PADEK.JAWAPOS.COM – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja pemerintah, mulai dari ketahanan ekonomi, program sosial, hingga upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Di tengah ketidakpastian global, keberlanjutan kebijakan ekonomi dan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menilai perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dalam menghadapi berbagai tekanan internasional. Tantangan tersebut mencakup konflik geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, serta dampak fenomena El Niño.
“Ekonomi Indonesia terbukti resilien. Pertumbuhan tetap berada di atas lima persen, inflasi terjaga, dan sejumlah kebijakan seperti hilirisasi turut menjadi faktor pendorong ketahanan ekonomi nasional,” ujar Firman.
Menurut dia, stabilitas ekonomi perlu diikuti reformasi struktural agar pertumbuhan semakin produktif dan mampu menciptakan nilai tambah. Penguatan industri, peningkatan daya saing, serta konsistensi kebijakan dinilai penting untuk memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Survei PPI Catat Kepuasan Publik 65,4 Persen
Dari perspektif sosial dan politik, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyoroti hasil survei mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jika digabungkan yang sangat puas dengan yang puas itu totalnya ada 65,4 persen,” ujar Adi.
Survei PPI dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi.
Survei tersebut mencatat 65,4 persen responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, 32,5 persen menyatakan tidak puas dan 2,1 persen lainnya tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.
Sejumlah program yang berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap pemerintah antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan sosial, dan layanan kesehatan.
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Berpotensi Perkuat Distribusi Pangan
Selain program sosial dan kebijakan ekonomi nasional, penguatan ekonomi di tingkat desa menjadi salah satu aspek yang disoroti dalam upaya menjaga ketahanan pangan.
Kepala Center of Food, Energy and Sustainability Development INDEF, Abra Talattov, menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi membantu memperbaiki distribusi pangan dengan menghubungkan daerah penghasil yang mengalami surplus dan wilayah yang kekurangan pasokan.
“Yang paling penting adalah bagaimana nanti KDMP ini bisa menjadi lembaga yang bisa menyeimbangkan antara daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan bahan pangan,” ujar Abra dalam diskusi publik INDEF.
Menurut Abra, koperasi desa dapat membantu mengefisienkan rantai pasok sehingga distribusi pangan lebih merata dan harga lebih terjaga.
Jika dikelola secara efektif, mekanisme tersebut berpeluang memperluas akses pasar bagi petani dan peternak serta meningkatkan manfaat ekonomi dari produksi pangan.
Dengan demikian, peran KDMP tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi di tingkat desa, tetapi juga berpotensi mendukung hubungan distribusi antara daerah penghasil dan daerah yang membutuhkan pasokan pangan.
Memasuki Tahun Ketiga, Pemerataan Manfaat Pembangunan Jadi Tantangan
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan pembangunan terletak pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reformasi struktural, peningkatan daya saing industri, evaluasi program prioritas, serta perbaikan distribusi pangan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Ketahanan ekonomi nasional perlu berjalan beriringan dengan pemerataan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Dengan begitu, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai daerah.
Evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berkaitan dengan indikator ekonomi dan tingkat kepuasan publik, tetapi juga dengan kemampuan kebijakan dan program prioritas menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
Editor : Heri Sugiarto