Ini bukan deretan angka matematika. Ini adalah deretan data dan fakta kinerja sebuah daerah. Mau rela atau tidak, malu atau bangga, pertumbuhan ekonomi Sumbar nyaris sama dengan Papua Raya. Sumbar hanya lebih baik dari lima provinsi hasil pemekaran di Pulau Papua.
Jumat siang, saya menerima sepenggal data dari salah satu tokoh masyarakat Sumbar yang ada di Gedung “Siput Senayan”, Jakarta. Data itu membuat saya kaget dan tersenyum getir. Malu rasanya kita sebagai ranah pendiri bangsa, hari ini nyaris setara dan berdiri sejajar dalam kelompok yang sama dengan Papua Raya dalam hal pertumbuhan ekonomi.
Benarkah? Mari kita bicara data. Data Badan Pusat Statistik yang dikutip dari https://goodstats.id, per Juli 2025 (Q2/2025), mencatat Sumbar masuk 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah. Dalam gerbong 10 besar tersebut, mayoritas diisi oleh provinsi di Papua Raya, termasuk provinsi yang baru dimekarkan. Hanya ada empat provinsi di luar Pulau Papua, yaitu:
- Bangka Belitung, dengan pertumbuhan ekonomi 4,09 persen
- Sumatera Barat, 3,94 persen
- Maluku, 3,39 persen
- NTB, yang melorot ke minus 0,82 persen
Dari data itu terlihat jelas, untuk zona Pulau Sumatera, Sumatera Barat berada di posisi juru kunci alias paling buncit. Walau Provinsi Bangka Belitung masuk 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah, capaiannya masih di atas Sumatera Barat.
Dalam kelompok ini, kita tak menemukan satu pun provinsi dari Pulau Jawa. Tidak ada juga dari Kalimantan maupun Sulawesi. Hanya Sumatera Barat dan Bangka Belitung yang diseret “angin limbubu” hingga masuk dalam gerbong kinerja ekonomi terendah bersama provinsi hasil pemekaran di Papua.
Betul bahwa mengevaluasi kinerja pemerintah tidak bisa dilakukan di pertengahan tahun. Liga dalam sebuah kompetisi tidaklah ditentukan oleh juara paruh musim. Masih ada enam bulan tersisa untuk berbenah. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya berpesan: Berbenahlah.
Berbenahlah. Malu kita dengan pendiri bangsa.
Melalui tulisan ini saya mohon maaf. Tidak ada sedikit pun rasa benci pada daerah, apalagi pada seseorang yang memegang amanah. Tulisan ini adalah bentuk kepedulian dan kemarahan saya sebagai anak negeri terhadap realita yang ada.
Saya tidak menunjuk kritik ini kepada personal. Saya mengkritik dan “menampar” siapa saja yang memegang amanah. Baik eksekutif maupun legislatif. Baik Pemprov maupun Pemkab dan Pemko se-Sumatera Barat. Di mata saya, Pemprov hanyalah muara. Orkestra kinerja kabupaten dan kota inilah yang dituai Pemprov Sumbar.
Saya juga berharap Gubernur/Wakil Gubernur dan para wakil rakyat yang berkantor di pertigaan Khatib Sulaiman juga marah dan malu seperti yang saya rasakan. Marahlah! Semoga dengan marah itu kita bisa bermuhasabah dan bangkit dari keterpurukan.
Bagaimana caranya? Berbenahlah. Ada banyak langkah strategis untuk keluar dari keterpurukan ini.
Pertama, reorientasilah anggaran daerah. Hentikan berlindung di balik kata “efisiensi”. Efisiensi tidak boleh dijadikan kambing hitam. Efisiensi tidak hanya diberlakukan di Sumatera Barat dan sembilan provinsi berpertumbuhan rendah. Semua provinsi di bingkai NKRI juga mengalaminya.
Kembalilah ke khittah anggaran. Ingat, anggaran negara harus dibelanjakan dengan orientasi output dan bermuara pada daya ungkit ekonomi. Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hentikan program yang tak berkelindan dengan daya ungkit ekonomi. Ingat, di akar rumput publik sudah menjerit. “Iduik sabana paik”, jual beli sepi, dunia usaha sulit bertahan, apalagi berkembang. Masyarakat kini hidup dari “makan tabungan”. Pengetatan dan efisiensi dilakukan hingga di luar batas kewajaran. Begitu betullah sulitnya kehidupan di ranah saat ini.
Kedua, sinkronisasikan program antardaerah. Tingkatan pemerintahan tidak hadir untuk memisahkan atau membatasi kekuasaan wilayah. Itu semata untuk meningkatkan pelayanan dan kemajuan ekonomi. Kita semua tahu, APBD kita relatif kecil dibanding provinsi tetangga. Janganlah APBD yang kecil itu dibelanjakan sesuai keinginan daerah semata. Sinkronkan APBD antar daerah dalam program bersama. Harus ada satu, dua, atau lebih program bersama untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita terus abadi di papan bawah. Bersatulah. Seayun selangkahlah demi publik yang makin terjepit.
Ketiga, berikan “karpet merah” untuk investasi dan dunia usaha. Peran swasta harus dimaksimalkan. Gali dan eksploitasi potensi ekonomi daerah. Jangan terlalu lama negeri kaya potensi hidup dalam kesulitan. Bangkitlah!
Keempat, reorientasilah mindset pemerintahan. Pasca spirit efisiensi dari Prabowo–Gibran, ada pesan besar yang harus kita tangkap. Mindset pemerintah yang selama ini berorientasi belanja harus berubah menjadi orientasi pencapaian pendapatan. Hanya dengan peningkatan pendapatan daerah, kebutuhan dan ketersediaan anggaran pembangunan bisa ditunaikan. Berubahlah.
Kelima, reevaluasilah personel pemerintahan dan struktur OPD. Dalam dunia usaha, ketika bisnis di ujung tanduk, aksi korporasi wajib dilakukan. Pemerintah daerah se-Sumatera Barat pun harus begitu. Evaluasilah. Apakah negeri kecil berpenduduk sedikit masih layak memiliki ASN sebanyak ini? Apakah dengan kewenangan yang kini terdistribusi masih perlu perangkat daerah sebanyak itu? Ingat, setiap SDM dan OPD menyedot anggaran. Inilah yang selama ini membuat konfigurasi APBD timpang dan pincang.
Sebetulnya, masih banyak cara lain untuk bangkit dari keterpurukan ini. Saya yakin kepala daerah dan wakilnya punya kemampuan dan ketajaman intelektual. Saya juga yakin pemerintah daerah punya orang-orang cerdas dalam menyusun program.
Di ujung tulisan kemarahan ini saya ingin berpesan: Sudah saatnya kita mengevaluasi kebijakan ekonomi daerah selama 15 tahun terakhir. Sumbar perlu sadar: apa sebenarnya akar persoalan yang membuat daerah ini kehilangan daya saing. Bangkit dan berbenahlah.(***)
Editor : Hendra Efison