Hari Raya Idul Fitri 1447 H semakin mendekat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, arus mudik akan kembali mengalir deras, memadati jalan-jalan utama di berbagai daerah.
Namun, bagi masyarakat Sumatera Barat, Lebaran tahun ini datang dengan kekhawatiran tersendiri.
Luka lama pada infrastruktur jalan akibat bencana banjir besar pada November 2025 belum sepenuhnya pulih, sementara lonjakan mobilitas sudah di depan mata.
Dua ruas jalan paling vital yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi selama ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, terutama saat musim mudik.
Pada kondisi normal, ruas Sicincin–Lembah Anai dan Sicincin–Malalak kerap diatur menjadi satu arah menjelang Lebaran untuk mengurai kepadatan.
Skema ini terbukti efektif dalam banyak kesempatan, meski tetap menyisakan tantangan keselamatan dan kenyamanan.
Namun, situasi tahun ini berbeda. Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat pada akhir 2025 meninggalkan dampak signifikan pada kedua jalur tersebut.
Struktur jalan yang melewati kawasan rawan bencana kini menghadapi risiko baru: badan jalan melemah, drainase belum optimal, dan potensi longsor susulan masih mengintai.
Artinya, jalur yang biasanya menjadi solusi pengurai kemacetan justru berpotensi menjadi titik kerawanan baru.
Di satu sisi, kebutuhan mobilitas masyarakat tidak bisa ditunda. Tradisi mudik bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan emosional: pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga, dan menyambung kembali tali silaturahmi.
Namun, di sisi lain, keselamatan publik harus menjadi prioritas utama. Lebaran tidak boleh berubah menjadi musim duka akibat keputusan yang terburu-buru dalam pengelolaan lalu lintas.
Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan transportasi perlu mengambil langkah cepat dan terukur.
Pertama, audit keselamatan jalan harus dilakukan secara menyeluruh sebelum kebijakan rekayasa lalu lintas diterapkan. Jangan sampai pola satu arah diberlakukan tanpa memastikan kelayakan struktur jalan dan kesiapan jalur evakuasi darurat.
Kedua, skenario alternatif harus disiapkan sejak dini. Ini mencakup penguatan jalur cadangan, optimalisasi moda transportasi umum, serta pengaturan waktu perjalanan berbasis data.
Pendekatan berbasis teknologi seperti informasi lalu lintas real-time dan sistem peringatan dini perlu dimaksimalkan agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih aman.
Ketiga, komunikasi publik menjadi kunci. Informasi mengenai kondisi jalan, potensi risiko, dan rekomendasi perjalanan harus disampaikan secara jujur dan transparan. Masyarakat tidak membutuhkan kepastian semu, melainkan kejelasan yang memungkinkan mereka mengambil keputusan dengan sadar dan bertanggung jawab.
Lebaran seharusnya menjadi momentum kebahagiaan, bukan pertaruhan keselamatan di jalan raya.
Pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa kemacetan bisa diatasi dengan rekayasa lalu lintas, tetapi risiko bencana memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati.
Dalam konteks Sumatera Barat tahun ini, kehati-hatian bukan pilihan, melainkan keharusan.
Mudik adalah tradisi, tetapi keselamatan adalah prinsip. Jika infrastruktur belum sepenuhnya pulih, maka kebijakan mobilitas harus disesuaikan dengan realitas lapangan. Lebih baik perjalanan sedikit lebih lambat daripada tergesa menuju bahaya.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan arus mudik bukan diukur dari kelancaran semata, melainkan dari seberapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan.
Lebaran yang bermakna bukan hanya tentang sampai ke kampung halaman, tetapi juga tentang memastikan semua orang tiba dengan selamat.(***)
Editor : Hendra Efison