeseran sebagian beban,” lanjutnya.
Karena itu, pemerintah diminta tidak terjebak pada ilusi solusi sederhana. Kebijakan WFH dinilai berisiko menjadi pengganti yang nyaman bagi reformasi yang lebih mendasar, namun sulit dilakukan.
Pernyataan senada disampaikan pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi. Dia menilai kebijakan WFH selama sehari belum tentu efektif memangkas konsumsi BBM.
Tanpa adanya variabel paksa seperti saat pandemi Covid-19, kebijakan tersebut dinilai sulit dijalankan secara konsekuen. Menurut dia, sebagai negara net importir, Indonesia menghadapi tekanan besar.
Kenaikan harga minyak berpotensi membengkakkan subsidi BBM dalam APBN, memicu imported inflation yang diperkirakan berada di kisaran 3,07–4,8 persen dalam year-on-year (yoy) pada Maret 2026.
Selain itu melemahkan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.000 per dolar Amerika. Namun, Fahmy menyebut, implementasi WFH berpotensi melenceng dari tujuan awal.
Misalnya, ada kemungkinan ASN dan pekerja swasta tidak benar-benar bekerja dari rumah. Mereka bisa beralih ke Work From Everywhere (WFE).
“Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jumat, tetapi WFE di tempat wisata sekalian menikmati long weekend, sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ujar Fahmy.
Kebijakan WFH juga dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi lanjutan. Sektor transportasi, termasuk pengemudi ojek online hingga pelaku usaha mikro yang bergantung pada aktivitas pekerja harian, berisiko mengalami penurunan pendapatan.
Di sisi lain, penerapan WFH pada sektor manufaktur dinilai tidak relevan dan berpotensi menurunkan produktivitas kerja. Hal ini dapat berdampak pada kinerja industri secara keseluruhan.
Karena itu, dia minta pemerintah mempertimbangkan secara matang kebijakan tersebut dengan menghitung secara cermat perbandingan antara manfaat dan biaya yang ditimbulkan.
“Jangan sampai penerapan WFH memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” tuturnya.
Sebagaimana diberitakan, lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel mendorong pemerintah menyiapkan langkah penghematan energi.
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran telah mengerek harga minyak Brent hingga menembus USD 112,19 per barel pada 20 Maret lalu.
Ada opsi WHF 1 hari hingga munculnya wacana pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah daring.
Kemenhan dan TNI Sudah Siap
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan siap memberlakukan efisiensi energi sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Mereka bahkan sudah menyusun skema penghematan di tiap satuan. Mulai penghematan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas hingga alat utama sistem senjata (alutsista).
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan, pihaknya dan TNI melakukan penyesuaian internal yang bersifat administratif dan manajerial.
Rico menyebutkan, efisiensi difokuskan pada aspek pendukung. Mencakup pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas, termasuk dalam operasional alutsista dan mobilitas dinas.
Sedangkan operasional strategis dan kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi prioritas utama dan dijaga secara optimal.
“Seluruh kebijakan dilaksanakan secara adaptif, terukur, dan bertahap sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja,” katanya dalam keterangan tertulis.
Rico melanjutkan, dalam bentuk yang lebih konkret, langkah-langkah yang sedang disiapkan, antara lain, penyesuaian hari kerja dari lima menjadi empat hari pada fungsi-fungsi tertentu yang memungkinkan.
Selain itu, pengaturan-penggunaan alutsista berdasarkan indeks prioritas dan kebutuhan operasi, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan angkutan jemputan pegawai dengan tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan tugas.
“Kemhan menegaskan bahwa efisiensi ini merupakan wujud kesiapsiagaan dan disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis, bukan karena kondisi darurat,” ujar Rico.
Pihaknya juga menegaskan bahwa cadangan energi nasional saat ini tetap dalam kondisi aman.
Melalui efisiensi, Kemenhan dan TNI mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memperkuat ketahanan nasional dengan mengedepankan efisiensi, tanggung jawab, dan semangat bela negara. (agf/mim/lyn/mia/raf/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia