Diperiksa lagi, Iriawan Bawa SK PSSI dan Dokumen Workshop

Novitri Selvia • Dipublikasikan Jumat, 4 November 2022 | 09:49 WIB
EMPAT TAHUN BERLALU: Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memajang foto poster Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Senin (15/1).(MUHAMAD ALI/JAWAPOS)
EMPAT TAHUN BERLALU: Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memajang foto poster Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Senin (15/1).(MUHAMAD ALI/JAWAPOS)
Dengan mengenakan pakaian serbahitam, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menenteng sejumlah dokumen di tangan kiri saat tiba di gedung Ditreskrimum Polda Jatim pukul 10.15 kemarin (3/11).

Dia menyebut dokumen yang dibawa untuk mendukung pemeriksaan. “Banyak berkas,” katanya sembari memasuki ruang pemeriksaan.

Selama sekitar lima jam mantan Kapolda Metro Jaya itu diperiksa. Iwan Bule, demikian Iriawan biasa disapa, keluar dari ruang pemeriksaan pukul 15.00. Namun, dia kembali memilih tidak berkomentar banyak

Iriawan hanya menyatakan tidak bisa mendatangi pemeriksaan pekan lalu karena harus mengikuti rapat dengan FIFA terkait persiapan Piala Dunia U-20. “Tadi, selain pemeriksaan tambahan, kami juga menyerahkan beberapa dokumen,” ucapnya.

Dia enggan memerinci jumlah dokumen yang diberikan kepada penyidik. Iwan Bule menyebut dokumen itu bisa menjadi gambaran tugas PSSI. “Untuk materi pertanyaan tadi bisa (tanya) ke penyidik,” tuturnya sambil berusaha berjalan ke arah mobil.

Juru Bicara PSSI Ahmad Riyadh mengungkapkan, materi pemeriksaan adalah kelanjutan dari sebelumnya. Iwan Bule diminta menjelaskan peran dan fungsi PSSI. Termasuk dalam sebuah pertandingan. “Operator liga siapa, pelaksanaannya bagaimana, siapa penanggung jawab kompetisi dan pertandingan,” paparnya.

Salah satu dokumen yang diserahkan ke penyidik, kata Riyadh, adalah SK PSSI. Lalu, dokumen workshop yang pernah dijalankan PSSI. Mulai terhadap klub, panpel, sampai yang berkaitan dengan komersial. “Kan ada tahapan-tahapan yang dilakukan PSSI sebelum menggulirkan liga,” kata pria yang juga ketua Asprov PSSI Jatim tersebut.

Terkait pernyataan Komnas HAM yang menyebut PSSI mengabaikan keselamatan dan keamanan pada tragedi Kanjuruhan, Riyadh terkesan tidak ambil pusing. “Itu kan penilaian orang dari luar, kami anggap sebagai masukan agar ke depan bisa lebih baik,” ungkapnya.

Menurut dia, kesimpulan Komnas HAM hampir sama dengan TGIPF yang dibentuk pemerintah. PSSI, lanjut dia, saat ini fokus melakukan perbaikan agar peristiwa serupa tidak terulang. Salah satunya dengan membentuk tim task force bersama instansi terkait.

Misalnya, Kemenpora, Kemenkes, dan Polri. PSSI juga sedang menyiapkan RUPS PT LIB untuk menentukan pengganti Akhmad Hadian Lukita yang saat ini menjadi tersangka. Secara terpisah, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto mengatakan, selain Iwan Bule, penyidik memeriksa dua saksi lain. Namun, dia tidak menyebutkan identitasnya.

“Yang jelas dari Kemenpora dan Kemenkum HAM. Sebagai saksi ahli,” ujarnya. Total saksi yang sudah diperiksa penyidik terkait perkara itu 129 orang. Sebanyak 14 di antaranya adalah saksi ahli dari berbagai bidang ilmu.

Di Jakarta, Komnas HAM menyerahkan hasil investigasi atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan kepada Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD kemarin. Di hadapan awak media, Komnas HAM menyampaikan harapan agar proses hukum yang berjalan tidak berhenti sampai enam orang tersangka.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan, proses hukum menjadi salah satu poin yang disampaikan kepada Mahfud. Poin itu juga akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Polri.

“Kami diskusikan bagaimana logikanya enam tersangka itu tidak cukup. Karena dalam temuan kami, enam tersangka yang sudah ditetapkan kepolisian itu tidak cukup,” katanya.

Pihaknya tidak mengesampingkan langkah hukum yang sudah dilakukan Polri. Namun, kata Anam, berdasar temuan, masih ada pihak lain yang harus bertanggung jawab atas tragedi yang mengakibatkan hilangnya 135 nyawa tersebut.

