Forum ini menjadi ajang bagi perangkat nagari, tokoh masyarakat, Bamus, dan berbagai elemen organisasi lokal untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan secara partisipatif.
Camat Lengayang, Alpriyendri, menjelaskan Musrenbang yang digelar Selasa (9/12) di Kantor Wali Nagari Lakitan merupakan tahap penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi sarana strategis agar pembangunan nagari lebih terukur dan tepat sasaran.
”Saya berharap seluruh peserta memberikan masukan yang realistis dan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. RKP 2026 dan DU RKP 2027 harus fokus pada program prioritas, seperti peningkatan infrastruktur, penguatan ekonomi nagari, serta pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Alpriyendri.
Ia menambahkan bahwa pihak kecamatan akan mengawal setiap usulan agar dapat dibahas dan dipertimbangkan di tingkat kabupaten.
Alpriyendri juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran hanya bisa terwujud jika seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif.
Sementara itu, Pj Wali Nagari Lakitan, Elza Sumitra, menekankan Musrenbang menjadi momen krusial untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas nagari, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar hingga penguatan kapasitas masyarakat.
”Musrenbang ini adalah ruang bersama untuk menentukan arah pembangunan nagari secara partisipatif. Kami berharap semua usulan yang masuk benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Lakitan,” ungkap Elza.
Ia menambahkan, pemerintahan nagari berkomitmen menyusun RKP yang lebih terarah dan responsif terhadap isu lokal, termasuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi nagari yang belum tergarap maksimal.
Musrenbang yang berlangsung sehari penuh itu ditutup dengan penyusunan daftar usulan prioritas yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan. Pemnag Lakitan berharap forum ini dapat memastikan arah pembangunan nagari lebih terarah, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Plt Kepala DPMDPPKB Pessel, Deny Anggara, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang berjalan tertib dan produktif. Menurutnya, kualitas perencanaan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sejak awal penyusunan program.
”Musrenbang adalah fondasi perencanaan pembangunan nagari. Jika prosesnya partisipatif dan data yang digunakan akurat, hasilnya akan lebih tepat sasaran,” kata Deny.
Ia menegaskan, pemerintah kabupaten akan mendorong nagari agar mengusulkan program yang berorientasi pada kebutuhan mendesak dan berkelanjutan. Deny juga berharap hasil Musrenbang Lakitan dapat memperkuat sinkronisasi antara program nagari, kecamatan, dan kabupaten, sehingga perencanaan pembangunan 2026 dan 2027 lebih efektif dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : Eri Mardinal