PADEK.JAWAPOS.COM-Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan kegiatan Town Hall Meeting bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan BUMN untuk melakukan evaluasi.
Dia mengaku banyak melakukan teguran kepada manajemen agar bekerja lebih efisien. “Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya,” ujar Prabowo ditemui usai memberi arahan di Jakarta kemarin (28/4).
Prabowo mengatakan, Danantara adalah kekayaan bangsa Indonesia. Nilai asetnya yang akan tembus USD 1 triliun. Oleh karena itu, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. “Praktik-praktik yang tidak benar harus ditinggalkan,” katanya.
Tak hanya itu, Prabowo juga meminta seluruh manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi bagian dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan evaluasi besar-besaran.
Dia mewanti-wanti seluruh direksi untuk meninggalkan cara kerja yang buruk. Mulai dari cara kerja yang tidak efisien hingga meninggalkan segala praktik-praktik menyalahi aturan.
“Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang enggak bener harus ditinggalkan, dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya,” tegas Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo juga meminta manajemen BUMN untuk melakukan evaluasi terhadap akhlak hingga prestasi direksi. Jika masih ada direksi yang kerja malas-malasan hingga melakukan praktik kurang baik. Tak segan, Prabowo minta BUMN untuk mengganti direksi tersebut.
“Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya, kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang enggak bener, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” lanjutnya.
Adapun gantinya, Prabowo menyebut, direksi BUMN bisa diambil dari mereka yang memiliki kinerja baik. Bisa saja diambil dari internal perusahaan pelat merah atau bisa juga mengambil ahli yang berkompeten.
Namun ia mengingatkan, manajemen BUMN tak boleh memilih direksi dengan memandang suku, agama, ras dan latar belakang partai politik. Mereka yang dipilih, kata Prabowo harus benar-benar anak Indonesia yang bersedia bekerja untuk rakyat.
“Ya saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik, tidak. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya ya,” tutupnya.
Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengumumkan, sebanyak 844 BUMN telah menjadi milik Danantara. Seluruh badan usaha itu secara resmi telah tergabung sejak Jumat (21/4) .
“Alhamdulillah sejak 21 Maret 2025, seluruh BUMN yang berjumlah 844 ini sudah resmi menjadi bagian milik Danantara Indonesia,” katanya.
Ia menjelaskan, kehadiran Danantara sebagai bentuk konkret keterlibatan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak terkait untuk menyatukan kekuatan bersama dalam membangun perekonomian di tanah air.
“Kehadiran Danantara adalah bentuk konkret keterlibatan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan,” ujarnya.
Ia pun menegaskan, pihaknya tak memberikan toleransi sedikitpun atau zero tolerance terhadap tindakan tak terpuji, guna menjalankan Indonesia Incorporated menuju bangsa yang besar dan mandiri.
“Kekuatan bersama ini harus diwujudkan, agar kita menjadi bangsa yang besar dan mandiri. Sehingga hal-hal yang tidak terpuji tidak pernah akan terjadi lagi karena kami di Danantara mempunyai zero tolerance terhadap tindakan-tindakan yang tidak terpuji,” pungkasnya.
Lebih lanjut, dia juga membeberkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Danantara adalah penjabaran dari pasal 33 Undang Undang Dasar.
Di mana, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. “Perekonomian Indonesia disusun, bukan tersusun. Tersusun kita menyerahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya,” ucapnya. (agf/far/dio/jpg)
Editor : Novitri Selvia