TAK Sumatera Barat (Sumbar) namanya kalau tidak berbeda dalam sikap dan pilihan politik. Tak percaya? Telusurilah jejak sejarah. Lihatlah angka demi angka perolehannya. Semua bergerak dan bersimpang jalan dari dinamika politik nasional.
Tidak itu saja. Pilihan dalam satu rumah tangga untuk pilihan politik sangat mungkin berbeda.
Benarkah? Mari kita buka data 20 tahun belakangan. Pasca pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung, fenomena menarik selalu terjadi.
Pilpres periode 2004-2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) berhasil menang di Sumbar. Padahal dalam momentum itu ada Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi.
Megawati (incumbent) yang masih bergaris keturunan Minangkabau (Inderapura Pesisir Selatan) dan suaminya almarhum Taufik Kiemas (anak Nagari Sabu Batipuh Tanahdatar) nyaris tak mendapat suara signifikan.
Masuk Pilpres periode 2009-2014, pasangan JK-Wiranto dan pasangan Megawati-Prabowo Subianto tak mampu mengalahkan SBY-Boediono. Padahal JK sendiri jelas dan nyata irisannya dengan Sumbar. Urang Sumando niniak mamak ini dikenal sangat dekat dengan masyarakat dan publik Minang. Baik di ranah maupun di rantau.
Tapi, pilihan publik Sumbar tetap saja berbeda. Fanatisme dan primodialisme tak akan pernah muncul dalam menjatuhkan pilihan politik. Akal sehat dan pemikiran rasional akan menuntun pilihan politiknya.
Masuk lagi Pilpres periode 2014-2019 ketika Prabowo-Hatta Radjasa berhadapan dengan Jokowi-JK. Publik kembali memberikan kekecewaan bagi Pak JK.
Masyarakat Sumbar lebih percaya dan memberikan dukungan yang signifikan kepada Prabowo-Hatta. Sementara di ujung kontestasi Jokowi-JK berhasil memenangkan Pilpres.
Menapak lagi ke Pilpres berikutnya (2019-2024), yakni Prabowo-Sandiaga Uno vs Jokowi-Ma’ruf Amin. Pasangan Prabowo-Sandi mampu meraup suara sangat besar dari masyarakat ranah Minang. Kemenangan Prabowo mencapai 87 persen, sedangkan Jokowi-Ma'ruf hanya mendapatkan 13 persen suara.
Setia dan fanatikkah masyarakat Sumbar pada Prabowo? Tidak. Buktinya, Pilpres 2024-2029 pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka justru kalah oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Stigma bahwa Sumbar adalah lumbungnya suara mantan Danjen Kopassus itu, ternyata tidak benar adanya. Kerja keras kader-kader Gerindra tak mampu mempertahankan dominasi Prabowo.
Perubahan dukungan politik ini tidak saja terjadi pada Pilpres. Partai partai pendukunganya juga ikut ketiban sial. Jika sebelumnya partai pendukung Prabowo meraih elektoral positif, kini justru sebaliknya.
Sebut saja Partai Gerindra sebagai the winner party tahun 2019-2024 harus rela kehilangan kursi yang cukup banyak. Mulai dari berkurangnya kursi DPR-RI dari tiga menjadi 2. Bahkan, dari peraih suara terbanyak DPR RI di Dapil 2 jadi nyungsep mendapatkan kursi terakhir.
Begitu pula di DPRD Sumbar, dari 14 kursi yang didapatkan pada periode 2024-2029 turun menjadi 9 kursi. Posisi Ketua DPRD yang selama lima tahun diduduki harus lepas ke teman setia di masa lalu bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Bodoh Vs Prinsip
Sebagian orang pragmatis dan "tukang pakang" politik berpandangan masyarakat Sumbar sudah tercerabut dari kulturnya dalam berpolitik. Kepiawaan dalam menempatkan diri dengan dinamika politik nasional di masa lalu tak muncul lagi saat ini. Buktinya, dalam 15 tahun Pilpres sikap sebagian besar masyarakat Sumbar disebut selalu berdiri pada posisi pasangan calon yang kalah.
Stigma kurang bagus lainnya justru ada yang lebih kejam dari itu. Dari sejumlah Grup WhatsApp (GWA) tak jarang kata “Bodoh” muncul dalam forum debat. Sudah jelas kandidat yang didukung kalah, tetap juga publik Sumbar setia mendukungnya.
Benarkah Bodoh? Menurut penulis tidak. Justru di situlah kehebatan orang Sumbar. Publik Sumbar dalam menjatuhkan pilihan untuk pemimpin nasional selalu saja mengedepankan prinsip akal sehat dan pikiran rasional. Patron dalam memilih terpatri dengan baik dalam kalbu dan pikiran masyarakat.
