Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat di Garuda

Novitri Selvia • Dipublikasikan Rabu, 12 Januari 2022 | 10:24 WIB
BERI PENJELASAN: Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat menyampaikan keterangan pers di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Komplek Perkantoran Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin (11/1).(MI
BERI PENJELASAN: Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat menyampaikan keterangan pers di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Komplek Perkantoran Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin (11/1).(MI
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali melaporkan kasus dugaan korupsi di perusahaan BUMN kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Kemarin (11/1) siang Erick menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Dia menyampaikan hasil audit investigasi mengenai pengadaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia. Kepada awak media, Erick mengungkapkan bahwa langkah yang dia tempuh merupakan bagian dari komitmen Kementerian BUMN untuk berbenah diri.

”Sudah saatnya oknum-oknum di BUMN dibersihkan,” ungkap dia. Karena itu, pihaknya menjalin kerja sama dengan Kejagung. Baik untuk pendampingan maupun penindakan hukum.

Erick lalu menyebut, penanganan kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI. Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari bersih-bersih BUMN. ”Dan inilah memang tujuan kami, terus menyehatkan BUMN,” ujarnya.

Garuda Indonesia yang tengah melaksanakan restrukturisasi tidak luput dari komitmen tersebut. Dia tegas menyatakan bahwa penyelesaian masalah dengan lessor tidak akan terganggu penegakan hukum oleh Kejagung.

Menurut Erick, pihaknya sudah memetakan setiap masalah di Garuda Indonesia. Masalah dengan lessor yang terindikasi korupsi, kata dia, dipisahkan dari masalah sewa pesawat yang terlalu mahal.

”Kami juga tidak mau, misalnya, mengambil keputusan sapu bersih yang akhirnya tidak membuat penyelesaian (masalah) Garuda secara menyeluruh,” beber orang nomor satu di Kementerian BUMN itu.

Berdasar hasil audit investigasi, Erick menyatakan bahwa terdeteksi indikasi korupsi. Dia memastikan data-data yang menunjukkan indikasi tersebut valid. ”Dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasing-nya itu ada indikasi korupsi,” ungkap dia. Kali ini yang bermasalah adalah leasing pesawat ATR 72-600. ”Tentu juga kami serahkan bukti-bukti audit investigasi,” tambahnya.

Audit yang dimaksud Erick dilakukan oleh Kementerian BUMN bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski yang dilaporkan oleh Erick kepada jaksa agung kemarin hanya terkait dengan pesawat ATR 72-600, bukan tidak mungkin ada pengembangan ke pesawat lainnya. Sebab, indikasi korupsi tidak hanya tampak pada pengadaan pesawat ATR 72-600, tetapi juga pada pengadaan pesawat lainnya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membenarkan bahwa pengembangan sangat mungkin dilakukan instansinya. ”Insya Allah, tidak akan berhenti di sini. Akan kami kembangkan sampai Garuda ini bersih,” ungkap dia.

Meski tidak menyebut nama, Burhan menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh Erick kemarin terjadi pada era kepemimpinan pejabat Garuda Indonesia berinisial ES. Burhan menyebut, pejabat itu kini masih berada di dalam tahanan.

Penanganan kasus dugaan korupsi tersebut juga terkait dengan penyelidikan terhadap Garuda Indonesia yang dilaksanakan Kejagung sejak tahun lalu. Berdasar informasi dari Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung, surat perintah penyelidikan kasus tersebut terbit pada 15 November 2021.

Surat itu tercatat dengan nomor Print-25/F.2/Fd.1/11/2021. Berlandasan surat tersebut, Kejagung melaksanakan penyelidikan dugaan korupsi mark-up penyewaan pesawat oleh Garuda Indonesia dengan masa perjanjian kerja sama sejak 2013 sampai saat ini.

Kejagung juga menyelidiki manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat. Kepala Puspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, kasus bermula dari rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) 2009–2014.

Dalam RJPP itu, Garuda Indonesia berencana menambah 64 unit pesawat. ”Baik dengan menggunakan skema pembelian dan sewa melalui pihak lessor,” ujarnya.

Sumber dana untuk penambahan pesawat tersebut, lanjut Leonard, berasal dari lessor agreement. Kemudian, dana disiapkan oleh pihak ketiga dan Garuda Indonesia membayar kepada lessor.

”Pembayaran secara bertahap dengan memperhitungkan waktu pengiriman terhadap inflasi,” beber Leonard. Dari RJPP itu pula terealisasi pengadaan 68 pesawat. Termasuk di antaranya pesawat ATR 72-600 yang pengadaannya kini dilaporkan Erick kepada Kejagung.

Secara lebih terperinci, Leonard mengungkapkan bahwa ada 50 pesawat ATR 72-600 yang didatangkan oleh Garuda Indonesia pada saat itu. Sebanyak 5 unit lewat skema pembelian dan 45 unit sewa. Garuda Indonesia juga mendatangkan 18 unit pesawat CRJ 1000.

Enam unit pesawat dibeli dan 12 unit lainnya sewa. Dalam pengadaan puluhan pesawat itulah Kejagung melihat adanya korupsi. ”Yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan pihak lessor,” bebernya.

Terpisah, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan akan mendukung penuh penyelidikan Kejagung. Pihaknya akan menindaklanjuti setiap keperluan penyelidikan sebagai bagian dari upaya penegakan good corporate governance (GCG).

Menurut Irfan, Garuda sangat mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam setiap aktivitas bisnis.

”Misi transformasi perusahaan yang tengah kami jalankan saat ini adalah menjadikan Garuda sebagai entitas bisnis yang sehat, tidak hanya dari sisi kinerja keuangan dan operasional, tetapi ditunjang oleh fondasi tata kelola perusahaan yang sehat,” tegas Irfan. (agf/syn/c6/oni/jpg) Editor : Novitri Selvia
erick thohir garuda indonesia PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI gcg korupsi