Hal itu disampaikan Dody saat meninjau Bendung Bekasi dan Sodetan Ciliwung bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Rabu (5/3).
Dody menegaskan bahwa pembangunan tanggul dan normalisasi sungai tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tapi juga administratif, terutama terkait pembebasan lahan.
“Infrastruktur pengendali banjir pasti kita bangun dan kelola, tapi tanpa kesiapan lahan dari Pemda, proyek ini tidak bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Saat ini, pembangunan tanggul di Kali Bekasi telah mencapai 13,8 km dari total kebutuhan 33 km. Sementara itu, normalisasi Sungai Ciliwung baru terealisasi sepanjang 17 km dari target 33 km.
Menurut Dody, banyaknya titik genangan di permukiman terjadi karena air masuk melalui area yang belum bertanggul, sehingga percepatan proyek ini menjadi sangat penting.
Ia juga mengingatkan bahwa selain kesiapan lahan, Pemda memiliki peran krusial dalam pengelolaan sampah dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir yang telah dibangun.
Dody telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera berkoordinasi dengan bupati, sekda, dan gubernur terkait pembebasan lahan serta pengelolaan sampah.
"Saya akan maksimalkan peran aktif Pemda, khususnya dalam kesiapan lahan. Kalau ini nggak bergerak, ya saya yang turun tangan," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa permasalahan banjir tidak bisa dipisahkan dari tata ruang perumahan yang dikelola Pemda.
Oleh karena itu, selain mendukung pembangunan tanggul, Pemda juga harus merawat dan menjaga infrastruktur yang telah dibangun agar tetap berfungsi di masa depan.(*)
Editor : Heri Sugiarto