Momen bersejarah ini menjadi tonggak monumental dalam sistem pemerintahan Indonesia, mengukuhkan komitmen terhadap demokrasi yang dinamis.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pelantikan serentak ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki sistem demokrasi yang besar dan berkembang.
“Saudara-saudara ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” ujar Presiden.
“Walaupun kita berasal dari partai, agama, dan suku yang berbeda, kita tetap satu dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia,” kata Presiden.
Penghargaan Khusus dari Presiden
Sebagai bentuk penghormatan, Presiden Prabowo secara langsung memberikan ucapan selamat kepada seluruh kepala daerah yang dilantik.
“Bayangkan, 961 kepala daerah beserta pendampingnya, hampir 2000 orang, diberikan ucapan selamat langsung oleh Presiden. Ini adalah penghargaan luar biasa,” ungkap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan persnya.
Salah satu kepala daerah yang dilantik, Bupati Solok Jon Firman Pandu, mengungkapkan kebanggaannya bisa bertemu langsung dengan Presiden dalam momen bersejarah ini. Ia melihat pelantikan ini sebagai simbol sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Langkah Selanjutnya: Retreat di Magelang
Presiden Prabowo mengumumkan bahwa seluruh kepala daerah yang baru dilantik akan segera mengikuti retreat di Magelang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Saya akan bertemu dengan saudara-saudara sekalian di Magelang. Mudah-mudahan, saudara akan semakin siap menghadapi tantangan ke depan,” pungkas Presiden.
Pelantikan serentak ini menandai babak baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta menunjukkan kekuatan demokrasi yang terus berkembang.
Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025, yang merevisi tata cara pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
Yusuf Permana, menjelaskan bahwa aturan baru ini memungkinkan Presiden untuk melantik kepala daerah secara serentak di Ibu Kota Negara. “Terdapat Pasal 6A yang mengatur bahwa Presiden dapat melantik seluruh kepala daerah secara serentak di Jakarta,” ujar Yusuf.(*)
Editor : Hendra Efison