Nevi mengakui, penerapan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan distribusi pada awal pelaksanaannya. Namun, ia menilai dampak tersebut hanya bersifat sementara.
“Dengan mekanisme satu pintu, pengawasan harga akan lebih mudah dilakukan negara. Selama ini, permainan harga oleh sejumlah pelaku kerap merugikan masyarakat. Kebijakan ini akan membuat pengawasan lebih terkontrol,” ujar Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II yang duduk di Komisi VI DPR ini menjelaskan bahwa dasar hukum kebijakan impor BBM satu pintu tertuang dalam Perpres 191/2014 serta perubahannya, Perpres 69/2021 dan Perpres 117/2021. Regulasi tersebut secara tegas melarang impor langsung oleh SPBU swasta, kecuali untuk jenis tertentu, sehingga seluruh pembelian BBM harus melalui Pertamina.
Meski mendukung, Nevi menekankan perlunya revisi regulasi agar kebijakan ini tidak menghambat iklim investasi hilir migas. “Kami mendorong agar ada mekanisme transparansi harga dan margin wajar bagi SPBU swasta. Hal ini penting untuk menjaga persaingan sehat dan melindungi konsumen,” jelasnya.
Selain itu, Nevi menyoroti urgensi mengurangi ketergantungan impor BBM dengan mempercepat pembangunan kilang di dalam negeri. Ia menilai rencana pembangunan 17 kilang modular senilai US$8 miliar oleh BPI Danantara sebagai peluang strategis.
“Jika terealisasi, proyek ini akan memperkuat ketahanan energi, menstabilkan pasokan, sekaligus menghemat devisa impor migas,” ungkapnya.
Fraksi PKS, lanjut Nevi, akan mendorong pemerintah memberi insentif fiskal agar proyek kilang modular tidak mengalami stagnasi seperti program sebelumnya. Ia juga meminta agar pembangunan kilang dimasukkan ke dalam roadmap hilirisasi migas nasional, serta terintegrasi dengan sektor petrokimia untuk memberikan nilai tambah lebih tinggi.
Di sisi lain, Nevi mengingatkan Pertamina untuk siap menambah impor sekitar 1,4 juta kiloliter hingga akhir tahun. Ia menegaskan perlunya pengawasan ketat pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan di SPBU swasta.
“Pertamina harus memastikan logistik berjalan lancar. Pemerintah pun perlu mengawasi distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkas Nevi Zuairina.(*)
Editor : Heri Sugiarto