Pandemi Covid-19 membuat kondisi perekonomian dunia terganggu akibat beberapa negara menghentikan ekspor pangan mereka. Sehingga negara-negara yang kebutuhan pangannya tergantung pada negara lain akan mengalami kelangkaan pangan.
Negara-negara yang menghentikan ekspor pangan mereka cukup beralasan karena mereka mengutamakan kebutuhan pangan dalam negeri mereka terlebih dahulu. Kondisi ini menyebabkan beberapa negara yang pangannya tergantung impor terjun ke jurang resesi ekonomi.
Belum lagi pandemi Covid-19 usai, serangan Rusia ke Ukraina juga berdampak pada distrubusi komoditas pangan terutama gandum dimana Rusia dan Ukraina merupakan 10 negara pemasok gandum terbesar di dunia. Lalu apa dampak perang ini terhadap Indonesia?
Menurut data BPS pada tahun 2021, Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar kedua bagi Indonesia setelah Australia. Namun sejak Januari-Juli 2022, pasokan gandum dari ukraina turun signifikan sebesar 97% dan menjadi hanya 0,1% dari pasokan gandum yang masuk k tanah air.
Kondisi ini sempat membuat heboh dimana beberapa waktu yang lalu Menteri Pertanian sempat menyatakan ada kemungkinan harga mi instan akan naik tiga kali lipat. Jika pernyataan ini menjadi kenyataan, ini cukup beralasan karena kebutuhan gandum kita 100% tergantung pada pasokan impor dari luar. Sekali lagi, perlu diingat bahwa Indonesia mengimpor 100% gandum dari luar.
Pada sidang paripurna kabinet bulan Juni 2022 yang lalu, presiden sudah mengingatkan para jajarannya bahwa krisis pangan sudah di depan mata. Ancamana krisis ini mau tidak mau harus membuat Indonesia berdaulat pangan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kondisi pangan Indonesia?
Melansir dari Global Food Security Index (GFSI), suatu lembaga yang mengukur ketahanan pangan suatu negara, pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 69 dari 113 negara di dunia. Posisi ini turun empat peringkat dibandingkan tahun 2020. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di tingkat Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat 6 di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina.
Ada empat indikator dalam menentukan indeks ketahanan pangan suatu negara yaitu keterjangkauan harga pangan (affordability), keterjangkauan pasokan (availability), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety) dan ketahanan sumber daya alam (Natural resources and resilience).
Menurut GFSI, harga pangan di Indonesia cukup terjangkau dan ketersediaan pangan cukup memadai jika dibandingkan negara lain. Namun, infrastruktur pertanian pangan Indonesia masih di bawah rata-rata global, standar nutrisi dan keragaman makanan pokok juga masih dinilai rendah.
Selain itu, sumber daya alam Indonesia juga dinilai memiliki ketahanan yang buruk karena belum dilindungi kebijakan politik yang kuat, serta rentan terpapar bencana terkait perubahan iklim, cuaca ekstrim dan pencemaran lingkungan. Lalu, bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan (Food Sovereignty) nasional? Pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu kedaulatan pangan.
Menurut La Via Campesina, sebuah organisasi perjuangan petani internasional menyatakan bahwa kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal, pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Arti dari konsep ini jelas menyatakan bahwa kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Berdasarkan dari konsep kedaulatan pangan ini, kita masih memiliki tantangan untuk menuju Indonesia berdaulat pangan yaitu, kebutuhan pangan kita masih tergantung pada negara lain dan salah satunya adalah gandum.
Selain itu, diversifikasi pangan kita masih rendah yaitu umumnya masyarakat Indonesia masih menjadikan beras sebagai makanan pokok utama. Dan saat ini, beras dan gandum menempati peringkat pertama dan kedua sebagai bahan makanan pokok utama bagi masyarakat Indonesia.
Dalam menuju Indonesia berdaulat pangan, diversifikasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini. Dalam konsep kedaulatan pangan diatas, pemenuhan pangan melalui produksi lokal dan diversifikasi sumber makanan pokok memegang peranan penting untuk berdaulat pangan.
Sebenarnya Indonesia memiliki banyak potensi keanekaragaman hayati sebagai bahan pangan. Indonesia memiliki 77 jenis tanaman sebagai sumber karhohidrat. Selain padi, Indonesia memiliki jagung, sagu, sorgum, talas, ubi jalar, sukun, singkong, kentang dan masih banyak yang lainnya.
Untuk sagu, tanaman ini merupakan tanaman yang berpotensi besar sebagai sumber karbohidrat alternatif selain beras dan gandum. Menurut Prof. Mochamad Hasjim Bintoro, Guru Besar Insitut Pertanian Bogor (IPB), sagu Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan satu miliar penduduk atau 12% penduduk dunia.
Berdasarkan hasil penelitiannya, sagu mengandung karbohidrat yang tinggi, 200-400 kg pati kering/ pohon setara 20-40 ton pati/ha/tahun. Jika dijumlahkkan dengan luas areal sagu sebesar 5 juta Ha akan menghasilkan 100-200 juta ton.
Produksi pati sagu di Indonesia sangat besar dan beragam. Sagu jenis Phara mampu memproduksi pati sebesar 975 Kg/pohon. Di hutan sagu campuran di Sorong Selatan mampu memproduksi pati sebesar 38 ton/Ha/tahun. Menurut Guru Besar bidang Agronomi ini juga bahwa produksi pati di Kab. Mimika sebesar 14-26 ton/ha/tahun.
Jika dibandingkan dengan padi, padi membutuhkan 12 juta hektar untuk menghasilkan 30 juta ton, sedangkan sagu menghasilkan 30 juta ton pati hanya dalam 1 juta ha. Kebun sagu dengan luasan 1 juta hektar bisa memberi makan 200 juta jiwa dan dalam 5 juta hektar sagu dapat memberi makan 1 miliar jiwa.
Dilihat dari kandungan gizinya, dalam 100 gram pati sagu mengandung energi sebesar 357 kalori. Dengan jumlah yang sama, beras mengandung 366 kalori, jagung 349 kalori dan kentang sebesar 71 kalori.
Berdasarkan data ini, sagu dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan di dunia yang berjumlah 868 juta jiwa yang dilaporkan oleh FAO. Jadi kesimpulannya, Sagu lebih unggul dari padi untuk memberi makan dunia.
Indonesia juga memiliki potensi besar menjadi negara produsen sagu terbesar dunia karena negara kita memiliki 85% sagu dunia. Potensi ini jika dimanfaatkan tentu akan membuat Indonesia berperan penting dalam menjaga kedaulatan pangan, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga bisa membantu ketahanan pangan penduduk dunia terutama negara-negara yang masih berjuang keluar dari bencana kelaparan.
Namun permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia menuju negara yang berdaulat pangan persis seperti yang dikemukan oleh GFSI. Yaitu diversifikasi makanan pokok yang masih rendah, infrastruktur yang masih belum memadai dalam mendukung kegiatan produksi pertanian khususnya tanaman pangan dan kebijakan yang masih belum kuat dalam mendukung kedaulatan pangan.
Jika ketiga permalahan mendasar ini bisa diatasi, maka Indonesia menuju negara yang berdaulat pangan merupakan suatu keniscayaan. (*) Editor : Novitri Selvia