PADEK.JAWAPOS.COM - Dulu pasar buku sangat bergantung pada toko buku fisik, sekolah, dan jaringan distribusi konvensional. Sekarang pola konsumsi masyarakat berubah. Pembaca lebih selektif, lebih digital, dan membeli buku berdasarkan kebutuhan spesifik atau rekomendasi media sosial. Dengan demikian, apa kabar usaha penerbitan buku di Sumbar hari ini?
Persoalannya cukup kompleks. Dari hulu hingga hilir. Mulai dari soal distribusi, toko buku lokal menyusut, biaya produksi tinggi, digitalisasi yang makin kuat, hingga dukungan kebijakan yang masih lemah.
Tantangan terbesar, sebut Weni Yuliani, menjaga keberlanjutan usaha di tengah perubahan perilaku pasar. Biaya produksi terus naik, mulai dari harga kertas, percetakan, desain, hingga distribusi. Sementara daya beli masyarakat terhadap buku tidak tumbuh secepat kenaikan biaya tersebut.
Selain itu, penerbit lokal juga menghadapi keterbatasan jaringan distribusi nasional. Banyak buku lokal bagus, tetapi sulit masuk ke pasar yang lebih luas karena akses ke toko buku besar dan marketplace nasional masih terbatas.
“Tantangan lainnya adalah perubahan kebiasaan membaca generasi muda yang kini lebih banyak mengonsumsi konten singkat di media sosial dibanding membaca buku secara mendalam,” tutur owner CV Literasi Langsung Terbit itu kepada Padang Ekspres kemarin.
Secara umum, sambung dia, penjualan buku cetak memang tidak sekuat dulu. Terutama untuk buku-buku umum yang mengandalkan penjualan di toko fisik. Namun bukan berarti pasar buku mati. Yang berubah adalah cara penjualannya.
Sekarang penjualan lebih banyak bergerak melalui pemesanan online, komunitas, media sosial, marketplace, dan penjualan berbasis event. Jadi penerbit yang mampu beradaptasi secara digital biasanya masih bisa bertahan bahkan berkembang.
“Artinya, industri buku bukan hilang, tetapi sedang bertransformasi,” ucapnya.
Melemahnya pasar buku dari penerbit lokal juga dirasakan Rosidin. Direktur Utama CV Duta Mandiri itu mengungkapkan, salah satu dampak besar dirasakan setelah adanya pembatasan peredaran lembar kerja siswa (LKS) di sekolah-sekolah. Kebijakan tersebut membuat penerbit kehilangan salah satu pasar utama dalam industri percetakan pendidikan.
“Kalau selama ini kita banyak cetak bahan ajar seperti LKS, sekarang banyak daerah melarang diedarkan dengan alasan memberatkan orang tua siswa. Padahal bahan ajar tetap dibutuhkan sekolah,” katanya.
Meski demikian, pihaknya mencoba bertahan dengan mencari peluang baru di sektor penerbitan buku literasi dan referensi. CV Duta Mandiri pun kini lebih banyak menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan budaya dan literasi lokal.
Rosidin mengakui, tantangan terbesar saat ini datang dari penjualan buku secara daring yang membuat masyarakat membandingkan harga toko buku dengan harga di platform digital. Kondisi itu dinilai sangat mempengaruhi penjualan percetakan dan toko buku konvensional.
“Padahal biaya operasional toko buku jelas berbeda dengan penjualan online,” katanya. Toko buku harus menanggung biaya tempat, gaji karyawan hingga operasional harian. Sementara penjualan daring tidak memiliki beban yang sama sehingga mampu menjual dengan harga lebih murah. “Itu jadi kendala besar bagi kami,” tambahnya.
Kurangnya dukungan pemerintah juga menjadi catatan Alizar Tanjung. Misalnya, sebut pendiri Pernerbitan Rumah Kayu itu, kurangnya daya serap buku lokal oleh perpusatakaan daerah di Sumbar. Hal itu juga diperburuk dengan efisiensi anggaran yang berdampak kepada penyerapan buku lokal.
“Kita berkunjung ke salah satu perpusatakaan daerah, kita tanyakan apakah ada pengangaran buku tahun ini, mereka menjawab tidak ada karena anggaran tidak mencukupi,” katanya.
