PADEK.JAWAPOS.COM-Persiapan penyelenggaraan haji 2025 harus dikebut. Pemerintah Arab Saudi telah meminta Indonesia segera melakukan kontrak layanan haji. Sebab, Saudi menerapkan sistem first come first serve.
Pesan tersebut disampaikan Deputi Kerja Sama Internasional Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Hassan bin Yahya Al Manakhrah saat menerima Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. Pertemuan tersebut digelar di Jeddah, Rabu (25/12) sore waktu setempat.
Dalam kesempatan itu, Hassan menyampaikan komitmen dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan haji di Indonesia.
Hassan juga mengungkapkan harapannya agar Indonesia segera mengakselerasi persiapan penyelenggaraan haji di Saudi.
“Persiapan seperti akomodasi, transportasi, hotel jamaah, konsumsi, dan layanan lainnya sangat penting untuk dioptimalkan,” katanya. Tujuannya, memberikan layanan serta pengalaman terbaik bagi jamaah haji.
Seperti diketahui, negara lain sudah berburu sekaligus kontrak layanan haji. Dengan begitu, mereka bisa memilih hotel dan layanan terbaik. Sedangkan Indonesia sampai saat ini baru tahap persiapan pembahasan biaya haji 2025.
Menag Nasaruddin Umar sempat akan menyampaikan usulan biaya haji 2025 ke DPR. Tetapi, rapat itu ditunda karena masalah kelembagaan Kemenag dan BP Haji.
Dahnil menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga bertujuan membahas peran strategis BP Haji yang akan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan haji 2026. “Kami berdiskusi panjang terkait peran BP Haji yang akan menangani penyelenggaraan secara penuh pada 2026,” katanya.
Dia menuturkan, informasi kelembagaan pengelola haji itu penting untuk disampaikan kepada otoritas perhajian di Saudi. Sebab, hal tersebut berkaitan langsung dengan skema kemitraan dan kerja sama kedua negara.
Selama ini penyelenggaraan haji ada di bawah naungan Kemenag. Tetapi, kini kewenangan tersebut dilimpahkan kepada BP Haji.
Dahnil juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan haji yang mengutamakan prinsip Eman. Singkatan dari efisien, aman, dan nyaman.
Menurut dia, prinsip itu menjadi landasan utama BP Haji dalam memastikan jemaah mendapatkan pelayanan terbaik di setiap aspek. “Efisiensi operasional, keamanan jamaah, dan kenyamanan dalam beribadah adalah prioritas utama kami,” tambah Dahnil.
Dia menyampaikan, ada tiga target layanan haji dari Presiden Prabowo. Pertama, memastikan penyelenggaraan haji dengan segala ritualnya berjalan aman, nyaman, dan efisien.
Kedua, membangun ekosistem ekonomi perhajian di dalam negeri. Ketiga, membawa dampak positif pada budaya dan kemasyarakatan Indonesia. (wan/c7/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia