Bencana tak melulu membuahkan penderitaan. Terkadang di balik kesulitan terbuka peluang untuk mendapatkan kemudahan. Begitu juga dengan bencana yang melanda ranah bundo ini.
Pasca diputuskan dipangkasnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk pos anggaran Dana Alokasi Umum (DAU Fisik) dan Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) untuk tahun 2026 membuat Sumatera Barat dan daerah kelimpungan. Pamangkasan ini benar-benar membuat fiskal daerah menyempit dan sulit.
Bencana bisa menjadi pintu masuk untuk berjuang ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Banyaknya infrastruktur yang rusak dan luasnya wilayah terdampak bencana membutuhkan biaya yang besar untuk pemulihannya. Dengan apa puluhan jembatan yang rusak dan runtuh itu dibangun kembali.
Kalau fasilitas nasional seperti jalan nasional kita bisalah mengandalkan APBN tapi kalau jalan provinsi dan kabupaten dengan apa dibangun kembali. Betul ada Program Inpres Jalan Daerah (IJD) namun itu jalan berliku dan berebut pula dengan daerah lainnya.
Bukan bermaksud memperdagangkan penderitaan akibat bencana, namun besarnya kerugian yang diderita akibat bencana bisa menjadi pertimbangan untuk meminta diskresi. Setidaknya, jangan dipangkas TKD untuk 16 daerah yang terdampak bencana.
Eksekutif dan Legislatif haruslah berjuang. Surati Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Jadikan pemulihan dampak bencana untuk dasar pertimbangan mengembalikan pemangkasan TKD. Setidak-tidaknya DAK fisik untuk menyambungkan jalan yang terputus. Membangun kembali puluhan jembatan yang rusak. Merenovasi sekolah yamg terdampak banjir dan galodo.
Intinya adalah berjuang. Susunlah narasi-narasi yang tepat dan menyentuh. Toh, pemerintah pusat juga sudah melihat dengan nyata dampak bencana. Presiden sudah datang melihat langsung. Wapres pun datang berkunjung. Dua Menko (Menko Infrastruktur/Agus Harimurti Yudhoyono) dan Menko Pangan Zulkifli Hasan sudah melihat juga realita lapangan seperti apa.
D mata saya ini adalah momentum. Penulis tak dapat membayangkan betapa sulit dan beratnya merehabilitasi fasilitas yang terdampak bencana. Kalau dengan skema pemangkasan TKD kemarin bisa dipastikan sangat lama infrastruktur itu bisa dibangun kembali. Bisa jadi pemulihan baru akan terjadi tiga atau empat tahun mendatang. Bayangkan betapa besar dan bergelombang dampak ekonomi dan sosial akibat sulitnya rehabilitasi fasilitas publik terdampak itu.
16 daerah yang terdampak bencana haruslah berjuang. Eksekutif dan legislatif harus memaksimalkan lobi ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan.
Begitun juga 14 Anggota DPR RI dan 4 DPD RI. Kalau perlu para wakil rakyat ini membuat surat permintaan bersama dan membubuhkan tanda tangan bersama. Minta Kemendagri dan Kementrian Keuangan tidak memangkas TKD dan kalau perlu DAK Fisik tahun 2026 lebih besar dari DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya. Satu lagi, kalau perlu kaukus DPR RI dan DPD RI bersurat khusus ke Presiden meminta itu.
Kerugian Capai Rp1,69 Triliun
Data terakhir per 4 Desember 2025 tercatat total kerugian akibat bencana banjir dan Galodo mencapai Rp 1,69 Triliun. Diperkirakan besaran kerugian akan terus bertambah seiring berjalannya waktu dan luasnya wilayah yang terdampak.
Dikutip dari, www.dasboard.sumbarprov.go.id tercatat Infrastruktur fisik yang terdampak di antaranya 46 unit jembatan. Mulai dari jembatan di jalan kabupaten dan kota hingga jembatan di jalan provinsi. Selain jembatan terdapat 14 titik ruas jalan yang tertimbun dan terban. Semua itu membutuhkan biaya untuk membangunnya kembali.
Begitu juga dengan unit layanan publik. Setidaknya 86 unit rumah ibadah, 22 unit fasilitas kesehatan, 16 unit perkantoran. Sementara itu lahan pertanian yamg terdampak juga terbilang besar. Belum lagi kerugian dalam bentuk ekonomi seperti areal persawahan, irigasi, perkebunan dan lainnya.
Bersatu dan Berjuanglah
Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik ujian pasti ada peluang. Anggang lalu, atah jatuah. Jadikan momentum ini untuk membatalkan pemangkasan TKD. Berjuanglah dan itulah senjata pamungkas jitu untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di daerah.
Teruntuk OPD terkait siapkan diri dan Detail Engenering Disain (DED). Sehingga, pengajuan untuk pembatalan pemangkasan TKD tidak menjadi permintaan yang mengada ngada. Berjuanglah. (***)
Editor : Hendra Efison