PADEK.JAWAPOS.COM -- Suksesi kepemimpinan Wali Nagari di tengah arus modernisasi dan disrupsi digital kembali menjadi sorotan. Tokoh muda Nagari Kapalokoto, Bima Putra, menegaskan bahwa pemilihan Wali Nagari tidak boleh dipandang sekadar agenda politik rutin, melainkan momentum strategis menentukan arah pembangunan nagari ke depan.
Menurutnya, nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki nilai, filosofi, dan tatanan sosial yang tidak bisa dilepaskan dari jati diri Minangkabau. “Nagari bukan hanya unit administratif. Ia adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki filosofi dan sistem nilai sendiri. Karena itu, memilih Wali Nagari berarti menentukan masa depan peradaban nagari itu sendiri,” ujar Bima Putra baru-baru ini.
Bima menilai, tantangan nagari saat ini sudah jauh berubah. Faktor popularitas, kedekatan kekerabatan, maupun politik praktis tidak lagi cukup menjadi dasar dalam menentukan pemimpin. Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan figur yang komprehensif dan mampu menjawab tantangan zaman.
“Kita tidak bisa lagi memilih Wali Nagari hanya karena faktor kedekatan atau popularitas. Kita butuh pemimpin yang punya integritas, kapasitas, dan visi yang jelas,” tegasnya.
Bima Putra memaparkan tiga kriteria utama yang menurutnya wajib dimiliki calon Wali Nagari masa depan. Pertama adalah kekuatan spiritual dan kepribadian yang berlandaskan nilai agama.
“Seorang Wali Nagari harus berpegang pada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dari situ lahir kejujuran, amanah, kecerdasan, dan sikap mengayomi masyarakat,” katanya.
Kedua, pemahaman terhadap adat dan budaya Minangkabau. Ia menekankan pentingnya pemimpin yang memahami struktur sosial adat seperti ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. “Wali Nagari harus menjadi penghubung antara hukum negara dan hukum adat. Ia tidak boleh tercerabut dari akar budaya Minangkabau,” jelas Bima.
Ketiga, kemampuan sosial-politik dan kepemimpinan yang inklusif. Menurutnya, Wali Nagari harus mampu merangkul semua elemen masyarakat serta aktif membangun komunikasi dengan pemerintah dan perantau.
“Pemimpin nagari harus terbuka terhadap kritik, mengutamakan musyawarah, dan mampu membangun jejaring hingga ke perantauan,” tambahnya.
Lebih jauh, Bima menekankan pentingnya transformasi nagari menuju ekosistem digital. Ia menyebut konsep “Nagari Cakap Digital” sebagai kebutuhan mendesak di era saat ini.
“Pelayanan administrasi harus cepat dan terintegrasi. Bahkan idealnya bisa diakses melalui aplikasi. Transparansi dana nagari juga wajib dibuka secara digital,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan literasi digital masyarakat, khususnya generasi muda, agar terhindar dari dampak negatif teknologi seperti judi online dan penyalahgunaan internet. Di sektor ekonomi, Bima menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
“Dana nagari jangan hanya habis untuk pembangunan fisik. Kita harus dorong UMKM naik kelas, produk lokal masuk pasar digital, dan wisata nagari dikembangkan secara kreatif melalui BUMNag,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Bima Putra mengajak masyarakat Nagari Kapalokoto untuk lebih rasional dalam menentukan pilihan pada pemilihan Wali Nagari mendatang.
“Jangan lagi terjebak politik uang atau sekadar memilih karena faktor kaum. Kita butuh pemimpin yang kaki berpijak pada adat dan agama, tapi kepalanya menatap masa depan digital,” pungkasnya.
Ia menegaskan, masa depan nagari sangat ditentukan oleh keputusan masyarakat hari ini dalam memilih pemimpin yang tepat. (apg)
Editor : Adriyanto Syafril