PADEK.JAWAPOS.COM-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kepulauan Mentawai menyatakan sikap tegas dan tidak mentolerir sedikitpun terhadap kasus narkoba yang menimpa kadernya saat kegiatan orientasi pada Jumat (20/9) lalu.
Kendati tidak memiliki kapasitas untuk memberhentikan, Partai Nasdem tidak akan memberikan bantuan hukum.
Pernyataan tegas itu disampaikan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kepulauan Mentawai, Yusran, usai menggelar rapat pleno DPD Partai Nasdem Kepulauan Mentawai, Minggu (22/9) sore.
Dia mengatakan, bahwa dalam rapat pleno tersebut, membahas bagaimana kronologis kejadian yang menimpa kader partainya tersebut.
“Dari hasil pleno ini, kami serahkan kepada DPW Partai Nasdem Sumbar. Untuk kemudian dilanjutkan hingga ke pusat. Sikap Partai Nasdem sendiri, tegas dan tidak mentolerir apa yang telah dilakukan oleh kader (tersandung kasus narkoba),” katanya.
Meski begitu, pihaknya menyatakan, tidak memiliki kapasitas untuk memberhentikan kader partainya tersebut. Sebab, kata dia, kewenangan untuk memberhentikan atau menunjuk Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Mentawai berada di DPP Partai NasDem.
Selain menyatakan sikap tegasnya untuk tidak mentolerir kasus yang menimpa kader partainya tersebut, Partai NasDem, kata dia, juga tidak akan memberikan bantuan hukum.
Hal ini, menurutnya, merupakan salah satu sikap Partai Nasdem bagi kader yang terlibat kasus narkoba.
“Ini sikap tegas partai NasDem. Tidak mentolerir dan tidak akan memberikan bantuan hukum. Untuk PAW, kita tunggu arahan dari DPP pusat dan DPW Partai Nasdem Sumbar,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kepulauan Mentawai, Maru Saerejen yang dihubungi Padang Ekspres, Minggu, (22/9), belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
Termasuk juga langkah yang akan diambil terhadap kader partainya yang juga ikut tersandung kasus narkoba bersama Ketua DPC Partai Hanura Kepulauan Mentawai. (rif)
Editor : Novitri Selvia