Survei SMRC: Kepuasan pada Prabowo Turun ke 44,5 Persen

Heri Sugiarto • Dipublikasikan Jumat, 16 Oktober 2026 | 18:42 WIB
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani memaparkan hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026 melalui kanal YouTube SMRC TV, Jumat (16/10/2026).
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani memaparkan hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026 melalui kanal YouTube SMRC TV, Jumat (16/10/2026).

PADEK.JAWAPOS.COM — Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto turun menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026. Sebaliknya, responden yang menyatakan kurang atau tidak puas mencapai 53,4 persen, berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Temuan dalam survei bertajuk “Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo” itu disampaikan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, melalui kanal YouTube SMRC TV pada Jumat (16/10/2026). Pengumpulan data dilakukan pada 1–10 Oktober 2026.

SMRC mencatat kepuasan terhadap kinerja Prabowo turun bertahap dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 66,4 persen pada Februari–Maret 2026, kemudian 51,1 persen pada Juli 2026, hingga 44,5 persen pada Oktober 2026.

Dibandingkan November 2025, tingkat kepuasan tersebut turun 36,7 poin persentase. Sementara itu, proporsi responden yang kurang atau tidak puas meningkat dari 16 persen menjadi 53,4 persen, atau naik 37,4 poin persentase.

SMRC menyebut tingkat kepuasan pada Oktober 2026 sebagai yang terendah sepanjang pemerintahan Prabowo. Dalam survei terakhir, untuk pertama kalinya mayoritas responden menyatakan kurang atau tidak puas terhadap kinerja presiden.

Mayoritas Responden Menilai Kondisi Ekonomi Buruk

Menurut SMRC, penurunan kepuasan terhadap presiden berkaitan dengan memburuknya penilaian publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Pada Oktober 2026, sebanyak 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk. Angka itu meningkat dari 22,7 persen pada November 2025.

Sebaliknya, proporsi responden yang menilai kondisi ekonomi baik atau sangat baik turun dari 40 persen menjadi 17,4 persen dalam periode yang sama.

Penilaian negatif terhadap kondisi politik nasional juga meningkat. Responden yang menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk bertambah dari 23 persen pada November 2025 menjadi 44,1 persen pada Oktober 2026.

Untuk penegakan hukum, proporsi responden yang menilai kondisinya buruk atau sangat buruk naik dari 25,7 persen menjadi 40,6 persen. Pada Oktober 2026, penilaian negatif lebih besar daripada penilaian positif pada ketiga aspek tersebut.

Perbedaan penilaian ekonomi juga terlihat pada tingkat kepuasan terhadap presiden. Di antara responden yang menilai kondisi ekonomi baik atau sangat baik, 87 persen menyatakan puas terhadap kinerja presiden. Sementara itu, pada kelompok yang menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, tingkat kepuasan terhadap presiden hanya 23 persen.

Pola serupa terlihat pada penilaian kondisi politik. Tingkat kepuasan terhadap presiden mencapai 83 persen di antara responden yang menilai kondisi politik baik atau sangat baik, sedangkan pada kelompok yang menilainya buruk atau sangat buruk angkanya 24 persen.

Pada aspek penegakan hukum, tingkat kepuasan terhadap presiden mencapai 73 persen di kelompok yang menilai kondisinya baik atau sangat baik, dibandingkan 24 persen pada kelompok yang menilainya buruk atau sangat buruk.

Ketidakpuasan terhadap MBG dan Keraguan pada KDMP

Survei SMRC juga mencatat penilaian negatif terhadap dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Sebanyak 61,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas terhadap pelaksanaan MBG pada Oktober 2026. Angka tersebut meningkat dari 33,9 persen pada November 2025.

Sebaliknya, proporsi responden yang menyatakan cukup atau sangat puas terhadap pelaksanaan MBG turun dari 62,5 persen menjadi 33,8 persen.

Pada program KDMP, sebanyak 71 persen responden menyatakan kurang atau tidak yakin koperasi di desa atau kelurahan mereka akan berkembang atau maju. Hanya 15,6 persen yang menyatakan cukup atau sangat yakin.

Proporsi responden yang kurang atau tidak yakin terhadap perkembangan KDMP meningkat dari 43,5 persen pada November 2025 menjadi 71 persen pada Oktober 2026.

SMRC pun mencatat perbedaan tingkat kepuasan terhadap presiden berdasarkan penilaian responden atas kedua program tersebut.

Di antara responden yang sangat puas dengan pelaksanaan MBG, 79 persen menyatakan puas terhadap kinerja presiden. Pada kelompok yang sama sekali tidak puas terhadap MBG, tingkat kepuasan terhadap presiden hanya 15 persen.

Sementara itu, di antara responden yang sangat yakin KDMP akan maju, 62 persen menyatakan puas terhadap kinerja presiden. Pada kelompok yang sama sekali tidak yakin program tersebut akan maju, tingkat kepuasan terhadap presiden hanya 17 persen.

Deni menyatakan penilaian masyarakat terhadap kedua program tersebut ikut menjelaskan penurunan kepuasan publik terhadap presiden.

“MBG dan KDMP adalah program unggulan pemerintah. Buruknya penilaian warga atas kedua program ini ikut menjelaskan menurunnya kepuasan publik pada kinerja Presiden Prabowo,” jelas Deni.

Harga Kebutuhan Pokok dan Korupsi Jadi Masalah Mendesak

Dalam temuan lain, SMRC mencatat mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak yang perlu segera diselesaikan pemerintah. Sebanyak 30 persen responden menyebut persoalan tersebut.

Masalah berikutnya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang disebut 26,8 persen responden, disusul pengurangan kemiskinan sebesar 14,7 persen.

Penilaian terhadap upaya pemerintah membuat harga kebutuhan pokok terjangkau juga cenderung negatif. Sebanyak 50,6 persen responden menilai kinerja pemerintah dalam hal tersebut semakin buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya 19,7 persen yang menilai semakin baik.

Untuk upaya menekan korupsi uang negara, 38,5 persen responden menilai kinerja pemerintah semakin buruk, sedangkan 27,8 persen menilainya semakin baik.

Deni menyatakan rendahnya kepuasan terhadap kinerja presiden konsisten dengan penilaian negatif masyarakat terhadap upaya pemerintah menangani masalah yang paling dirasakan warga, termasuk harga kebutuhan pokok, korupsi uang negara, dan kemiskinan.

Metodologi Survei SMRC

Survei ini mencakup warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, yakni berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilakukan.

Total sampel sebanyak 1.213 responden. Dari jumlah tersebut, 1.013 responden pemilik telepon seluler dipilih secara acak menggunakan metode double sampling dan diwawancarai melalui telepon.

Sementara itu, 200 responden yang tidak memiliki telepon seluler dipilih menggunakan metode stratified multistage random sampling dan diwawancarai secara tatap muka.

SMRC memperkirakan margin of error survei sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling. (*)

Editor : Heri Sugiarto
survei nasional prabowo subianto Mbg smrc KDMP