Salah satu dilema terbesar yang dihadapi guru adalah bagaimana mereka dapat menjalankan tugas mengajar tanpa terperangkap dalam agenda politik tertentu. Apalagi sudah memasuki masa-masa pemiilhan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Di satu sisi, guru diharapkan untuk menjadi agen perubahan dan mendidik siswa agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial dan politik.
Namun, disisi lain kebijakan-kebijakan politik yang kontroversial sering kali menciptakan tekanan pada guru untuk menyampaikan pesan tertentu kepada siswa. Guru sering kali berada dalam posisi sulit ketika harus mengatasi perbedaan politik antara siswanya. Mereka harus menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab mereka sebagai pendidik.
Dalam masyarakat yang semakin terpolitisasi guru dihadapkan pada tugas yang semakin rumit untuk menyampaikan informasi secara objektif tanpa terlibat dalam polarisasi politik. Pengaruh politik juga dapat memengaruhi pendanaan dan kebijakan sekolah. Guru harus bekerja di bawah tekanan untuk mencapai target dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan jika itu tidak selalu sesuai dengan kebutuhan siswa atau kondisi nyata di lapangan.
Dalam situasi seperti ini, guru seringkali terjebak di antara tuntutan politik dan keinginan untuk memberikan pendidikan berkualitas.
Pergeseran kebijakan pendidikan yang sering terjadi setiap kali terjadi pergantian pemerintahan juga menjadi sumber dilema bagi guru. Perubahan kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi siswa yang tiba-tiba dapat membingungkan dan membebani guru dengan tugas tambahan untuk beradaptasi.
Hal ini dapat mengganggu kontinuitas pembelajaran dan menempatkan beban tambahan pada guru yang harus terus-menerus meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan perubahan kebijakan. Dalam beberapa kasus guru bahkan diharapkan untuk mempromosikan ideologi tertentu sesuai dengan arah politik yang dominan. Ini menciptakan dilema moral, karena guru harus memutuskan antara tugas mereka sebagai pendidik yang netral dan tekanan untuk mendukung pandangan politik tertentu.
Beberapa guru mungkin merasa terpaksa untuk menyensor atau menghindari topik-topik yang dianggap sensitif bahkan, jika itu berarti mengorbankan kebebasan akademis. Dilema guru dalam pusaran politik tidak hanya mempengaruhi pengajaran di dalam kelas tetapi juga menciptakan dampak psikologis. Guru mungkin merasa tertekan cemas atau tidak nyaman ketika harus menangani isu-isu politik yang kontroversial.
Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan motivasi mereka untuk memberikan pendidikan terbaik kepada siswa.
Penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghargai peran guru sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kebebasan akademis dukungan terhadap pengembangan profesional dan peningkatan kesejahteraan guru adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk membantu mereka mengatasi dilema dalam pusaran politik.
Sebagai masyarakat kita juga harus memberikan dukungan kepada guru agar mereka dapat memberikan pendidikan yang bermutu tanpa terjebak dalam permainan politik yang kompleks. Hanya dengan cara ini sistem pendidikan dapat berfungsi sebagai pilar utama pembangunan masyarakat yang adil dan berbudaya. Semoga dengan adanya dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak menjadikan guru bisa menjalankan amanahnya lebih maksimal dalam mencerdaskan anak bangsa. Wallahu Musta’an. (***) Editor : Novitri Selvia