Apa itu? Acuan garisan agama dan adat. Ada garisan yang jelas dalam ajaran Islam dalam memilih "khalifah". Begitu juga garisan adat. Ada patron yang baku dalam memilih penghulu. Apa itu ? Bibit, Bebet dan Bobot.
Acuan inilah menjadi titik tumpu dalam menjatuhkan pilihan. Ada proses yang panjang dalam menentukan pilihan. Ada perenungan mendalam dari setiap lisan yang terucap dari mulut capres dan cawapres yang bersaing di kontestasi. Ada penelusuran jejak digital tentang siapa dia, dari mana dia, bagaimana latar belakangnya. Satu lagi yang tak kalah pentingnya adalah, bagaimana etika dan perilakunya.
Jika perenungan dan penelusurannya menemui titik batas keyakinan, maka pilihannya akan jatuh dengan otomatis. Putusan itu langsung "ba buhua mati". Tak mempan lagi dengan bujukan, ajakan dan rayuan agar dia bisa beralih pilihan.
Rugikah? Tidak. Persimpangan sikap dalam memilih bukanlah sebuah kerugian. Tak ada garisan dan kewajiban bahwa dalam demokrasi kita haruslah satu suara. Justru perbedaan itulah yang menjadi warna-warni demokrasi itu sendiri.
Penulis justru berpikir bahwa publik di Indonesia haruslah bersyukur atas perbedaan sikap sebagian besar orang Sumbar ini. Warna dan warni demokrasi itu mampu dirawat dengan baik oleh masyarakat.
Kritis yang Dilabeli Oposisi
Cukup banyak juga kalangan yang menstigma Sumbar itu adalah DNA oposisi sejati. Sepintas tak ada yang salah dengan pemikiran itu. Lihatlah kembali jejak-jejak sejarah. Baik pasca reformasi maupun di orde lama sekalipun.
Bukan bermaksud mengungkit sejarah di masa lalu dan bukan pula berkeinginan untuk membelokkan sejarah yang sudah terjadi. Lihatlah substansi dari perlawanam PRRI di masa lalu. Asbabulnuzul dari perlawanan itu adalah menuntut keadilan dan kesetaraan pembangunan. Pembangunan haruslah dilakukan secara merata alias tidak jawa sentris. Buka ruang bagi daerah untuk menentukan masa depan daerahnya. Ubah paradigma pembangunan dari top-up menjadi botton-up.
Esensi tuntutan itu apa? Otonomi daerah. Orang Sumbar sudah berpikir dan menginginkan otonomi itu sejak tahun 1958. Kapan baru dilaksanakan? Ya tahun 2000 seiring lahirnya UU Otonomi Daerah No 22 Tahun 1999. Bayangkan betapa majunya pikiran dan sikap kritis orang Minang.
Sikap kritis inilah yang terkadang tidak terpilahkan oleh sebagian kecil publik. Sikap kritis inilah yang salah diterjemahkan menjadi oposisi. Padahal, kritis bukan berarti oposisi. Justru kritis itu sendirilah yang merawat kebersamaan dan kepedulian dalam bernegara. Ingat, kata orang bijak , "lawan debat adalah teman setia dalam berpikir".
Bagi orang Sumbar, tak ada istilah setia kecuali terhadap keberlanjutan berbangsa dan bernegara. Sikap kritis itu dipastikan akan terus berlanjut sepanjang masa. Apabila seorang pemimpin salah langkah, maka publik Sumbar pasti akan memberikan perlawanan.
Ada banyak cara akan dilakukan sebagai bentuk perlawanan. Mulai dari mengutarakan pikiran dan pendapat hingga perlawanan dalam bilik suara ketika tiba masa kontestasi politik.
Seorang pemimpin yang tak mau mendengarkan dan mengikuti pikiran dan keinginan publik, dipastikan akan ditenggelamkannya di bilik suara. Bagi yang dipandang mampu dan sesuai ekspektasinya, maka publik akan mengapresiasinya dalam bilik suara.
Kutukan Juara Bertahan
Kalau Piala Dunia dan Piala Liga Champions memiliki kutukan tak ada juara bertahan, maka kontestasi politik di Sumbar juga begitu.
Mari kembali kita berbicara data. Pasca reformasi pemenang pemilu di Sumbar selalu berganti. Di awal reformasi pemilu legislatif periode 1999-2004 Partai Amanat Nasional menjadi pemenang pemilu. Kala itu kader PAN Arwan Kasri terpilih menjadi ketua DPRD.
Lima tahun berikutnya kondisi berubah. Golkar dengan paradigma barunya berhasil merebut hati publik Sumbar. Kader sekaligus Ketua DPD Golkar Leonardy Harmaini didapuk menjadi Ketua DPRD Sumbar.
