Kepala Diskop UKM Padang Fauzan Ibnovi kepada Padang Ekspres mengatakan, hingga saat ini tercatat lebih dari 45 ribu UMKM yang dibina oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang
“Kalau jumlah total keseluruhan UMKM di Padang ada sekitar 120.000. Namun yang kami bina ada 45.005 UMKM. Sisanya tidak terdaftar sebagai binaan. Bisa saja dibina oleh instansilain. UMKM yang ada paling banyak bergerak di bidang kuliner, produk kreatif hingga pakaian,” katanya.
Ia menambahkan, banyak program yang dilakukan oleh Diskop UKM Padang untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kualitas dari UMKM.
“Untuk program pengembangan UMKM banyak yang kita laksanakan. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas dengan menggelar pelatihan yang kita peruntukkan bagi pelaku UMKM,” ujarnya.
Dijelaskan, pelatihan yang dilaksanakan ini dikhususkan untuk UMKM yang baru merintis maupun yang sudah berkembang. “Pada 2023, kita sudah melakukan beberapa kali pelatihan, seperti kepada 1.500 pelaku UMKM. Selain itu, pada 2024, Pemko Padang sudah melakukan pelatihan kepada 600 pelaku UMKM,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut Fauzan menyampaikan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM apabila ingin mengikuti pelatihan diantaranya mengurus legalitas produk dan memiliki perangkat digital yang mendukung untuk melaksanakan atau mengikuti pelatihan.
“Dengan diadakannya pelatihan ini kita berharap para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk mereka, sehingga UMKM bisa semakin berkembang,” ucapnya.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah pelaku UMKM dengan mendaftarkan mereka masuk dalam e-katalog. “Saat ini kita catat sebanyak 5.000 pelaku UMKM sudah memasarkan produk mereka melalui digital,” katanya.
“Kami melihat penggunaan platform digital bisa menjangkau pasar yang lebih luas, baik secara jangkauan maupun latar belakang orang yang mengakses informasi. Ini akan memperluas pasar,” sambung Fauzan.
Dengan mendaftarkan produk mereka ke e-katalog, pemerintah dapat mempercepat penggunaan produk dalam negeri. Para pelaku usaha, mulai dari skala mikro maupun menengah besar diharapkan dapat memperluas promosi produk.
Untuk diketahui, e-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh LKPP yang menyediakan informasi berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
“Jadi 40 persen pengadaan belanja pemerintah daerah itu harus melalui UMKM, baik itu jasa, makanan, atau barang. Dengan mengakses katalog lokal dan memasarkan produk, pemerintah jadi tahu produk apa yang hendak kita cari dan dapatkan,” katanya.
Ia menyebutkan dari 45.005 UMKM binaan Dinkop UKM, belum semuanya yang sudah memasarkan produk di e-katalog. Padahal sebutnya, untuk menggenjot pendapatan mereka, e-katalog sangat berpotensi membantu naiknya permintaan atas produk UMKM.
“Manfaat pengadaan barang/jasa melalui aplikasi e-katalog antara lain pengadaan dapat berlangsung cepat, mudah, transparan serta tercatat secara elektronik,” ucap Fauzan. (s)
Editor : Adetio Purtama