PADEK.JAWAPOS.COM – Komite pemerintah Thailand telah merampungkan pemeriksaan dokumen dan bukti dalam penyelidikan dugaan kecurangan ujian rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan aparatur pemerintah daerah setempat tahun 2025.
Sebanyak 5.814 hasil ujian berada dalam pengawasan, sementara laporan akhir akan diserahkan kepada Perdana Menteri Thailand sebagai dasar penentuan langkah hukum dan administratif selanjutnya.
Wakil Perdana Menteri Thailand, Pakorn Nilpraphan, yang memimpin komite pencari fakta dan kajian hukum, mengatakan pertemuan keempat yang digelar di Government House menjadi sidang terakhir untuk menelaah seluruh bukti sebelum penyusunan rekomendasi akhir.
Menurut Pakorn, komite telah mengidentifikasi sejumlah fakta penting terkait dugaan kecurangan, termasuk prosedur pelaksanaan ujian serta titik-titik kelemahan dalam proses seleksi.
"Kami menemukan kekurangan di hampir setiap tahapan proses. Selain itu, terdapat banyak instansi, individu, dan pihak eksternal yang terlibat," ujar Pakorn, seperti dikutip dari The Nation Thailand.
Ia menambahkan bahwa proses pidana maupun gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat akan diproses secara terpisah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Laporan komite tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem rekrutmen, menetapkan pihak yang bertanggung jawab, serta menyusun rekomendasi sebelum Perdana Menteri mengeluarkan arahan lebih lanjut.
Penyelidikan dilakukan setelah muncul dugaan manipulasi hasil ujian dalam proses rekrutmen aparatur pemerintah daerah setempat pada 2025.
Otoritas Thailand mencatat adanya dugaan kejanggalan pada hasil ujian 5.814 peserta, sementara ribuan pengangkatan yang berkaitan dengan proses seleksi tersebut juga sedang ditinjau ulang.
Dugaan kecurangan mencakup manipulasi lembar jawaban maupun perubahan data elektronik untuk membantu peserta tertentu dinyatakan lulus.
Penyidik juga menyelidiki tuduhan bahwa sebagian peserta membayar uang dalam jumlah besar guna memperoleh hasil ujian yang menguntungkan.
Kasus tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap integritas sistem rekrutmen sektor publik di Thailand.
Karena itu, penyelidikan juga mencakup dugaan keterlibatan aparatur pemerintah, kontraktor swasta, dan pihak lain yang terhubung dengan pelaksanaan ujian.
Pakorn mengatakan sejumlah pejabat pemerintah senior maupun mitra kontrak pemerintah dapat menghadapi tindakan lebih lanjut apabila terbukti melakukan pelanggaran, termasuk kemungkinan gugatan perdata atas kerugian yang dialami negara.
Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri Thailand akan melanjutkan pemeriksaan terhadap setiap kasus untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat.
"Proses ini akan berlangsung lama. Tidak akan selesai dengan mudah, tetapi harus diselesaikan," kata Pakorn.
Setelah laporan komite diserahkan, otoritas Thailand akan memasuki tahap berikutnya dengan mempertimbangkan penerapan sanksi disiplin, proses pidana, maupun gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang dinyatakan bertanggung jawab atas dugaan kecurangan tersebut.(*)
Editor : Heri Sugiarto