Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Ravina Shamdasani.
Shamdasani menyebut, pihaknya menerima sejumlah laporan mengenai penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa muda yang memprotes korupsi dan larangan pemerintah terhadap platform media sosial.
“Kami menekankan pentingnya hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. Semua aparat keamanan harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api sesuai ketentuan hukum,” ujar Shamdasani.
PBB meminta pemerintah Nepal meninjau kembali kebijakan yang membatasi penggunaan media sosial agar sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia.
Shamdasani menambahkan, dialog menjadi jalan untuk menanggapi aspirasi pemuda dan memastikan hak sipil tetap terlindungi.
Demo yang berakhir chaos di Nepal menewaskan setidaknya 19 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, mengundurkan diri sehari setelah kekerasan terjadi. Presiden Nepal, Ram Chandra Paudel, menerima pengunduran diri Oli, menurut laporan The Himalayan Times.
PBB menekankan perlunya investigasi cepat dan transparan terhadap insiden kekerasan aparat terhadap pengunjuk rasa tersebut untuk memastikan akuntabilitas.
Situasi ini menjadi perhatian internasional karena melibatkan demonstran muda di Nepal. PBB memantau perkembangan dan menyerukan langkah-langkah yang mendukung hak demonstran, kebebasan berekspresi, dan hak berkumpul secara damai.
Berdasarkan catatan Al Jazeera, Nepal yang berada di antara India dan China, mengalami ketidakstabilan politik berulang dengan 13 pemerintah sejak 2008. Kerusuhan saat ini disebut yang paling parah sejak 2006, ketika protes memaksa raja terakhir Nepal menyerahkan kekuasaan eksekutif. Pada periode itu, sedikitnya 18 orang tewas, dan dua tahun kemudian parlemen memutuskan untuk menghapus monarki.
Sejak itu, banyak warga Nepal menyatakan frustrasi terhadap republik karena dianggap gagal menghadirkan stabilitas politik. Pada Maret lalu, dua orang tewas ketika pendukung mantan raja bentrok dengan polisi di Kathmandu dalam aksi menuntut pemulihan monarki.(*)
Editor : Heri Sugiarto