PADEK.JAWAPOS.COM—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada lagi pasien telantar setelah mendapatkan pelayanan medis. Kerja sama tersebut melibatkan pemerintah daerah, rumah sakit, BPJS Kesehatan, Baznas, dan lembaga filantropi atau organisasi yang bergerak dalam kegiatan kedermawanan.
Penguatan kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Pasien Telantar di Sumbar di Aula Lantai IV RSUP Dr. M. Djamil Padang, Kamis (20/8/2026).
Mahyeldi mengingatkan agar kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penandatanganan MoU dan PKS. Menurutnya, kesepakatan itu harus diterapkan di lapangan agar kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi.
“Tidak cukup hanya MoU kerja sama, tetapi rakyat membutuhkan apa yang mereka perlukan, itu yang harus mereka dapatkan,” katanya.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan, persoalan pasien telantar tidak dapat diselesaikan hanya melalui pelayanan medis.
Koordinasi berbagai pihak dibutuhkan untuk menangani kebutuhan pasien mulai dari kesehatan, administrasi, jaminan sosial, pembiayaan, hingga pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga.
“Dengan adanya kerja sama lintas sektor ini, akan ada kecepatan layanan, lebih akurat, dan lebih tepat sasaran. Artinya, masyarakat yang mendapatkan pengobatan di RS M. Djamil akan mendapatkan layanan yang lebih baik,” ujar Mahyeldi.
Ia menekankan, kolaborasi tersebut semakin penting bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan sosial dan ekonomi.
Pemerintah, kata Mahyeldi, harus hadir melalui pelayanan yang memberikan solusi konkret agar masyarakat yang membutuhkan tidak telantar.
“Tidak ada lagi yang telantar. Inilah yang akan mewujudkan keberadaan pemerintah benar-benar dirasakan, sehingga masyarakat terlayani,” tegasnya.
Mahyeldi juga mendorong Baznas dan lembaga filantropi mengembangkan berbagai terobosan pembiayaan sosial.
Menurutnya, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi perlu dihubungkan dengan warga yang membutuhkan dukungan melalui konsep pembiayaan yang kreatif dan berkelanjutan.
“Tugas pemerintah sebenarnya sederhana, yaitu menghubungkan antara yang ghani dan yang dhaif. Hadirkan konsep dan program, sehingga yang punya keterbatasan ini bisa difasilitasi,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang, Dovy Djanas mengatakan, penanganan pasien telantar bukan semata-mata tanggung jawab rumah sakit, melainkan persoalan bersama yang membutuhkan kepedulian dan kolaborasi lintas sektor.
Sebagai rumah sakit rujukan, RSUP Dr. M. Djamil masih menghadapi pasien tanpa identitas, tanpa keluarga atau penanggung jawab, keterbatasan sosial ekonomi, hingga persoalan administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan.
“Yang kita bangun hari ini bukan sekadar kerja sama antarinstansi, tetapi sebuah ekosistem pelayanan yang terintegrasi,” ujar Dovy.
Melalui kerja sama tersebut, penanganan pasien telantar akan mencakup penelusuran identitas, fasilitasi jaminan kesehatan, penanganan persoalan sosial, dukungan pembiayaan, hingga proses pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga.
Implementasinya diperkuat melalui koordinasi antarinstansi, penetapan person in charge (PIC), penyempurnaan alur dan standar operasional, pemanfaatan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Padang, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, RSUD, Baznas, lembaga filantropi, Yayasan Jamil Peduli Kasih, Kitabisa.com, jajaran manajemen RSUP Dr. M. Djamil Padang, serta sejumlah pihak terkait lainnya.(*)
Editor : Hendra Efison