Pemilihan pada Jumat (5/9/2025) itu menghasilkan kemenangan telak bagi Anutin yang memperoleh 311 suara, jauh di atas ambang mayoritas 247 suara dari 492 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang aktif. Sementara itu, calon Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri, hanya meraih 152 suara, dengan 27 anggota abstain.
Kemenangan Anutin tidak lepas dari dukungan Partai Rakyat Liberal (People’s Party) yang menjadi partai terbesar di parlemen. Sebagai imbalannya, Anutin berjanji akan menggelar pemilihan umum dalam waktu empat bulan.
Keputusan parlemen sekaligus memberi pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra yang telah mewarnai panggung politik Thailand selama dua dekade terakhir.
Peralihan Kekuasaan
Pemerintahan baru Anutin bersama kabinetnya diperkirakan akan resmi menjabat dalam beberapa hari ke depan setelah mendapatkan pengesahan dari Raja Maha Vajiralongkorn.
Namun, dinamika politik semakin kompleks setelah Chalerm Yubamrung, anggota senior Pheu Thai sekaligus mantan wakil perdana menteri, mengejutkan dengan menyeberang mendukung kubu Anutin.
Sementara itu, Paetongtarn Shinawatra diberhentikan dari jabatan perdana menteri pada 29 Agustus 2025 oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai melanggar etika menteri terkait penanganan sengketa perbatasan dengan Kamboja.
Untuk sementara, Partai Pheu Thai masih menjalankan pemerintahan dalam kapasitas penjabat (caretaker).
Upaya terakhir Pheu Thai untuk menggagalkan pemilihan perdana menteri dengan meminta pembubaran parlemen oleh istana ditolak.
Menurut Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai, pihak istana menolak permintaan tersebut karena adanya “persoalan hukum” terkait kewenangan pemerintahan interim.
Dinasti Shinawatra Kembali Terpuruk
Kemenangan Anutin menjadi pukulan politik terbaru bagi keluarga Shinawatra. Tokoh utama keluarga, Thaksin Shinawatra, meninggalkan Thailand menuju Dubai hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara.
Mahkamah Agung Thailand dijadwalkan memutuskan pada Selasa mendatang terkait kasus izin rawat inap Thaksin setelah kepulangannya dari pengasingan pada Agustus 2023.
Putusan itu bisa berdampak pada keabsahan pembebasan awal yang diterimanya tahun lalu. Thaksin menegaskan di media sosial bahwa ia akan kembali dari Dubai untuk menghadiri sidang tersebut.
Anutin sendiri sebelumnya pernah mendukung koalisi Pheu Thai, namun menarik dukungan pada pertengahan tahun 2025. Keputusan itu dipicu oleh kekecewaan atas sikap Paetongtarn dalam menyikapi sengketa perbatasan dengan Kamboja.
Sikap Pheu Thai
Usai kekalahan di parlemen, Pheu Thai menegaskan akan tetap memperjuangkan agenda politiknya meski berada di luar pemerintahan.
“Untuk semua kebijakan yang tertunda, kami akan kembali menyelesaikan pekerjaan itu bagi seluruh rakyat Thailand,” tulis Pheu Thai dalam pernyataan resmi di media sosial, dilansir Al Jazeera.(*)
Editor : Heri Sugiarto