“Ada layer-layer tertentu yang sampai level bertanggung jawab dalam urusan tata kelola sepak bola ini, juga harus ada tanggung jawab pidananya,” ujarnya.

Menurut Anam, investigasi yang dilakukan Komnas HAM mendapati fakta bahwa tragedi di Kanjuruhan bukan semata-mata soal pelanggaran administrasi. Tidak pula hanya terkait pelanggaran aturan PSSI. “Tetapi, masuk ke logika dan ranah hukum pidana,” imbuhnya.

Karena itu, Komnas HAM menilai sangat penting bagi aparat kepolisian mengejar dan menindak semua pihak yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola sepak bola di Indonesia.

Kemudian, lanjut Anam, pihaknya juga menemukan bahwa tata kelola sepak bola di Indonesia saat ini tidak dilandasi prinsip ketaatan terhadap hukumnya sendiri. “Jadi, kami sampaikan juga PSSI banyak melakukan aturannya sendiri, aturan yang dikeluarkan PSSI, yang dibuat PSSI dan dibuat oleh FIFA.

Terus juga tidak ada standardisasi soal para penyelenggaranya,” bebernya. Karena itu, Komnas HAM mendorong standar penyelenggaraan pertandingan.

Kejati Pertimbangkan Saran Aremania

Jaksa peneliti Kejati Jatim mempertimbangkan untuk menggunakan saran Tim Gabungan Aremania (TGA) sebagai petunjuk dalam pengembalian berkas perkara ke penyidik Polda Jatim atau P-19. Saat ini jaksa tengah menyusun petunjuk P-19 setelah menyatakan berkas perkara tidak lengkap (P-18).

“Kami akan pelajari dulu faktanya seperti apa karena baru kami terima (saran dari TPG),” kata Bambang Winarno, salah seorang jaksa peneliti, setelah menemui anggota TPG di Kejati Jatim kemarin.

TPG bersama Kontras datang ke kantor Kejati Jatim untuk menyampaikan poin-poin yang bisa menjadi petunjuk jaksa dalam P-19. Andi Irvan, tim advokasi TPG dari Kontras, menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan empat saran kepada jaksa. Yakni, memasukkan dugaan perbuatan penyiksaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 dan 354 KUHP.

“Hal ini sesuai dengan tindakan aparat keamanan yang secara sengaja menembakkan gas air mata yang menimbulkan luka berat yang kemudian berujung pada kematian,” kata Andi.

Kedua, memasukkan dugaan perbuatan pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP. Sebab, banyak korban yang meninggal dunia secara cepat di tribun Stadion Kanjuruhan setelah ditembakkannya gas air mata. Ketiga, melaksanakan rekonstruksi ulang. Rekonstruksi yang sebelumnya dilakukan penyidik Polda Jatim dinilai tidak menunjukkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.

Saran keempat, memohon kejati memberikan arahan kepada penyidik Polda Jatim untuk mengotopsi korban meninggal dunia dan visum kepada korban luka-luka berat. Menurut dia, di dalam hukum pidana, otopsi atas kematian di tempat umum secara tidak wajar dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga.

Melainkan inisiatif penyidik dengan mengambil langkah persuasif kepada keluarga korban.
Jaksa Bambang mengatakan, petunjuk kepada penyidik maksimal akan diberikan Rabu (9/11). Menurut dia, hari itu adalah batas akhir dari 14 hari pengembalian berkas.

Bambang enggan mengungkapkan apa kekurangan berkas perkara 6 tersangka tersebut sehingga dinyatakan P-18. “Petunjuk-petunjuknya masih kami susun sehingga belum dapat kami sampaikan,” kata Bambang.

Di bagian lain, proses otopsi korban tragedi Kanjuruhan yang sempat tertunda akhirnya akan dilaksanakan besok (5/11). Polres Malang menerjunkan 250 personel untuk pengamanan.

Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana mengungkapkan, teknis pengamanan ditujukan kepada keluarga korban dan tim dokter yang akan melaksanakan tugas. Teknisnya tidak jauh berbeda dengan pengamanan pada umumnya.

“Ada beberapa garis pembatas yang kami buat. Karena ini adalah kegiatan spesifik yang memerlukan kenyamanan sehingga tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai,” kata Kholis dilansir dari Radar Malang (grup Padang Ekspres) kemarin.

Teknis pelaksanaan otopsi sudah ditentukan tim dokter maupun tim biddokkes serta penyidik Polda Jatim. “Untuk waktu berapa lama, yang bisa menjawab tim dokter. Kami hanya bisa menyiapkan,” katanya. (edi/syn/gas/nif/c17/fal/jpg) Editor : Novitri Selvia
pssi Tragedi Kanjuruhan fifa iriawan