PADEK.JAWAPOS.COM-Indonesia memiliki cita-cita besar untuk mewujudkan Pemerataan Pendidikan (Educational Equity), sebuah janji bahwa setiap anak bangsa berhak mendapatkan akses ke kualitas pembelajaran terbaik, terlepas dari di mana mereka tinggal.
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai ujung tombak janji ini, dirancang untuk memperkuat fondasi pendidikan dasar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Namun, seiring berjalannya implementasi di lapangan pada akhir tahun 2025, ambisi mulia ini dihadapkan pada tantangan dasar yang nyata.
Tantangan terbesar bukanlah pada cetak biru kurikulum, melainkan pada dua pilar utama yang sulit dipindahkan: krisis ketersediaan guru berkualitas yang bersedia menetap di lokasi terpencil, serta defisit infrastruktur fisik dan digital yang membuat pembelajaran modern hampir mustahil dilakukan.
Inilah jurang pemisah antara kebijakan yang ideal di atas kertas dan realitas pendidikan di garis depan. Krisis guru di daerah 3T jauh melampaui masalah penggajian.
Masalah inti adalah retensi; sulitnya meyakinkan guru-guru terbaik untuk menetap setelah masa penugasan wajib mereka selesai.
Realitas di lapangan adalah isolasi, minimnya fasilitas kesehatan dan perumahan yang layak, serta perasaan terputus dari jaringan profesional dan kesempatan pengembangan karier.
Sekolah Rakyat mungkin memiliki bangunan baru, tetapi tanpa guru yang termotivasi dan kompeten, bangunan itu hanyalah cangkang kosong.
Jika pemerintah gagal memberikan ekosistem dukungan yang holistik, program ini hanya akan menjadi pintu keluar masuk guru yang silih berganti, merusak kontinuitas pembelajaran siswa.
Oleh karena itu, kunci untuk mengatasi kekurangan guru adalah melalui insentif non-moneter yang terfokus.
Selain kenaikan gaji, pemerintah perlu mempercepat jalur karier bagi guru yang mengabdi di Sekolah Rakyat, misalnya melalui percepatan sertifikasi, peluang beasiswa pendidikan lanjut (S2/S3), atau pengakuan poin kredit yang lebih tinggi.
Selain itu, penyediaan perumahan guru komunal yang layak dan akses konektivitas internet gratis di lingkungan sekolah dapat mengurangi beban isolasi.
Dengan menjadikan penugasan di 3T sebagai jalur cepat menuju kepakaran dan jenjang karier yang lebih tinggi, mengajar di Sekolah Rakyat akan dipandang bukan sebagai pengorbanan, melainkan sebagai kesempatan emas.
Di sisi lain, tantangan infrastruktur menjadi hambatan fisik yang paling nyata. Meskipun kementerian telah mendorong digitalisasi pendidikan, banyak lokasi Sekolah Rakyat yang masih bergulat dengan masalah fundamental seperti akses listrik 24 jam dan koneksi internet yang stabil.
Di beberapa daerah, materi ajar digital bahkan harus dicetak menggunakan generator yang mahal, atau modul online hanya bisa diakses saat guru melakukan perjalanan puluhan kilometer ke kota terdekat.
Kondisi ini secara efektif menciptakan digital divide baru, memperluas kesenjangan antara siswa yang siap menghadapi era digital dan mereka yang masih tertinggal.
Defisit infrastruktur ini secara langsung menggagalkan upaya implementasi Kurikulum Merdeka dan persiapan menuju TKA.
Kurikulum yang menuntut pembelajaran berbasis proyek dan pemanfaatan sumber daya daring tidak dapat berjalan ketika perangkat keras (komputer/tablet) yang tersedia menjadi pajangan belaka.
Siswa di Sekolah Rakyat kehilangan kesempatan untuk membangun kompetensi penting di abad ke-21, seperti literasi digital, Koding, dan Kecerdasan Artifisial (AI), yang justru menjadi fokus utama di Sekolah Unggulan Garuda.
Tanpa perbaikan infrastruktur yang mendasar, Sekolah Rakyat akan terus terperangkap dalam model pembelajaran konvensional yang justru ingin dihindari oleh kebijakan baru ini.
Program Sekolah Rakyat adalah manifestasi harapan untuk mencapai pemerataan pendidikan yang adil.
Namun, nasib program ini tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan oleh kemauan politik untuk mengatasi masalah mendasar—bukan sekadar simbolis.
Keberhasilan jangka panjang memerlukan investasi tulus dalam sumber daya manusia melalui insentif guru yang berkelanjutan, dan investasi fisik dalam infrastruktur yang menjamin konektivitas dan energi.
Hanya dengan mempertemukan kebijakan yang ideal dengan realitas di lapangan, Indonesia dapat benar-benar memastikan bahwa Sekolah Rakyat berfungsi sebagai fondasi kuat, dan bukan sekadar bayangan kosong dari janji pendidikan yang setara.(Muhammad Iqbal, M.Pd, GURU SMP IT AL KAHFI PASAMAN BARAT)
Editor : Novitri Selvia