Rapat berlangsung yang berlangsung 21 Januari 2025, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dan beberapa pejabat lainnya.
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua, yang akan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029.
Presiden Prabowo mengatakan, anggaran ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan IKN dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur penting di IKN, seperti pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, termasuk gedung parlemen dan gedung Mahkamah Agung.
Anggaran juga mencakup pemeliharaan serta pengelolaan sarana dan prasarana yang telah diselesaikan pada tahap awal tahun 2022-2024.
Menko AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ”ibu kota politik” dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pada tahap awal (2022–2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan.
Pembangunan akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan dengan mengikuti skema yang telah ditetapkan. Selain itu, investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024
Pemerintah berharap mendapatkan kontribusi dari sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dengan swasta untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan efektif. (*)
Editor : Adetio Purtama