PADEK.JAWAPOS.COM– Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan pemulihan di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, yang didanai tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Rp135,63 miliar.
Hingga hasil monitoring dan evaluasi pada Kamis (30/7/2026), realisasi tambahan TKD baru mencapai Rp22,03 miliar atau 16,24 persen dari pagu.
Satgas PRR meminta kegiatan yang masih berada pada tahap administrasi, perencanaan, dan pengadaan segera bergerak ke pekerjaan fisik.
Dari 40 kegiatan tersebut, tiga telah berkontrak, 22 masih dalam proses pengadaan, satu dalam reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sembilan berada pada tahap perencanaan, dan lima lainnya masih dalam tahap survei.
“Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan, namun masih memerlukan percepatan pelaksanaan pekerjaan serta dukungan pendanaan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai rencana,” tulis Brigjen Pol Yopie Indra Sepang, dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi.
Jalan Amblas hingga Huntap Jadi Prioritas
Salah satu infrastruktur yang membutuhkan penanganan adalah jalan kabupaten di Kecamatan Guguak yang amblas akibat gerusan Sungai Batang Sinamar.
Saat ini, jalan tersebut hanya dapat dilalui melalui satu lajur dan direncanakan ditangani menggunakan tambahan TKD kabupaten dengan dukungan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB.
Sementara itu, kerusakan jalan provinsi di Kecamatan Gunuang Omeh menuju Kabupaten Pasaman akan ditangani melalui tambahan TKD Provinsi Sumatera Barat.
Pemulihan hunian penyintas juga menunjukkan perkembangan. Lokasi hunian tetap (huntap) terpadu di Kecamatan Gunuang Omeh telah siap dibangun dan sertifikat lahannya selesai.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen membangun 204 unit huntap dari 233 unit yang diusulkan, dengan target penyelesaian pada 2026.
Pendidikan dan Ekonomi Mulai Dipulihkan
Di sektor pendidikan, lahan relokasi SDN 04 Nagari Koto Tinggi telah memasuki tahap pemadatan.
Relokasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman bagi peserta didik dan tenaga pendidik di wilayah terdampak.
Sementara itu, seluruh kolam budi daya perikanan yang terdampak bencana telah kembali berfungsi normal.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan penghasilan masyarakat dan perekonomian setempat.
Satgas PRR juga mencatat usulan tambahan bantuan sosial bagi 99 keluarga penerima manfaat serta jaminan hidup bagi 263 jiwa.
Usulan yang disampaikan pemerintah daerah kepada Kementerian Sosial sejak Juni 2026 itu masih memerlukan tindak lanjut sesuai hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Percepatan juga dilakukan melalui penyelarasan sumber pendanaan antara tambahan TKD, anggaran kementerian/lembaga, serta Hibah RR BNPB.
Sinkronisasi tersebut dilakukan untuk mencegah duplikasi pembiayaan dan memastikan anggaran menjangkau lebih banyak kebutuhan masyarakat.
Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2026. Satgas PRR akan memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membantu menyelesaikan kendala pendanaan dan administrasi.(*)
Editor : Hendra Efison