PADEK.JAWAPOS.COM — Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah melakukan penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan melalui pemanfaatan teknologi, restorasi gambut, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
Nevi menilai, keberhasilan pengendalian karhutla tidak cukup diukur dari kecepatan petugas memadamkan api. Upaya pencegahan perlu diperkuat agar kebakaran tidak terus berulang setiap tahun.
“Kita mengapresiasi kerja keras seluruh petugas di lapangan. Namun, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, melainkan bagaimana kebakaran dapat dicegah agar tidak terus berulang setiap tahun,” ujar Nevi dalam keterangan persnya, Sabtu (17/10/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengapresiasi koordinasi pemerintah bersama berbagai lembaga dalam penanganan karhutla, termasuk kementerian terkait, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/Polri, Manggala Agni, dan pemerintah daerah.
Menurut Nevi, sinergi antarlembaga perlu terus diperkuat agar respons terhadap kebakaran berjalan cepat dan efektif, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Ia mengingatkan, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan hubungan dengan negara tetangga akibat kabut asap.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan respons cepat, koordinasi antarlembaga yang efektif, serta perlindungan bagi warga terdampak,” tegasnya.
Dorong Pemanfaatan Satelit dan Drone
Untuk memperkuat pencegahan, Nevi mendorong percepatan restorasi gambut dan pengembangan sistem deteksi dini berbasis satelit serta pesawat nirawak atau drone.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mendukung pemantauan wilayah rawan kebakaran sehingga potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti oleh petugas.
Selain itu, ia mendorong perluasan program pembukaan lahan tanpa bakar sebagai alternatif bagi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan perkebunan.
Nevi menilai, langkah pencegahan perlu disertai solusi ekonomi yang nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, masyarakat memiliki alternatif pengelolaan lahan yang tidak bergantung pada pembakaran.
“Masyarakat harus diberikan solusi ekonomi yang nyata. Menjaga hutan dan gambut harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada membakar lahan,” jelasnya.
Minta Penegakan Hukum Konsisten
Nevi juga meminta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dilakukan secara tegas dan transparan, termasuk terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurut dia, pencegahan karhutla membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari pemanfaatan teknologi dan pemulihan ekosistem hingga pemberdayaan masyarakat serta penegakan hukum.
Ia menegaskan, upaya pengendalian karhutla harus berorientasi pada perlindungan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, bukan hanya penanganan ketika kebakaran sudah terjadi.
“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi menyangkut kesehatan, ekonomi, dan masa depan generasi bangsa. Kita harus membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan agar masyarakat tidak terus menjadi korban bencana asap,” pungkas Nevi Zuairina. (*)
Editor : Heri Sugiarto