“Sebentar. Saya pastikan dulu datanya. Nanti saya hubungi kembali. Tapi memang, PAD dari sektor tambang belum signifikan. Nanti saya kirim datanya,” kata Safaruddin, Minggu sore (26/2).
Beberapa jam kemudian, tepatnya Minggu malam, Safaruddin menghubungi kembali Padang Ekspres. Bupati pilihan rakyat itu menyebut, jumlah perusahaan tambang yang ada di daerah ini mencapai 53 perusahaan tambang.
Ini cocok dengan data atau perkiraan yang disampaikan anggota DPRD Limapuluh Kota Khairul Apit. “Dalam rapat kerja dengan OPD terkait, data perusahaan tambang yang ada adalah 20 perusahaan. Tapi perkiraan kita di DPRD adalah 53 perusahaan,” kata Khairul Apit.
Berbeda dengan keterangan jajarannya di gedung DPRD, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin justru membenarkan, bahwa perusahaan tambang yang terdata di daerah ini adalah 53 perusahaan. “Ada 53 perusahaan tambang. Cuma saja, PAD dari perusahaan tambang ini, terakhir kali baru Rp5,8 miliar,” ujar Bupati Safaruddin.
Bupati menyebut, dari 53 perusahaan tambang di daerah ini, hanya 35 perusahaan tambang yang aktif melaporkan aktivitasnya ke pemda dan membayar PAD. Sisanya, belum diketahui, apakah perusahaan tambang aktif.
“Itulah kita minta kepada Kabid Pendapatan Daerah yang baru, untuk aktif meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ini. Terutama dari sektor tambang,” ujar Bupati Safaruddin.
Saat ditanya Padang Ekspres apakah anggaran publik dan kerugian daerah yang ditimbulkan akibat bencana dampak tambang, sebanding dengan PAD dari sektor tambang yang diterima, Safaruddin tidak berkomentar banyak.
Dia menyebut, sejauh ini nilai pajak perusahaan tambang sudah cukup tinggi. Namun memang CSR dari perusahaan tambang belum kelihatan oleh pemerintah daerah.
“Untuk itu, kami akan panggil wali-wali nagari yang di wilayahnya ada perusahaan tambang. Apakah nagari ada mendapatkan dana CSR dari perusahaan tambang. Bukan dari kewajiban perusahaan terhadap nagari,” kata Safaruddin.
Terakhir, bupati menyebut, perusahaan tambang di Kabupaten Limapuluh Kota, paling banyak berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru. “Perusahaan tambang itu memang banyak di Pangkalan. Setelah dapat data lengkapnya, nanti akan kita tertibkan,” ulas bupati. (frv) Editor : Novitri Selvia