Pemerintahan Prabowo dan Tempat Oposisi?

Novitri Selvia • Dipublikasikan Rabu, 18 Desember 2024 | 10:55 WIB

Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang.(Padek.co)
Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang.(Padek.co)

PADEK.JAWAPOS.COM-PRABOWO Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejak tulisan ini dibuat sudah lebih dari satu bulan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia.

Keduanya dilantik pada 20 Oktober lalu dan akan memerintah selama lima tahun mendatang. Banyak harapan yang ditumpangkan rakyat pada kedua pemimpin ini.

Baik harapan yang lebih baik di bidang pendidikan, ekonomi, penegakan hukum maupun segudang harapan lain yang tak mungkin diurai dalam tulisan ini.

Tak ada waktu berleha-leha bagi keduanya. Menteri-menteri yang akan membantunya dalam melaksanakan pemerintahan selama lima tahun mendatang sudah lengkap.

Sudah tancap gas. Amunisi sudah terisi semua. Apalagi setelah mendapatkan pembekalan yang langsung diberikan Presiden Prabowo.

Namun, ada satu yang hingga kini menjadi pertanyaan. Apakah pemerintahan Prabowo- Gibran tidak ada peluang untuk berbeda pendapat atau pandangan (oposisi)? Bagaimana dengan sistem pemerintahan dan kepartaian Republik Indonesia?

Tanpa Oposisi

Niat baik Prabowo Subianto mengajak semua elit untuk masuk dalam kabinetnya, secara politik dan hukum tidak ada masalah. Malahan itu baik karena negara sebesar ini tidak bisa diurus oleh satu kelompok saja, melainkan oleh banyak segmentasi di negara ini.

Namun, dibalik niat baik ini, terkandung potensi yang tidak boleh dianggap enteng. Pada posisi yang tidak ada yang mengontrol tindakan dan perkataan presiden, maka bisa menjerumuskannya ke lembah otoriter.

Dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh Presiden, orang-orang di sekelilingnya hanya mengiyakan, mengangguk tanda setuju. Jika tidak, maka bisa pula bahaya akibatnya. Karena ia adalah bawahan presiden. Dalam situasi ini tidak akan ada yang berbeda pandangan dengan presiden.

Di sinilah letak bahayanya. Presiden merasa benar sendiri. Agar itu tidak terjadi maka sangat perlukan adanya perimbangan di lembaga pemerintahan, terutama di parlemen. Tidak ada kritik pada presiden maka di sinilah akan lahir bibit otoritarianisme baru dalam pemerintahan.

Tak dapat disangkal, presiden memang dipilih langsung oleh rakyat itu maka seorang presiden akan bertanggung jawab kepada rakyat. Rakyat lah yang mengantarkannya ke tampuk kekuasaan.

Basis legitimasi presiden adalah dari rakyat. Namun, setelah ia menjadi presiden, rakyat yang telah memilihnya tadi memiliki hubungan yang terputus dengan presiden.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, parlemen atau DPR RI yang kemudian penyambung lidah rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap Presiden.

Kalau pengawasan ini juga mau dibungkam lewat pembagian kekuasaan yang diobral maka siapa lagi yang mengawasi pemerintahan. Pengawasan ekstra parlementer tidak mempan lagi.

Ini dapat ditunjukkan dengan beberapa perubahan UU, yang tetap melaju dan menjadi UU, kendati ada pengawasan dari masyarakat sipil.

Presidensial yang Multipartai

Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial dan memiliki perbedaan dengan sistem Presidensial yang dianut negara Amerika Serikat, yang telah terlebih dahulu mengenal sistem ini.

Di negara Amerika Serikat hanya dua partai politik yang ikut dalam pemilu, yakni Republik dan Demokrat. Ketika Partai Demokrat memenangkan pemilu maka Partai Republik langsung bertindak sebagai oposisi. Dan begitu pula sebaliknya.

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang berbasis multipartai. Oposisi belum menjadi kelaziman (konvensi) ketatanegaraaan, apalagi dilembagakan dalam norma hukum di tingkat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Karena belum dilembagakan maka Prabowo-Gibran selalu akan mengajak semua parpol masuk dalam lingkaran kabinet. Hal ini akan berbahaya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan yang multipartai akan banyak parpol yang akan dipertimbangkan. Lazimnya di Indonesia jika kader parpol tidak masuk dalam kabinet maka di parlemen ia akan mengkritisi setiap kebijakan dan program yang disampaikan presiden.

Inilah yang dicemaskan Prabowo-Gibran. Kecemasan ini kian beralasan karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bulat dalam putusan sengketa pilpres yang dibacakan pada 22 April 2024 lalu.

Sesungguhnya, Prabowo-Gibran tidak perlu mengajak seluruh parpol untuk bergabung dalam pemerintahan, apalagi cemas dan khawatir menghadapinya.

Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan masa jabatannya bersifat tetap Prabowo-Gibran akan aman selama lima tahun mendatang. Setelah perubahan UUD 1945 untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden, jalannya sangat berliku dan panjang.

Oposisi yang Konstruktif

Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, oposisi juga sangat diperlukan. Tapi oposisi yang konstruktif dalam rangka memberikan alternatif kebijakan dan program kepada pemerintahan mendatang. Oposisi yang tidak hanya asal beda. Bukan pula oposisi yang setengah hati.

Artinya, ketika diberikan jabatan menteri maka hilang oposisinya. Dalam pandangan saya, oposisi itu adalah sebagai hakim garis dalam sebuah pertandingan sepak bola, ketika bola keluar dari garis lapangan pertandingan maka hakim garis akan memberikan kode atau aba-aba.

Demikian juga halnya dalam pemerintahan lima tahun mendatang, ketika Prabowo-Gibran tidak berpihak kepada rakyat dan menyimpangi konstitusi dan peraturan perundang-undangan maka partai oposisi lah yang mengingatkan dan memberikan teguran agar kembali kepada rakyat dan ke rel konstitusi.

Oposisi diperlukan agar ada saling kontrol dan saling imbang dalam kekuasaan. Ketika oposisi ada maka negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis akan kokoh dan kuat. Semoga. (Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang)

Editor : Novitri Selvia
Pemerintahan Prabowo Zennis Helen Tempat Oposis