JAKARTA, PADEK.JAWAPOS.COM — Sejumlah akademisi dan ekonom nasional menilai laporan media internasional The Economist tentang Indonesia harus dibaca sebagai alarm serius terhadap kondisi ekonomi, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Diskusi yang digelar Universitas Paramadina dan Universitas Harkat Negeri itu menyoroti ancaman krisis kepercayaan publik yang dinilai mulai memengaruhi stabilitas nasional.
Forum bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” berlangsung di Gedung Trinity Universitas Paramadina, Sabtu (23/5/2026), dan diikuti peserta secara luring maupun daring.
Diskusi ini berangkat dari dua artikel The Economist yang terbit pertengahan Mei 2026, yakni “Indonesia on a Risky Path” dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy.” Kedua tulisan tersebut mengkritik arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait disiplin fiskal, kualitas demokrasi, dan melemahnya institusi negara.
Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J. Rachbini, menegaskan kampus harus tetap menjadi ruang independen untuk membahas persoalan bangsa secara terbuka dan berbasis data.
Baca Juga: Persija Jakarta vs Semen Padang FC: Bukan Sekadar Jalani Laga Penutup
“Di Paramadina kebebasan akademik sangat dijaga. Semua pembahasan harus berdasar pada evidence based policy, data, dan teori,” ujarnya.
Menurut Didik, ruang akademik memiliki tanggung jawab menjaga kualitas demokrasi dengan menghadirkan kritik yang objektif dan ilmiah terhadap kebijakan pemerintah.
Sudirman Said Sebut Indonesia Mengalami Declining Trust
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai inti persoalan yang diangkat The Economist bukan semata kondisi ekonomi, melainkan merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia menyebut gejala tersebut terlihat dari melemahnya meritokrasi, integritas pemerintahan, dan fungsi pengawasan publik dalam sistem demokrasi.
“Seluruh uraian The Economist itu bermuara pada declining trust, jurang yang melebar antara otoritas dan legitimasi,” kata Sudirman.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Sumbar Hari Ini: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah
Menurutnya, krisis kepercayaan dapat berdampak langsung terhadap stabilitas politik dan ekonomi karena memengaruhi persepsi investor, pelaku usaha, hingga masyarakat luas.
Karena itu, ia meminta seluruh elemen bangsa bersama-sama membangun kembali kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Yang paling penting sekarang adalah restoring confidence dan membangun trust publik kembali,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Indonesia, Prof Moh. Ikhsan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memang belum berada di ambang krisis, namun tanda-tanda pelemahan mulai muncul dan tidak boleh diabaikan.
Baca Juga: Mengenal Band Space Rock YTTA: Band “Bapak-bapak” yang Konsisten Berkarya di Jalur Indie
Gejala Krisis Dinilai Mulai Terlihat
Ikhsan menilai sejumlah pola saat ini memiliki kemiripan dengan kondisi menjelang krisis ekonomi 1997–1998, terutama terkait disiplin fiskal dan pelemahan institusi independen.
“Indonesia belum di tepi jurang, tetapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik dan bisikannya semakin keras,” katanya.
Ia menjelaskan, toleransi terhadap pelanggaran aturan, ekspansi fiskal tanpa disiplin pendapatan, serta menurunnya kredibilitas kebijakan dapat menjadi sinyal berbahaya bagi perekonomian nasional.
Meski demikian, Indonesia masih memiliki bantalan ekonomi yang lebih baik dibanding era sebelum reformasi, seperti stabilitas sektor perbankan dan cadangan devisa yang lebih kuat.
Ikhsan juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas institusi demokrasi sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Baca Juga: Kurban itu soal Niat bukan Ekonomi, Harga Sapi Stabil, Pembeli Menurun
Menurutnya, pengalaman reformasi pada era Presiden B. J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri menunjukkan pemulihan ekonomi hanya dapat terjadi jika negara mampu menjaga kredibilitas institusi.
Kritik The Economist Diminta Jadi Bahan Evaluasi
Ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai sebagian besar kritik The Economist memiliki dasar yang kuat, terutama terkait iklim usaha, komunikasi kebijakan pemerintah, dan independensi bank sentral.
Ia mengkritik pola pengambilan kebijakan yang dinilai kerap dilakukan tanpa proses perencanaan yang matang dan analisis dampak yang memadai.
“Kalau proyek besar harus ada impact analysis, piloting, lalu dievaluasi sebelum diperluas. Jangan memakai pola reverse planning,” ujarnya.
Baca Juga: Prof Djohermansyah: Jakarta Terjebak Transisi, Sulit Jadi Kota Global Tanpa Kewenangan Khusus
Wijayanto juga meminta pemerintah tidak defensif menghadapi kritik internasional. Menurutnya, masukan dari lembaga global justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Sementara itu, peneliti senior BRIN, Prof Dr R. Siti Zuhro, mengingatkan bahwa ancaman terbesar saat ini adalah erosi demokrasi yang berlangsung perlahan dan sering kali dianggap normal.
“Demokrasi Indonesia belum runtuh, tetapi sedang mengalami erosi. Secara formal masih ada, namun kualitas pengawasan dan partisipasi publik melemah,” katanya.
Ia menilai kritik The Economist seharusnya tidak direspons secara emosional, melainkan dijadikan momentum evaluasi nasional agar Indonesia tidak kehilangan kualitas demokrasi dan stabilitas ekonominya secara bersamaan.
“Indonesia belum tentu menuju jurang, tetapi tanpa koreksi serius terhadap tata kelola politik dan ekonomi, jurang itu bisa menjadi kenyataan,” tuturnya.(*)
Editor : Hendra Efison