Oleh: Endang Pribadi, Kota Malang
Hanya air kobokan yang gratis. Selain makanan, air untuk minum saja harus bayar. Begitulah fenomena yang penulis temui setelah lima hari menetap dan membeli makanan di Kota Malang. Dari warung makan kaki lima hingga restoran, dari penjual nasi Padang hingga makanan lokal yang dijajakan di warung makan, rata-rata tidak menyediakan air minum gratis. Cuma cuci tangan, tisu, dan dental pick (lidi untuk membersihkan sisa makanan di gigi) yang gratis.
Segelas air putih mungkin tampak sepele. Namun, di balik absennya air putih gratis di banyak warung makan Kota Malang, tersimpan sebuah cerita besar tentang perubahan wajah masyarakat urban. Apa yang dahulu dianggap sebagai simbol keramahan, kepedulian, dan nilai kekeluargaan kini perlahan berubah menjadi komoditas yang memiliki harga.
Perubahan ini bukan sekadar persoalan menu atau strategi bisnis, melainkan cerminan bergesernya cara masyarakat memandang hubungan sosial di tengah derasnya arus kapitalisme perkotaan.
Warung makan tradisional di Indonesia sejak lama dikenal bukan hanya sebagai tempat menjual makanan. Ia adalah ruang sosial dan interaksi yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat tanpa sekat. Pemilik warung lazim menyuguhkan air putih secara cuma-cuma sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Bahkan, seseorang yang hanya singgah untuk melepas dahaga sering kali tetap dipersilakan menikmati segelas air tanpa diminta membayar.
Tradisi sederhana itu mencerminkan budaya gotong royong, solidaritas, dan semangat berbagi yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.
Kini, pemandangan tersebut semakin sulit ditemukan, terutama di kota urban seperti Kota Malang yang berkembang menjadi kota pendidikan sekaligus destinasi wisata. Di sebagian besar warung makan, pelanggan hampir selalu diarahkan membeli air mineral kemasan atau minuman lain yang berbayar. Air putih gratis perlahan menghilang dari meja-meja makan, seolah bukan lagi bagian dari pelayanan yang lazim diberikan.
Fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif sosiologi ekonomi. Max Weber menjelaskan bahwa masyarakat modern semakin digerakkan oleh rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang didasarkan pada perhitungan untung dan rugi secara efisien.
Dalam konteks warung makan, pemilik usaha menghadapi biaya operasional yang terus meningkat, mulai dari harga sewa tempat, tarif listrik, air, gas, hingga harga bahan pangan. Bahkan, segelas air putih memiliki biaya produksi, mulai dari pembelian air galon, energi untuk merebus air, hingga biaya perawatan peralatan makan.
Dalam situasi ekonomi yang semakin kompetitif, semua pengeluaran dihitung sebagai bagian dari strategi mempertahankan keuntungan.
Akibatnya, nilai sosial yang dahulu melekat pada segelas air putih perlahan digantikan oleh logika bisnis. Air tidak lagi dipandang sebagai bentuk keramahan, melainkan sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi. Di sinilah gagasan Karl Marx tentang komodifikasi menemukan relevansinya. Sesuatu yang sebelumnya memiliki nilai guna bagi kehidupan bersama kini berubah menjadi barang dagangan yang hanya dapat diakses melalui transaksi ekonomi.
Perubahan tersebut juga menggeser hubungan antara penjual dan pembeli. Jika dahulu pemilik warung memperlakukan pelanggan layaknya tamu yang datang ke rumah sendiri, kini hubungan itu lebih menyerupai kontrak bisnis antara penyedia jasa dan konsumen. Warung makan yang dulunya menjadi ruang komunal perlahan bertransformasi menjadi ruang ekonomi yang menempatkan efisiensi sebagai prioritas utama. Keramahan tetap ada, tetapi dibatasi oleh kalkulasi biaya dan keuntungan.
Menariknya, perubahan ini nyaris tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Generasi muda, mahasiswa, maupun pendatang yang mendominasi Kota Malang justru menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang lumrah.
Sosiolog berkebangsaan Prancis Pierre Bourdieu menyebut proses ini sebagai pembentukan habitus, yakni kebiasaan sosial yang secara perlahan diterima sebagai norma baru. Konsumen terbiasa berpikir bahwa memperoleh air minum adalah bagian dari layanan yang memang harus dibayar. Bahkan, air kemasan sering diasosiasikan dengan standar kebersihan, kesehatan, dan gaya hidup modern, sehingga tradisi air putih gratis semakin kehilangan tempat.
Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana budaya urban membentuk pola pikir baru. Di ruang kota, hampir setiap fasilitas memiliki nilai ekonomi. Tidak ada lagi konsep “gratis” tanpa pertimbangan bisnis. Logika pasar merasuk hingga ke aspek-aspek kehidupan yang dahulu dibangun atas dasar solidaritas sosial. Tragis.
Sebagai salah satu kota urban, Kota Padang suatu saat nanti akan mengalami hal yang sama. Hal ini ditandai oleh setiap gerai makanan franchise atau waralaba yang mulai tersebar di beberapa sudut Kota Padang. Mereka tidak menyediakan air putih gratis untuk diminum pelanggan. Suatu saat nanti, tentu hal ini merambat ke warung-warung makan kaki lima yang tersebar luas di sudut-sudut Kota Padang.
Bagi pelaku usaha makanan, menjual air minum sering kali menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dalam konteks tersebut, komersialisasi air putih bukan semata-mata lahir dari hilangnya kepedulian sosial, melainkan juga merupakan strategi bertahan hidup di tengah sistem ekonomi yang semakin kompetitif.
Meski begitu, fenomena hilangnya air putih gratis tetap menjadi pengingat bahwa modernisasi tidak hanya mengubah bangunan kota, tetapi juga mengubah nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Ketika kebutuhan paling mendasar seperti air telah sepenuhnya menjadi objek transaksi, masyarakat patut bertanya sejauh mana ruang-ruang komunal masih mampu mempertahankan semangat kebersamaan yang selama ini menjadi identitas budaya Indonesia. (***)
Editor : Hendra Efison