Ia menilai kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Sumbar. Namun juga terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Sehingga mengakibatkan banyak toko buku gulung tikar, hal ini juga diperparah oleh tidak berpihaknya kebijakan pemerintah kepada penerbit.
“Buktinya ada buku yang terbit serta bagus secara kualitas, kita tawarkan ke perpustakaan dan mereka menjawab hanya bisa mengambil satu buku per judul. Apa yang bisa menghidupi jika hanya satu buku perjudul? Selain itu banyak yang menolak daripada mengiyakan. Seharusnya mereka memiliki dana taktis yang digunakan untuk membeli buku-buku kualitas bagus dan terbitan dari Sumbar namun nyatanya tidak ada,” terang dia.
Untuk tantangan digitalisasi, Alizar mengatakan saat ini juga mulai cukup sulit. Jika memanfaatkan marketplace, mereka menerapkan potongan yang cukup besar hingga 25 persen. Kondisi ini cukup menyusahkan.
“Sehingga kondisi ini juga turut mendorong tutupnya toko buku online. Kita yang memproduksi tentu harga jual lebih rendah sehingga kita masih bisa berjualan, kalau reseler pasti mereka harus menaikan harga baru mereka bisa menjual,” tambahnya
Harapan pada Pemerintah
Untuk bisa lebih maju atau bahkan hanya sekadar bertahan, baik Weni, Rosidin, dan Alizar punya harapan kepada pemerintah. Yakni melihat industri buku bukan hanya sebagai bisnis, tetapi sebagai bagian dari pembangunan budaya, pendidikan, dan peradaban daerah.
Dukungan yang dibutuhkan tutur Weni, program penguatan literasi yang melibatkan penerbit lokal; bantuan distribusi dan promosi buku daerah; ruang bagi buku lokal masuk ke sekolah, perpustakaan, dan institusi pemerintah; insentif atau subsidi tertentu untuk industri kreatif penerbitan; event literasi dan pameran buku yang berkelanjutan; hingga pelatihan transformasi digital bagi penerbit lokal.
“Kalau ekosistem ini diperkuat, saya optimis penerbitan buku di Sumbar masih punya masa depan yang baik. Karena Sumbar memiliki modal budaya literasi, tradisi intelektual, dan semangat menulis yang sangat kuat sejak dulu,” katanya.
Sementara itu, Alizar menyarankan, agar memutus rantai penerbit pusat masuk ke sekolah-sekolah. “Harapan kita ke pemerintah, saat ini kan sudah ada toko buku, ada penerbit dan ada penulis, selain itu konsumen terbesar buku-buku sekolah ya dari sekolah. Putus saja rantai yang merusak pasar,” tekannya.
Ia menyebut, ada penerbit pusat yang masuk ke sekolah-sekolah, di mana seharusnya penerbit tersebut masuk ke toko buku. Kondisi ini menurutnya akan menghidupkan toko buku di Sumbar.
“Dulu toko buku di Sumbar sangat banyak, pasar loak itu juga dulunya banyak buku, kenapa mereka bisa hidup? Karena mereka bisa jualan buku. Sekarang ini ada penerbit yang nakal menjual buku langsung ke sekolah dan mereka berikan potongan harga. Sementara di toko buku harganya sama tentu tidak ada orang yang ke toko buku dan ini merusak pasar seharusnya hal tersebut tidak dibenarkan,” ujar dia.
Rosidin pun menilai, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang dapat membangkitkan minat baca masyarakat. Menurutnya, peningkatan minat baca menjadi faktor utama agar industri penerbitan tetap hidup.
“Bagaimana mungkin kita bisa cetak buku kalau masyarakat tidak membaca. Pemerintah harus punya kebijakan untuk meningkatkan minat baca masyarakat,” katanya.
Selain itu, Rosidin berharap pemerintah daerah dapat memberikan ruang lebih besar kepada penerbit lokal melalui kebijakan penggunaan buku karya penulis Sumbar di sekolah-sekolah.
Menurutnya, dana BOS yang dialokasikan untuk pembelian buku dapat diarahkan sebagian untuk membeli buku-buku lokal sebagai bentuk dukungan terhadap penerbit dan penulis daerah. “Mungkin dari anggaran buku itu bisa dialokasikan sebagian untuk buku-buku lokal. Selain membantu penerbit lokal, juga untuk melestarikan budaya daerah,” tukasnya. (juf/yud)
Editor : Adriyanto Syafril