Masuk lagi periode berikutnya, "tsunami si biru Bintang Mercy" melanda nusantara. Partai Demokrat untuk pertama kalinya berhasil mendominasi parlemen. Kader muda Demokrat Yultekhnil didapuk menjadi Ketua DPRD Sumbar.
Perubahan kembali terjadi lima tahun berikutnya. Golkar yang sempat melorot, kembali mampu bangkit dan memenangkan pemilu. Ketua DPD Golkar Hendra Irwan Rahim didapuk menjadi Ketua DPRD Sumbar.
Tak ada yang abadi. Prabowo efek menjadi bencana bagi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf dalam pemilu serentak 2019. Untuk pertama kalinya sejak ikut kontestasi, Partai Gerindra mendominasi perolehan suara. Kader Gerindra bernama Supardi didapuk menjadi Ketua DPRD Sumbar.
Kini bak kutukan piala dunia, Gerindra berdasarkan hasil perhitungan suara sementara, harus menerima kenyataan. Pada periode lalu efek elektoral positif diterima Gerindra, kini di Pemilu 2024-2029 justru sebaliknya. Gerindra harus kehilangan banyak suara dan kursi di parlemen.
Siapakah pemenangnya? PKS. Partai yang mengusung dan mampu memanfaatkan elektoral positif dari Anies Baswedan ini mampu meraup suara terbesar untuk DPRD. Diproyeksikan 10 kader PKS akan duduk di DPRD Sumbar.
Bagi PKS, inilah pertama kalinya menjadi the winner party. Bak sepak bola daratan Eropa, PKS meraih Piala Laliga dan Liga Champions. Artinya, Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar bakal diisi oleh orang partai yang sama. Begitu pula dengan Partai Nasdem. Jika lima tahun lalu memiliki tiga kursi di DPRD Sumbar, kini berdasarkan perolehan suara sementara diperkirakan akan meraih 9 kursi.
Bagaimana dengan partai pendukung non Anies Baswedan? Mereka dipastikan kena dampak negatif elektoral. PAN, Demokrat, PAN dan PDIP harus rela berkurang kursi dan suaranya. Itulah fakta betapa dinamisnya politik di Sumbar.
Apa yang bisa diurai dari jejak sejarah ini? Pilihan pasangan Capres dan Cawapres akan sangat menentukan perolahan suara di level politik daerah. Ada garis jelas dan tebal bawa partai pendukung paslon peraih suara terbanyak mendapatkan durian runtuh, sedangkan partai pendukung laslon lainnya akan ketiban sial politik.
Itulah Sumbar dengan dinamika pilihan politiknya. Tak ada juara bertahan dan tak akan ada pula konstituen fanatik. Ingat, angguak alun tantu iyo, geleang alun tantu tidak. Berpandai pandailah membaca tanda- tanda alam itu kalau ingin ikut kontestasi politik.
Kemenangan Andre Rosiade dan Kader
Ada istilah juara tanpa mahkota. Realita itu juga ada di dunia politik. Dia kalah secara angka, tapi menang secara perjuangan.
Benarkah? Benar. Mari kita bicara data kembali. Gerindra selaku partai pendukung utama Prabowo-Gibran harus berjuang keras melawan arus perubahan yang dibawa Anies Baswedan. Tiupan dan badai politiknya sangatlah kencang. Provinsi yang menjadi lumbung suara Prabowo selama 10 tahun ini mampu diobok oboknya. Lihatlah perolehan suara Pemilu 2024-2029. Tak ditemukan lagi nama Gerindra sebagai pemuncak raihan suara. Baik untuk nasional maupun untuk legislatif di daerah.
Badai seperti ini lumrah saja. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Perubahan pastilah terjadi. Jika publik yang menginginkan, maka tak seorangpun bisa menghadangnya.
Lalu di mana menangnya Andre Rosiade? Kitapun harus jujur mengakuinya. Kerja keras dan kerja nyata politik Andre Rosiade bersama kader Gerindra yang lain masih mampu menahan terpaan badai politik itu. Terlempar dari klasemen iya, tapi angka dan data menunjukan Gerindra turun satu peringkat. Kalau dulu berstatus juara kini berubah menjadi runner-up.
Bukan bermaksud memuji apalagi mengidolakan Andre Rosiade. Andailah bukan Andre Rosiade bersama kader bekerja keras, dapat dipastikan suara Gerindra melorot begitu dalam. Keberhasilan menahan laju penurunan itulah yang patut kita apresiasi. Andre bersama kader Gerindra sudah bekerja keras, predikat juara tanpa mahkota boleh lah dilekatkan kepadanya.(*)