PADEK.JAWAPOS.COM-Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati hari ini, mestinya bisa menjadi bahan evaluasi pihak terkait. Apalagi, kondisi dunia pendidikan tidak baik-baik saja. Mulai sengkarut kesejahteran guru honorer, mencuatnya kasus bullying, tawuran pelajar dan lainnya.
"Kita lihat, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dunia pendidikan hari ini. Sekaligus, harus ada itikad baik pemerintah selaku pengambil kebijakan, membenahi kebijakan-kebijakan yang tidak relevan lagi dijalankan dalam kondisi sekarang," ujar pengamat pendidikan asal UIN Imam Bonjol Padang Kosim Dr M Kosim kepada Padang Ekspres di Padang, tadi malam (1/5).
Diakuinya, sejumlah kasus mewarnai dunia pendidikan belakangan ini, mulai masalah akses, kualitas, hingga kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Di antaranya keterbatasan akses pendidikan, ketimpangan kualitas, guru yang tidak kompeten, kurikulum yang tidak relevan, fasilitas yang tidak memadai, dan kekerasan di sekolah. Lalu, masalah seperti kesenjangan digital, kualitas ujian, dan masalah pergaulan yang buruk.
"Intinya, harus ada pembenahan dan perbaikan secara berkelanjutan. Khusus guru, mau tidak mau harus banyak melakukan inovasi dan mwng-upgrade dirinya. Apalagi, sekarang anak didik bisa mengakses teknologi-teknologi pembelajaran dengan mudah. Bila kemampuan guru tidak berkembang, jelas bisa tertinggal jauh dari anak didiknya," ujar dia.
Pengamat Pendidikan asal UNP Dr Erianjoni menyebutkan bahwa pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang berdampak dan bermartabat. Pembentukan karakter siswa harus menjadi fokus utama. ”Masalah seperti tawuran pelajar menunjukkan pembentukan karakter masih perlu ditingkatkan,” imbuhnya.
Inovasi dalam kurikulum dan metode pembelajaran, serta kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orangtua, dan masyarakat, sangat krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Sekolah rakyat, menurut Erianjoni, tidak boleh hanya dilihat sebagai solusi sementara, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang lebih besar dan berkelanjutan.
”Pembangunan pendidikan tidak harus selalu dilihat sebagai masalah yang harus dipecahkan, tetapi sebagai investasi untuk masa depan,” tutupnya.
Dia berharap, Hardiknas tahun ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga tercipta generasi muda yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Tak kalah pentingnya, dia menekankan penting untuk mengkoordinasi penerapan program beberapa Kementerian Pendidikan guna diterapkan di daerah.
Ia mengakui adanya berbagai model pendidikan dari kementerian yang bisa dicontoh mulai dari sekolah-sekolah unggulan hingga pendidikan reguler dan sekolah rakyat.
”Keberadaan berbagai model ini perlu diintegrasikan secara optimal untuk menjamin pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan, dan perlu untuk saling mendukung agar menghasilkan sistem pendidikan yang komprehensif,” paparnya.
Soal pendidikan vokasi, menurut dia, juga perlu mendapat perhatian khusus. ”Meskipun berada di bawah wewenang provinsi, pemerintah kabupaten/kota perlu berkolaborasi dan aktif mendorong perkembangan pendidikan vokasi guna menyiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja nantinya,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yopi Krislova mengatakan, pihak sekarang ini fokus mengembangkan program ”Padang Juara”.
Hal ini upaya strategis untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif di era digital. Program ini juga sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang menekankan transformasi digital dan penguatan karakter.
”Kami ingin memastikan setiap anak di Padang memiliki akses pendidikan berkualitas, baik dari sisi teknologi, literasi, maupun pembinaan akhlak,” kata Yopi, kemarin.
Menurutnya, dunia pendidikan harus terbuka terhadap perubahan. Siswa tidak hanya melek digital, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pembelajaran melalui smart education.
