Menagih Janji Kesehatan Kepala Daerah

Novitri Selvia • Dipublikasikan Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:05 WIB
Hardisman, Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand. (dok. Unand)
Hardisman, Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand. (dok. Unand)

PADEK.JAWAPOS.COM-PADA 27 November mendatang, kita di Sumatera Barat akan memilih pemimpin daerah untuk lima tahun mendatang.

Selain dari dua pasangan calon gubernur-wakil Gubernur, terdapat 54 pasangan calon bupati-wakil Bupati dan wali kota-wakil wali kota yang akan kita pilih.

Kepdulian dan program dalam bidang kesehatan menjadi salah satu yang selayaknya menjadi pertimbangan dalam pemilihan kandidat tersebut.

Kesehatan publik atau masyarakat menjadi salah satu yang selayaknya menjadi perhatian dalam menentukan pemimpin daerah karena merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan pembangunan.

Sektor kesehatan menjadi pilar dalam kebijakan dan program pemerintah daerah. Kenyamanan, baik, dan buruk suatu daerah ditentukan salah satunya bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Apalah artinya jika bupati atau wali kota berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tetapi masyarakat banyak yang sakit, wabah dimana-mana, dan angka kematian bayi juga tinggi.

Oleh karena itu, dalam jargon dan janji-janji politik saat kampanye, berbagai program kesehatan ditawarkan oleh para kandidat.

Lalu, apa yang mesti kita tagih dari janji-janji para kandiat tersebut, yang memang seharusnya menjadi prioritas dan sesuai denga regulasi dan dapat ditunaikan?

Perubahan apa yang kita harapkan dalam bidang kesehatan ketika mereka terpilih untuk mengemban amanah pemimpin daerah masing-masing?

Peran Strategis Kepala Daerah

Dalam mencapai derajat kesehatan, peranan kepala daerah menjadi sangat penting dan strategis. Terutama lagi sejak negara kita menerapkan otonomi daerah dengan desentraisasi kebijakan berbagai sektor termasuk bidang kesehatan.

Otonomi yang diletakkan pada level Kabupaten dan Kotamadya menjadikan paranan bupati atau wali kota menjadi penentu keberhasilan program-program kesehatan.

Dalam konteks ini, kepala daerah terutama bupati dan wali kota memiliki per utama dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal.

Kepala daerah memegang tanggung jawab besar dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengawasi kebijakan dan program kesehatan yang berdampak langsung pada masyarakat di daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahan sebahagian kedua dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2015, sebahagian besar kewenangan langsung terkait program kesehatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat terletak pada bupati/wali kota.

Sebagai kepala daerah berwenang penuh memimpin daerah. Kepala daerah berwenang menyusun dan mengajukan Perda yang dapat mendukung program kerja yang menjadi visi-misinya.

Bersama DPRD, kepala daerah menetapkan perda tersebut sehingga benar-benar dapat diterapkan. Bahkan, dalam kedaan mendesak, kepala daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah (perbub atau perwako), selama tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya.

Sehingga apa yang menjadi visi pembangunan yang hendak dicapai oleh seorang kepala daerah dapat dilakukan.

Prioritas Kesehatan Kita

Apa yang menjadi prioritas kesehatan masyarakat di daerah selayaknya adalah kebijakan dan program yang berbasiskan realitas atau data kesehatan di daerah masing-masing (evidenced based policy).

Memang ada kebijakan nasional yang dikoordinir oleh provinsi, yang juga menjadi concern pemerintah daerah kabupaten dan kota. Bisa saja, kebijakan dan program tersebut berdasarkan data daerah tetap menjadi prioritas.

Namun tentunya akan ada prioritas lain bersarakan data dan kondisi spesifik daerah. Masalah kesehatan yang mesti dilihat adalah bagaimana kesehatan ibu dan anak (KIA), dengan segala indikator dan faktor pendukungnya.

Kepala daerah juga mesti mengetahui data umum yang menjadi indikator-utama kesehatan masyarakat. Setiap kepala daerah mesti perhatian terhadap angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), kejadian BBLR, stunting, gizi butuk, dan tuberkulosis (TB).

Jika terdapat angka-angka bermasalah dalam indkator tersebut, selayaknya kepala daerah mesti melihat bagaimana faktor pendukungnya, sperti angka kunjungan persalinan, kecukupan tenaga kesehatan (Nakes) dan sebarannya.

Tentunya tidak lupa adalah bagaimana kesejahteraan Nakes serta failitas kesehatan terdepan yang cukup dan memadai. Akses layanan kesehatan di puskesmas dan RSUD yang terutama menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota harus menjadi perhatian para kandidat.

Kebijakan dan program ke depan seyogyanya dapat menyentuh pemenuhan kecukupan nakes dan peningkatan fasilitas, yang ditunjang dengan keuangan dan penganggarannya.

Dalam mendukung arah kebijakan dan program yang hendak dicapai, tentunya mesti ditopang denga pendanaan atau alokasi anggaran yang memadai.

Dalam persepektif kebijakan, setiap implementasinya dan program turunannya membutuhkan pendanaan yang mendukung (money follows function).

Oleh karena itu, keseriusan kepala daerah dalam mewujudkan misinya dalam memperbaiki indikator dan masalah kesehatan dapat dilihat dari alokasi anggaran yang diberikan untuk itu.

Dalam mewujudkannya, kepala daerah harus dapat melakukan lobi dan meyakinkan DPRD sebagai miitra dalam menjalankan roda pemerintahaan di daerah.

Sehingga pendanaan untuk program prioritas yang berdampak langsung dan jangka panjang bagi masyarakat dapat ditunaikan.
Agar terwujudnya masyarakat yang sehat, penyediaan layanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas) dan layana rujukan awal (RSUD) harus memadai.

Kepala daerah harus mampu memastikan bahwa fasilitas kesehatan di Puskesmas dan RSUD tersebut tersedia secara cukup dan berkualitas. Pemenuhan, distrubusi, dan kualitas tenaga kesehatan juga harus diupayakan seoptimal mungkin.

Tenaga kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Kebijakan kesehatan harus berpihak kepada kedua sisi, yang menguntungkan bagi masyarakat dan mengembirakan bagi tenaga kesehatan.

Untuk itu, kepala daerah juga harus dapat meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, sertifikasi, dan penyediaan insentif yang memadai. Semoga. (Hardisman, Guru Besar Fakultas
Kedokteran Unand)

Editor : Novitri Selvia
kesehatan Menagih Janji kepala daerah Hardisman