Dalam momentum Hardiknas, Yopi mengajak semua pihak untuk melakukan refleksi atas berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan di Kota Padang, termasuk maraknya kasus tawuran pelajar.
”Hardiknas ini menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan peran serta orangtua dalam mendidik anak, serta mengevaluasi program-program yang sudah berjalan,” tutur Yopi.
Honorer Terima Rp 300 Ribu
Di sisi lain, pemerintah bakal memberikan bantuan untuk guru honorer dan yang belum lulus D-4 atau S-1. Bantuan tersebut diserahkan Presiden Prabowo Subianto hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Baca Juga: Menteri PU Resmikan Ground Breaking Fly Over Sitinjau Lauik di Padang 3 Mei 2025
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, bantuan itu merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer. Sebab, mereka menjadi ujung tombak pendidikan di daerah-daerah.
”Insya Allah akan ada pencanangan program transfer langsung untuk guru honorer. Masing-masing guru akan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan sebesar Rp 3 juta per semester bagi guru-guru yang menempuh pendidikan D-4 atau S-1. Bantuan itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kualifikasi para tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Peluncuran program tersebut menjadi bagian dari tiga prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan yang akan diumumkan pada momen Hardiknas. Sementara, dua program lain yang akan diluncurkan mencakup renovasi dan pembangunan 10.440 sekolah.
Ada pula digitalisasi pendidikan melalui bantuan smart classroom untuk 15.000 sekolah. Menurut Mu’ti, peringatan Hardiknas tahun ini bukan hanya seremonial, tetapi juga momentum konkret untuk mempercepat pemerataan dan kualitas pendidikan nasional.
Disambut Positif
Rencana pemerintah di bidang pendidikan itu diapresiasi organisasi guru. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, itu akan menjadi kado indah bagi guru-guru honorer sekolah dan madrasah saat peringatan Hardiknas.
”Kami dari P2G sangat mengapresiasi. Kalau boleh, kami berharap nominal yang ditransfer minimal Rp 500 ribu ya sukur bisa sampai Rp 1 juta,” jelasnya.
Selain berharap nominalnya lebih tinggi, Satriwan juga meminta penyalurannya memperhatikan sejumlah hal. Misalnya, bantuan tersebut diberikan kepada seluruh guru honorer baik yang mengajar di sekolah negeri, swasta, maupun madrasah. Sebab, guru-guru honorer madrasah kerap terlupakan oleh sistem atau oleh kebijakan yang ada.
”Kemudian pendataannya yang betul-betul objektif dan valid. Jangan sampai ada guru-guru honorer yang tidak mendapatkannya, padahal mereka berhak,” ungkapnya.
Karena itu, dia mengusulkan adanya posko pengaduan bagi guru. Kemendikdasmen dan Kemenag dapat membuka hotline pengaduan untuk memfasilitasinya. ”Kami juga berharap, dana transfer itu langsung ke rekening guru. Tidak lewat dinas pendidikan atau pemerintah provinsi, pemerintah daerah,” paparnya.
Sementara, untuk jangka panjang, P2G berharap agar pemerintah menetapkan standar upah bagi guru non-ASN. Menurut Satriawan, itu bisa menjadi salah satu solusi meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar non-ASN termasuk guru honorer.
Dia menambahkan, pekerja atau buruh punya patokan upah yang tertuang pada upah minimum regional (UMR). Nominalnya menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.
Sedangkan guru-guru honorer tidak memiliki itu. Ada yang diberikan Rp 1 juta, bahkan ada yang hanya Rp 300 ribu per bulan. Itu pun pembayarannya dirapel per 3 bulan sekali karena mengikuti pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Satriawan menuturkan, sesuai dengan UU Guru dan Dosen pasal 14, dijelaskan bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum.
”Guru berhak mendapatkan kesejahteraan, jaminan kesejahteraan di atas kebutuhan minimum. Artinya mestinya standar upahnya itu bukan upah minimum kayak buruh, tapi harapannya lebih dari itu,” paparnya. (cr1/jpg)
Editor : Novitri Selvia